SMM PANEL INDO

Banyak Pejabat Bolos Saat Rapat Paripurna, DPRD Desak Walikota Pekanbaru Evaluasi Menyeluruh Kepala OPD

datariau.com
935 view
Banyak Pejabat Bolos Saat Rapat Paripurna, DPRD Desak Walikota Pekanbaru Evaluasi Menyeluruh Kepala OPD
Foto: Endi
Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Syafri Syarif SE.

PEKANBARU, datariau.com - Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Syafri Syarif SE meminta Walikota Pekanbaru Agung Nugroho agar dapat segera mengevaluasi menyeluruh Organisasi Kepala Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Hal ini mengingat minimnya Kepala OPD yang hadir dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Pekanbaru terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemko Pekanbaru Tahun 2024, Senin (14/4/2025) kemarin.

Dari 44 OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru, hanya 6 Kepala OPD yang hadir dalam paripurna LKPJ 2024. Kondisi serupa juga terlihat pada kehadiran para camat, yang hanya dihadiri oleh beberapa orang saja.

Syafri Syarif saat membacakan pandangan umum dari Fraksi Golkar, melontarkan kritik tajam. Ia sangat menyayangkan rendahnya tingkat partisipasi Kepala OPD dalam agenda penting saat membacakan pandangan umum dari Fraksi Golkar.

Padahal, biasanya tingkat kehadiran pejabat OPD cukup tinggi ketika Walikota atau Wakil Walikota turut hadir dalam rapat. Namun, dalam kesempatan ini, Pemko Pekanbaru hanya diwakili oleh Pj Sekdako Pekanbaru Zulhelmi Arifin.

“Kami minta ini menjadi perhatian serius Walikota Agung Nugroho. Karena sudah sering kali kepala OPD tidak hadir dalam rapat paripurna, tentu ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Syarif, Selasa (15/4/2025).

Ia juga menduga bolosnya para pejabat tersebut berkaitan dengan rencana evaluasi usai lebaran yang sebelumnya disampaikan oleh Walikota Pekanbaru Agung Nugroho.

“Kami merasakan ada sinyal bahwa para kepala OPD tengah menunggu proses evaluasi pasca Lebaran. Jika memang begitu, maka proses evaluasi sebaiknya dipercepat dan tidak ditunda,” ujarnya.

Syarif menambahkan bahwa ketidakhadiran ini berpotensi menimbulkan dampak negatif. Terutama, terhadap pelaksanaan program kerja Pemko Pekanbaru.

“Paripurna seperti LKPJ itu sangat penting. Kepala OPD seharusnya hadir untuk mendengarkan langsung pandangan fraksi. Jangan digantung tak bertali. Apalagi kita sudah masuk triwulan kedua, namun serapan anggaran belum terlihat, perekonomian belum bergerak, dan program kegiatan belum berjalan optimal,” tambahnya.

DPRD Pekanbaru juga mengingatkan bahwa penyusunan rencana APBD 2026 mulai memasuki tahap awal, sehingga Pemko Pekanbaru perlu segera memastikan komposisi pejabat struktural yang tepat untuk mempercepat pelaksanaan program.

“Kami kira Walikota perlu segera memfinalkan reposisi Kepala OPD. Banyak pekerjaan penting yang harus dituntaskan, seperti penanganan sampah, banjir, jalan berlubang, hingga efisiensi anggaran. Kepala OPD harus diberi kepastian agar bisa bekerja dengan tenang," jelas Syarif. (end)

Penulis
: Endi Dwi Setyo
Editor
: Riki
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar

Berita Terkini Indeks