PEKANBARU, datariau.com - Wakil Bupati Siak H Husni Merza BBA MM menghadiri kunjugan kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas saat kunjungan kerja ke Provinsi Riau, Pekanbaru, Kamis (7/9/2023).
Husni Merza menyampaikan beberapa hal terkait peta jabatan, pelaksanaan birokrasi di daerah serta aplikasi yang tumpang tindih.
"Salah satu contoh aplikasi stunting, pusat punya aplikasi, provinsi punya satu aplikasi, mau tidak mau kabupaten juga harus punya aplikasi stunting," kata Husni saat kunker MenpanRB yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru.
"Sehingga data yang dihasilkan tidak singkron, kita berharap ada satu aplikasi saja, yang dibuat pusat sehingga ada persoalan di daerah mudah diketahui langsung oleh pusat," ujarnya.
Husni menyebutkan terkait sistem kepangkatan ASN jika sudah mencapai poin tertentu gred naik. "Sepertinya kita harus punya sistem, kalau di swasta seorang staf ketika sudah cukup poin grednya naik," sebut Husni Merza.
"Tapi kita dalam proses pengajuan kepangkatan agak lama nunggunya. Belum lagi kendala yang di hadapi birokrasinya pasif. Malah kadang-kadang pangkatnya sudah harus naik, karena tidak terdata dengan baik, akibatnya ia tertunda naik," paparnya.
Dikatakan Husni, mengulang apa yang disampaikan Menpan RB terkait penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan interkoneksi data akan sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik.
"Tadi, Pak Menteri menyampaikan, tentang digitalisasi salah satu fokus dari reformasi birokrasi berdampak. Tiga lainnya adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi dan percepatan prioritas aktual Presiden," jelasnya.
Selain itu, Menteri PAN-RB juga mendorong agar seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau, agar membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) di setiap daerahnya.
"Alhamdulillah, saat ini gedung MPP kita, tengah dilaksanakan pembangunan. InsyaAllah, jika pekerjaannya selesai, segera kita resmikan. Ini merupakan salah satu komitmen Pemkab Siak untuk terus meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," harap Husni.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dalam arahannya menyampaikan birokrasi tidak hanya sekadar tumpukan kertas atau dokumen. Melainkan birokrasi harus dapat bermanfaat dan berdampak nyata bagi masyarakat.
"Salah satu contoh birokrasi yang berdampak nyata adalah perizinan yang mudah untuk pelayanan, serta transformasi digital dari segala aspek pemerintahan," jelas Abdullah Azwar Anas.
Abdullah Azwar Anas mengatakan, digitalisasi birokrasi dan administrasi pemerintahan akan mendorong peningkatan kualitas layanan pemerintah, sehingga berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat.
Selain itu, digitalisasi ini bukan menambah aplikasi, namun mengintegrasikan berbagai layanan yang ada.
"Sekarang yang hebat bukan orang yang memperbanyak aplikasi tapi yang menginteroperabilitas aplikasi. Aplikasi ini kadang banyak, tapi tidak dapat berkomunikasi antara dinas satu dengan dinas lainnya. Maka kedepan tidak bisa satu inovasi satu aplikasi," ujarnya.
Kunjungan kerja tersebut, selain dihadiri Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Abdullah Azwar Anas, juga dihadiri Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi, Unsur Forkompimda Provinsi Riau, Bupati/Walikota se-Provinsi Riau, Asisten III Setda Siak Rozi Chandra serta tamu undangan lainnya.(***)
