SMM PANEL INDO

Pj Walikota Pekanbaru Dituding Tak Netral, Hj Niar: Jangan Gentar Demi Pelayanan Maksimal

datariau.com
1.355 view
Pj Walikota Pekanbaru Dituding Tak Netral, Hj Niar: Jangan Gentar Demi Pelayanan Maksimal
Foto: Endi
Anggota DPRD Kota Pekanbaru Hj Niar Erawati SIP.

PEKANBARU, datariau.com - Rencana Penjabat Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, untuk mengisi sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemko Pekanbaru, seperti kepala dinas, kepala badan, lurah, hingga kepala sekolah yang saat ini masih kosong, diduga memicu kekhawatiran salah satu calon walikota yang bersaing di Pilkada 2024.

Isu ini mencuat setelah salah satu media online Riau memberitakan tuduhan bahwa Risnandar dinilai tidak netral dan diduga memihak salah satu kandidat.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Pekanbaru Hj Niar Erawati SIP meminta Pj Walikota Pekanbaru untuk terus melanjutkan proses pengisian jabatan tanpa terpengaruh intrik politik.

“Saya berharap Pj Walikota Pekanbaru tidak gentar terhadap intrik atau permainan politik yang mungkin muncul terkait pengisian jabatan-jabatan kosong ini," ujar Hj Niar, Kamis (31/10/2024).

"Kejelasan jabatan sangat penting agar sistem pemerintahan dapat berjalan optimal. Ungkapan Pj Walikota memihak calon itu seperti ada yang panik,” lanjut Hj Niar.

Niar menekankan bahwa kekosongan posisi strategis di pemerintahan ini bisa berdampak pada pelayanan publik, terutama menjelang Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

Niar mengingatkan bahwa keterlibatan penuh dari berbagai lini pemerintahan dibutuhkan untuk memastikan Pilkada berjalan lancar.

Srikandi Demokrat ini menambahkan bahwa pengisian jabatan tersebut bukan hanya soal administratif, tetapi juga menyangkut kelancaran layanan masyarakat.

"Kita sangat mendukung langkah Pj Walikota untuk segera menyelesaikan proses pengisian jabatan. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi lebih kepada kepastian pelayanan kepada masyarakat," lanjutnya.

Selain itu, Niar juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam proses ini untuk mencegah adanya persepsi negatif dari masyarakat.

Menurutnya, pengisian jabatan harus bebas dari intervensi politik agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga.

"Kami berharap proses ini segera dilaksanakan dengan profesional agar pelayanan publik dapat kembali berjalan normal dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung," tutupnya. (end)

Penulis
: Endi Dwi Setyo
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar