PEKANBARU, datariau.com - DPRD Kota Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna tentang Laporan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2016, Selasa (11/7/2017).
Dalam laporannya, Juru Bicara Pansus Tengku Azwendi Fajri mengatakan terjadi trend positif terhadap pembangunan di segala bidang dalam pencapaian visi Kota Pekanbaru. Menurutnya, untuk realisasi anggaran sektor sosial dan ketertiban umum mulai dari gelandangan dan pengemis serta permasalahan sampah menjadi catatan khusus bagi Pemko.
"Secara umum Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016 tersebut telah mengacu pada ketentuan yang berlaku. Berkat usaha kita bersama telah Pemko Pekanbaru berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan daerah Kota Pekanbaru dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Azwendi.
Politisi Demokrat ini juga menyampaikan harapan DPRD kedapannya kepada Pemko untuk selalu meningkatkan kinerja dan bekerjasama antar DPRD dengan leading sektor demi membangun Kota Pekanbaru yang lebih baik secara bersama-sama.
"Mari kita tingkatkan kerjasama antar sesama dan kepada Pemko untuk tidak cepat berpuas diri terhadap pencapaian WTP tersebut, karena Pemko harus tetap berupaya dalam pengelolaan keuangan daerah di tengah rasionalisasi saat ini," ungkapnya.
Sementara itu saat ditemui di sela-sela acara, Asisten I Bidang Pemerintahan Setko Pekanbaru Azwan mengatakan berkat kerja sama dan pembahasan bersama tentang pertanggungjawaban APBD 2016 lalu telah disetujui dan telah ditandatangani oleh DPRD.
"Artinya apa yang telah kita lakukan di tahun 2016 lalu dapat disetujui dan tidak bermasalah, karena pada tahun 2016 itu kita mendapat opini WTP dari BPK dan ini sangat luar biasa setelah terakhir kita mendapatkannya hal serupa pada tahun 2008 lalu," katanya.
Menurutnya lagi, untuk mengejar WTP ini bagi Pemko bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, hampir tiga tahun berturut-turut kita untuk melakukan berbagai upaya dengan menggandeng BPKP. Salah satu catatan yang membuat Pemko gagal meraih WTP pada saat itu adalah catatan administrasi aset yang belum maksimal.
"Alhamdulillah pada tahun 2016 lalu dengan berbagai upaya dan kerja keras sehingga telah nampak hasilnya pada 2016. Pada tahun 2017 kita berharap bisa mempertahankan ini," pungkasnya.
Ada hal yang menarik pemandangan dalam rapat paripurna kali ini, dimana Kepala OPD Pemko Pekanbaru tampak ramai tidak hadir, dimana, kursi untuk Kepala OPD banyak yang kosong.
Dari pantauan datariau.com di lokasi paripurna yang membahas laporan persoalan raihan pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 ini, hanya dihadiri oleh 9 orang Kepala OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru. Sementara, dari camat, hanya 7 orang yang menghadiri rapat paripurna tersebut.
Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono ST didampingi Wakil Ketua Jhon Romi Sinaga SE. Sementara dari Pemko Pekanbaru diwakili oleh Asisten I Pemko Pekanbaru, Azwan, berhubung Walikota Pekanbaru Firdaus MT ada kegiatan di luar kota.
Saat menyampaikan sambutan pidatonya, Azwan menyebutkan bahwa dirinya mewakili Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru, Firdaus-Ayat yang tidak bisa menghadiri karena melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Begitu juga dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, M Noer yang tidak bisa menghadiri karena melakukan perjalanan dinas.
“Saya mohon maaf, walikota dan wakil walikota sedang berada di Makassar bersama presiden. Sedangkan Sekda melakukan dinas keluar ke kota Jogjakarta,” ucap Azwan dalam sambutan pidatonya.
Rapat tetap berjalan sukses meskipun suasana rapat hanya dihadiri beberapa pejabat di Forkompinda. Tampak kursi tempar para Kepala OPD ini banyak yang kosong.
