JAKARTA, datariau.com - Peran perempuan dalam pembangunan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesenjangan gender, keterwakilan dalam pengambilan keputusan, hingga akses terhadap posisi strategis di ruang publik. Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam webinar “Refleksi Kemerdekaan oleh Perempuan Paramadina: Bidang Ekonomi dan Sosial Politik” yang digelar pada 14 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah perempuan akademisi dan pimpinan Universitas Paramadina, yakni Prof. Dr. Iin Mayasari, Dr. Rini Sudarmanti, Dr. Fatchiah E. Kertamuda, Dr. Prima Naomi, Dr. Peni Hanggarini, Tia Rahmania, M.Psi., dan Hendriana Werdaningsih, Ph.D.
Acara diawali dengan sambutan Rektor Universitas Paramadina Prof. Dr. Didik J. Rachbini dan dimoderatori Kenita Putri, M.M., Dosen Program Studi Manajemen Universitas Paramadina.
Baca juga:Diskusi Meja Bundar Para Pakar: Integrasi Sains, Politik, dan Etika Jadi Kunci Hadapi Krisis Ekologis
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dr. Iin Mayasari menekankan bahwa salah satu ukuran kemerdekaan perempuan adalah tersedianya ruang bagi perempuan untuk mengambil peran strategis di ruang publik.
Menurutnya, perempuan saat ini tidak lagi sekadar menjadi penopang domestik, tetapi telah berkembang menjadi penggerak UMKM sekaligus motor ketahanan ekonomi keluarga.
“Di bidang ekonomi, perempuan bukan lagi sekadar penopang domestik, melainkan penggerak utama UMKM dan motor ketahanan ekonomi keluarga secara nasional,” ujar Iin.
Baca juga:Prof Didik: Ekosistem Pendidikan Tinggi Saat Ini Berpotensi Menggerus Keberlangsungan PTS
Ia juga menilai keterlibatan perempuan dalam bidang sosial politik dapat menghadirkan perspektif yang lebih inklusif, humanis, dan berkeadilan.
Keterwakilan perempuan di parlemen, pemerintahan maupun organisasi sosial dinilai menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi yang lebih baik. Namun, ketimpangan gender, hambatan kultural dan akses yang belum merata masih menjadi tantangan.
Ruang Publik Perempuan Masih Menghadapi Kesenjangan
Dr. Rini Sudarmanti mempertanyakan apakah ruang publik bagi perempuan Indonesia benar-benar telah merdeka setelah 81 tahun Indonesia merdeka.
Menurutnya, sejumlah indikator memang menunjukkan adanya perkembangan positif, seperti indeks ketimpangan gender, tingkat partisipasi angkatan kerja, keterlibatan perempuan dalam ekonomi kreatif serta keterwakilan perempuan di legislatif.
Baca juga:Universitas
Paramadina dan Komisi X DPR RI Bahas Transformasi Pendidikan di Era AI,
Dorong Kurikulum Adaptif dan Berbasis Etika
Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan keterlibatan perempuan dalam posisi strategis.
Rini mencatat, meskipun jumlah perempuan lulusan bidang STEM cukup besar, perempuan yang bekerja di bidang sains dan teknologi hanya sekitar 8 persen. Sementara di pemerintahan, perempuan disebut telah mencapai 57 persen, tetapi yang berada di posisi puncak strategis baru sekitar 17 persen.
Ia juga menyoroti persoalan kekerasan terhadap perempuan yang masih menjadi tantangan serius.
“Yang mengejutkan, ternyata angka tingkat kekerasan terhadap perempuan angkanya banyak sekali,” katanya.
Baca juga:Indonesia Berpeluang Jadi Pusat Ekonomi Halal Dunia, Paramadina dan CSED INDEF Soroti Penguatan Ekosistem
Dalam materi yang disampaikan, angka gender gap disebut berada pada 0,692. Angka tersebut menunjukkan masih adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan publik.
Kemerdekaan Perempuan Tidak Hanya soal Ekonomi
Dari perspektif psikologi positif, Dr. Fatchiah E. Kertamuda menjelaskan bahwa makna kemerdekaan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.
Kemerdekaan juga berkaitan dengan kemampuan membangun rasa percaya diri, harga diri, kebanggaan terhadap Indonesia, kecerdasan, wellbeing keluarga serta kesejahteraan masyarakat.
