PEKANBARU, datariau.com - Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PAN, Ir Nofrizal MM, mempertanyakan perubahan status desil masyarakat yang terjadi di tengah masyarakat Kota Pekanbaru. Ia menilai masih ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi kehidupan warga dengan kategori desil yang tercatat dalam pendataan pemerintah.
Nofrizal mengatakan, berdasarkan temuan di lapangan, masih banyak masyarakat yang menjalani kehidupan sederhana dan jauh dari kondisi sejahtera. Di antaranya bekerja sebagai buruh harian, pekerja serabutan, hingga masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap.
Menurutnya, jika melihat kondisi ekonomi tersebut, sebagian warga seharusnya masih berhak mendapatkan berbagai bantuan pemerintah, baik bantuan pendidikan maupun bantuan sosial lainnya.
“Temuan kita di lapangan, banyak masyarakat yang kondisi hidupnya biasa-biasa saja. Ada yang kerja buruh harian dan kerja serabutan, bahkan bisa kita bilang hidup mereka jauh dari sejahtera. Kalau kita nilai, mereka tersebut berhak mendapatkan bantuan, apakah bantuan pendidikan dan bantuan lainnya dari pemerintah,” ungkap Nofrizal, Selasa (18/8/2026).
Baca juga:Reses Ir Nofrizal: Warga Mengadu Sulitnya Ekonomi dan Minimnya Lapangan Pekerjaan
Namun, ia menyebutkan, kenyataannya sejumlah masyarakat yang dinilai belum sejahtera justru masuk dalam kategori desil 6 hingga 10. Kondisi tersebut berdampak terhadap bantuan yang sebelumnya mereka terima.
“Banyak masyarakat yang hidupnya belum sejahtera masuk dalam kategori desil 6 hingga 10, sehingga bantuan yang mereka terima sebagaimana mestinya menjadi hilang,” katanya.
Nofrizal menilai, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius karena penentuan desil berkaitan langsung dengan penerima berbagai program bantuan pemerintah. Menurutnya, jika data yang digunakan tidak menggambarkan kondisi riil masyarakat, maka kebijakan bantuan berpotensi tidak tepat sasaran.
“Kami menilai ada kesalahan dalam menentukan tingkat kehidupan masyarakat. Ya, mudah-mudahan dengan sensus ini betul-betul membantu masyarakat,” ujarnya.
Baca juga:Anggota DPRD Ir Nofrizal Merasa Dipersulit Berurusan di Kantor Bapenda Pekanbaru
Ia juga mengingatkan agar proses pendataan dilakukan secara cermat dan tidak hanya berdasarkan kondisi yang terlihat secara sepintas. Menurutnya, petugas pendata harus benar-benar menggali informasi mengenai kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat yang didata.
Nofrizal mencontohkan adanya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang menganggur dan masih tinggal di rumah kontrakan. Namun, kondisi tersebut terkadang tidak dipercaya oleh petugas ketika proses pendataan dilakukan.
“Namun perlu kita ingatkan bahwa pada saat sensus tersebut, janganlah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seperti ada masyarakat yang menganggur dan rumahnya masih kontrak saat didata oleh pihak sensus, dan ternyata pihak pendata sensus tidak percaya dengan kondisi masyarakat tersebut,” jelasnya.
Baca juga:Rakerda II PHRI Riau: Kolaborasi dengan Pemda untuk Bangkitkan Pariwisata
Ia menilai hal semacam itu dapat menimbulkan ketimpangan dalam proses pendataan dan akhirnya memengaruhi penetapan kategori desil masyarakat.
Karena itu, Nofrizal berharap evaluasi terhadap data masyarakat dapat dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan verifikasi di lapangan. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa data yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi warga.
