PEKANBARU, datariau.com - Komisi I DPRD Kota Pekanbaru mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru segera melantik seluruh Ketua RT dan RW yang telah terpilih secara sah. DPRD menilai polemik yang terjadi di sebagian kecil wilayah tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pelantikan RT dan RW yang proses pemilihannya telah selesai sesuai ketentuan.
Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Syafri Syarif, mengatakan pemerintah harus segera mengambil langkah agar pelayanan kepada masyarakat di tingkat lingkungan tidak terganggu akibat belum dilantiknya para Ketua RT dan RW terpilih.
"Kalau kami dari Komisi I tentu mendesak pemerintah kota untuk segera melakukan pelantikan RT dan RW yang sudah terpilih. Jangan gara-gara satu atau dua pemilihan yang bermasalah sehingga pelantikan ini tertunda. Tinggalkan yang bermasalah, lanjutkan yang sudah sah," ujar Syafri, Senin (20/7/2026).
Baca juga:Lagi, Komisi I DPRD Pekanbaru Temukan Pelanggaran di HW Live House, Satpol PP Belum Lakukan Penindakan
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, keberadaan RT dan RW memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta tidak menghambat proses pelantikan hanya karena masih terdapat beberapa wilayah yang menghadapi persoalan dalam pelaksanaan pemilihan.
Syafri menegaskan, persoalan yang muncul di sejumlah lokasi seharusnya dapat diselesaikan secara terpisah tanpa mengorbankan RT dan RW lain yang telah melewati seluruh tahapan pemilihan sesuai aturan.
Selain mendesak percepatan pelantikan, Syafri juga menyoroti belum adanya kepastian terkait rencana pelaksanaan jambore RT dan RW yang sebelumnya sempat diwacanakan oleh pemerintah.
Baca juga:Komisi I Ingatkan Jangan Ada Jual Beli Jabatan dalam Seleksi Sekda Pekanbaru
Berdasarkan informasi yang diterimanya, pelantikan Ketua RT dan RW direncanakan dilaksanakan di masing-masing kecamatan. Bahkan, jadwal pelaksanaan disebut telah diajukan oleh para camat.
"Informasi yang saya terima, pelantikan dilakukan di kecamatan masing-masing. Mengenai tanggal juga katanya sudah diajukan oleh camat masing-masing. Tetapi sampai hari ini kami belum mendapat informasi apakah jambore itu jadi atau tidak," katanya.
Ia mengaku mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menggelar jambore, terutama menyangkut sumber pendanaan serta kesiapan pelaksanaan kegiatan yang diperkirakan akan diikuti ribuan peserta.
"Yang menjadi pertanyaan kita, anggarannya dari mana? Kemudian dengan jumlah peserta yang ribuan, bagaimana kesiapan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan tersebut," ujarnya.
Baca juga:Komisi I DPRD Pekanbaru Tegaskan Tak Ada Pemilihan Ulang RT/RW, Pemenang Harus Segera Dilantik
Menurut Syafri, dibandingkan menggelar jambore, Pemko Pekanbaru sebaiknya lebih memprioritaskan pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) bagi para Ketua RT dan RW yang baru dilantik.
Ia menilai Bimtek akan memberikan manfaat yang lebih besar karena dapat membekali para perangkat lingkungan dengan pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), administrasi pemerintahan, serta pelayanan kepada masyarakat.
"Sejak jauh-jauh hari saya sudah menyampaikan kepada pemerintah kota agar dilakukan bimbingan teknis, bisa secara indoor maupun outdoor, yang penting memberikan pemahaman mengenai tupoksi mereka. Kalau jambore ini kan katanya untuk pelatihan juga, tetapi jangan sampai hanya menjadi kegiatan seremonial saja," jelasnya.
