Ruslan: Pemerintah Belum Optimal Tuntaskan Masalah Banjir Pekanbaru

Admin
121 view
Ruslan: Pemerintah Belum Optimal Tuntaskan Masalah Banjir Pekanbaru

PEKANBARU, datariau.com - Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan mengkritik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang dinilai belum optimal dalam menuntaskan permasalahan banjir di Kota Pekanbaru. Hal ini menyusul, banyaknya masyarakat yang mengeluhkan persoalan banjir apabila ketika memasuki musim penghujan.

"Saya lihat Pemko belum peduli. Sudah tau banjir didiamkan saja. Saya juga pikir banjir ini makin lama, makin banyak titik genangannya. Dari 100 sekarang sudah hampir 500 titik," kata Ruslan, Kamis (18/11/2021).

Menurutnya, persoalan banjir yang terjadi di beberapa titik wilayah di Kota Pekanbaru disebabkan karena ketidak ketaatan dalam pembangunan. Seperti tidak adanya membuat drainase dan sumur resapan di masing-masing kantor hingga perumahan.

"Dalam persoalan banjir ini harus ada kerjasama semua pihak. Baik pemerintah maupun dari masyarakat. Misalnya pembuatan waduk atau kolam retensi di Terminal Akap, ini harus dibuatkan di titik genangan supaya air masuk kesitu dan bisa menjadi tabungan air bagi mobil pemadam untuk mengambil air," jelasnya.

Ruslan juga menilai, anggaran penanganan banjir yang dikeluarkan oleh Pemko Pekanbaru masih belum tepat sasaran untuk menuntaskan persoalan yang kerap terjadi setiap kali hujan turun.

Apalagi, Lanjutnya, di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 menyebutkan bahwa kesehatan, pendidikan, infrastruktur adalah kewajiban mendasar bagi Pemerintah Daerah.

"Ya, termasuk banjir ini. Jadi pemerintah harus menyediakan alat-alat untuk mengatasi banjir. Tapi saya lihat, disini (Pekanbaru) tidak ada untuk mengerok anak sungai seperti excavator amphibi," ujarnya.

Politisi PDIP Perjuangan ini menekankan Pemko Pekanbaru agar bersinergi bersama Pemprov Riau untuk mengatasi permasalahan banjir di Ibukota Provinsi Riau tersebut.

Pasalnya, persoalan banjir ini banyak merugikan perekonomian masyarakat di Kota Pekanbaru sebagai kota jasa sekaligus pusat perekonomian di Pulau Sumatera.

"Jadi, harus ada brain sinergy. Yang mana kewenangan provinsi dan pusat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan banjir ini agar tidak semakin banyak titik genangan itu," pungkasnya. (end)