“Ditinjau dari psikologi positif, makna kemerdekaan secara hakiki adalah bagaimana kita membangkitkan rasa percaya diri, harga diri dan kebanggaan terhadap Indonesia. Tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tapi juga dari kecerdasan, wellbeing keluarga dan kesejahteraan masyarakat umumnya,” jelasnya.
Baca juga:Antara Rahim Kehidupan dan Ekploitasi Keuntungan, Siapa yang Menentukan Jalan Perempuan?
Fatchiah menempatkan keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak untuk belajar dan berkembang. Dukungan keluarga juga menjadi faktor penting bagi perempuan yang mengambil peran di ranah sosial.
Dalam kerangka psikologi positif, terdapat lima hal yang perlu dibangun, yakni positive emotion, engagement, hubungan yang sehat, meaningful dan accomplishment.
Partisipasi Ekonomi Perempuan Terus Meningkat
Sementara itu, Dr. Prima Naomi membahas posisi perempuan dari perspektif ekonomi. Ia menyampaikan bahwa perempuan kini telah menjadi aktor penting di sektor publik sekaligus penggerak ekonomi.
Data yang dipaparkan menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja meningkat dari 52,44 persen menjadi 56,63 persen pada 2025. Indeks pembangunan gender perempuan juga meningkat dengan angka 91,85 pada 2025.
Meski demikian, posisi Indonesia dalam Global Gender Gap Index masih menunjukkan pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
Prima menyebut Indonesia berada di posisi 90 dari 148 negara dalam indeks tersebut. Kesenjangan terbesar berada pada aspek political empowerment, disusul economic participation and opportunity.
“Gap paling tinggi di Indonesia ada di political empowerment. Gap terbesar kedua masih di economic participation and opportunity. Itulah PR penting bagi perempuan Indonesia,” ujarnya.
Keterwakilan Perempuan di Diplomasi Masih Terbatas
Isu keterlibatan perempuan dalam diplomasi turut dibahas Dr. Peni Hanggarini. Ia menjelaskan bahwa perempuan Indonesia telah mengambil peran dalam diplomasi internasional sejak era pascakemerdekaan.
Beberapa tokoh yang disebut antara lain Maria Ulfah Subadio, Laily Roesad dan Supeni Pujobuntoro.
Meski demikian, keterwakilan perempuan dalam posisi strategis diplomasi masih terbatas. Data yang dipaparkan menunjukkan pada 2018 jumlah pegawai perempuan di Kementerian Luar Negeri RI sekitar 37 persen, sedangkan laki-laki 63 persen.
Dari 75 duta besar pada periode tersebut, perempuan hanya sekitar 13 persen. Sementara kepala perwakilan perempuan mencapai 15 persen dan posisi di konsulat jenderal sekitar 18 persen.
Perempuan Perlu Terlibat dalam Pengambilan Keputusan
Dalam bidang sosial politik, Tia Rahmania, M.Psi., menegaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu indikator demokrasi yang sehat.
Menurutnya, persoalannya bukan sekadar berapa banyak perempuan yang menjadi anggota legislatif, tetapi apakah perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berada di tempat keputusan dibuat.
“Demokrasi yang memberikan ruang untuk dipilih dan memimpin bagi perempuan adalah demokrasi yang sehat. Sehingga perempuan juga bisa membentuk kebijakan dan ikut menentukan arah pembangunan bangsa,” tegasnya.
Ia menilai keterlibatan perempuan penting karena kebijakan publik bersentuhan langsung dengan kehidupan perempuan, mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan ibu, ekonomi keluarga hingga anggaran negara.
Ketika perempuan tidak cukup terwakili dalam proses pengambilan keputusan, pengalaman dan kebutuhan perempuan berpotensi tidak terdengar dalam penyusunan kebijakan.
Perempuan dan Industri Masa Depan
Sementara itu, Hendriana Werdaningsih, Ph.D., mengangkat peran perempuan dalam industri masa depan melalui konsep craftsmanship.
Menurutnya, perkembangan teknologi tidak serta-merta menghilangkan peran pekerjaan berbasis keterampilan. Justru, craftsmanship dinilai berpotensi berkembang dan menggantikan sebagian pola mass production dengan dukungan teknologi.
“Karakter perempuan akan selalu menjadi nafas dan manufacture masa depan yang lebih manusiawi,” ungkap Hendriana.
Menurutnya, craftsmanship tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga karakter kerja yang mampu menghadapi risiko dan ketidakpastian.
Pekerjaan tersebut juga berkaitan dengan passion, kolaborasi komunitas serta produk yang memiliki keseimbangan antara nilai komoditas dan sentuhan personal.
