PEKANBARU, datariau.com - Persoalan banjir di Kota Pekanbaru hingga kini masih menjadi keluhan utama masyarakat. Memasuki pertengahan Mei 2026, sejumlah ruas jalan utama, kawasan permukiman hingga fasilitas umum kembali terendam banjir setiap kali hujan deras mengguyur kota.
Kondisi ini memicu kritik warga karena dinilai belum terlihat langkah penanganan yang signifikan dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Masyarakat kini mulai menagih janji kampanye Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, yang sebelumnya menyatakan mampu menuntaskan persoalan banjir hanya dalam satu tahun anggaran apabila terpilih memimpin Kota Pekanbaru.
Janji tersebut disampaikan Agung Nugroho saat Debat Publik Pilkada Pekanbaru pada November 2024 lalu. Dalam debat tersebut, pasangan Agung Nugroho-Markarius Anwar (AMAn) secara tegas menyebut persoalan banjir bisa diselesaikan dalam satu tahun setelah dilantik.
Saat itu, Agung Nugroho menyampaikan optimismenya karena menurutnya master plan penanganan banjir Kota Pekanbaru sebenarnya sudah tersedia dan tinggal dilakukan eksekusi pembangunan secara serius. Ia juga menegaskan bahwa persoalan anggaran diyakini tidak menjadi hambatan karena memiliki akses komunikasi langsung dengan Ketua Umum Partai Demokrat yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam pernyataannya saat debat, Agung Nugroho mengatakan dirinya telah berpengalaman menangani persoalan drainase ketika menjabat Wakil Ketua DPRD Riau melalui program semenisasi dan pembangunan drainase di sejumlah wilayah. Ia bahkan mengklaim mendapat julukan “Bapak Semenisasi” dari masyarakat. Dengan modal pengalaman tersebut, pasangan AMAn saat itu menyatakan tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan persoalan banjir Pekanbaru.
Baca juga:Debat Publik: Pasangan AMAn Pastikan Banjir Pekanbaru Bisa Diatasi Dalam Waktu 1 Tahun
Namun setelah lebih dari satu tahun anggaran berjalan, kondisi di lapangan dinilai masyarakat belum menunjukkan perubahan signifikan. Banjir masih terjadi hampir di seluruh titik langganan genangan ketika hujan turun dengan intensitas sedang hingga tinggi.
Sejumlah kawasan yang hingga kini masih menjadi titik rawan banjir di antaranya Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Arifin Ahmad, kawasan Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Panam, Tenayan Raya, Rumbai, Jalan Delima, Jalan Kartama, hingga sejumlah kawasan di Kecamatan Bukit Raya dan Tampan. Genangan air bahkan kerap masuk ke rumah warga serta melumpuhkan aktivitas lalu lintas.
Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri mengakui penanganan banjir belum bisa maksimal karena persoalan drainase dan infrastruktur yang kompleks. Dalam keterangan resmi April 2026, Wali Kota Agung Nugroho menyebut penanganan banjir membutuhkan dukungan Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat karena sebagian saluran dan jalan berada di bawah kewenangan lintas instansi.
Agung Nugroho juga menjelaskan terdapat gorong-gorong di Jalan Soekarno-Hatta yang harus dibongkar agar aliran air menuju Sungai Kampar menjadi lancar. Menurutnya, hambatan pada sistem aliran air menjadi salah satu penyebab utama banjir belum terselesaikan.
Meski demikian, alasan tersebut justru memunculkan kritik baru dari masyarakat. Warga menilai persoalan koordinasi lintas instansi seharusnya sudah diperhitungkan sejak awal ketika janji penyelesaian banjir dalam satu tahun disampaikan saat kampanye Pilkada.
“Dulu janjinya selesai satu tahun, sekarang malah bilang perlu bantuan pusat dan provinsi. Masyarakat tentu mempertanyakan realisasinya,” ujar Nina, seorang warga Kecamatan Marpoyan Damai.
Baca juga:Banjir Terus Mengintai, DPRD Minta Pemko Pekanbaru Segera Fokus Benahi Drainase
Terlebih saat ini cuaca tidak menentu, hujan bisa turun kapan pun, warga setiap saat dihantui banjir, terlebih yang berada di titik rawan banjir, jika langit gelap mereka sudah mempersiapkan diri untuk mengamankan barang agar tidak tergenang saat air masuk ke dalam rumah.
