Anggota DPRD Kota Pekanbaru Ini Pertanyakan Kebijakan Presiden Jokowi Larang Pejabat Bukber

datariau.com
1.818 view
Anggota DPRD Kota Pekanbaru Ini Pertanyakan Kebijakan Presiden Jokowi Larang Pejabat Bukber

PEKANBARU, datariau.com - Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Zulkarnain mempertanyakan alasan Presiden Jokowi mengeluarkan suratlarangan buka puasabagi pejabat dan pegawai pemerintah. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak mengeluarkan surat yang memunculkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya ASN.

"(Surat larangan buka bersama) ini harus diperjelas. Apakah himbauan ini merupakan antisipasi memutus rantai penyebaran Covid-19 atau sebuah penghematan (anggaran) karena larangan buka bersama ini bisa saja dikaitkan seperti itu," kata Zulkarnain, Jum'at (24/3/2023).

Zulkarnain berharap pemerintah dapat memaparkan alasan di balik larangan melakukan kegiatan buka puasa bersama bagi para pejabat dan pegawai di pemerintahan. Hal ini agar intruksi larangan buka bersama tersebut tidak lagi menuai kritik dari berbagai pihak.

"Yang jelas, larangan buka bersama bagi pejabat dan pegawai ini tentu harus disampaikan dan dijelaskan hingga ke turunan-turunan dibawahnya yang selinier dalam arti pemerintahan sehingga nanti tidak ada kesalahpahaman atau multitafsir karena ini intruksi dari pusat diatas, maka tentu aturan itu harus berlaku juga sampai ke bawah," terangnya.

Ketua DPC PPP Kota Pekanbaru ini secara pribadi, menyebut, larangan buka bersama bagi kalangan pejabat hingga pegawai pemerintah selama Ramadan 1444 H ini harus dapat betul-betul disiasati dan dicermati dengan seksama.

"Sesuatu ini tentu ada hal penting, ada sebuah kebutuhan dan ada juga hanya sebagai happy-happy. Kalau cuma untuk happy-happy tidak juga ada baiknya," ucap Zulkarnain.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowimengeluarkan suratlarangan buka puasabagi pejabat dan pegawai pemerintah. Arahan ini tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023.

Ada tiga poin dalam surat arahan Jokowi tersebut. Berikut ini poin-poinnya:

Halaman :
1
2
Semua
Penulis
: Endi Dwi Setyo
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar