Penjelasan Lengkap Eks Pegawai KPK soal Isu Bendera HTI di Gedung KPK

Ruslan
1.236 view
Penjelasan Lengkap Eks Pegawai KPK soal Isu Bendera HTI di Gedung KPK

DATARIAU.COM - Baru-baru ini muncul lagi soal isu bendera HTI yang disebut diletakkan di salah satu meja pegawai KPK. Hal tersebut terjadi lantaran seorang yang disebut bernama Iwan viral karena dia merasa dia dipecat setelah mengambil foto bendera HTI di salah satu meja di gedung KPK dan lalu membagikannya di grup jejaring sosial.

Melalui surat terbuka, pria tersebut mengatakan hal yang tak adil sudah terjadi kepada dirinya 2 tahun lalu itu lantaran dia memotret bendera mirip HTI. Dia mengklaim langkah itu dilakukan akibat rasa cinta terhadap NKRI.

Tak lama, mantan pegawai KPK yang masuk dalam 57 orang yang diberhentikan setelah adanya TWK di lembaga itu angkat bicara. Mantan pegawai KPK Tata Khoiriyah dalam cuitan Twitter dan unggahan di Facebook menilai isu miring itu sangat menyesatkan. Dia kemudian menjelaskan logika soal relevan tidaknya tuduhan itu.

"Sejak kemarin ditanya2 sama jejaring ttg surat terbuka terkait bendera di gedung KPK. Terus dikaitkan dg pembenaran 57+ diberhentikan. Gimana ya, kan kami sudah diberhentikan jd pegawai, masak kami yg klarifikasi? Sudah disingkirkan, dilabeli merah, masih juga difitnah," dicuitkan Tata sebagaimana dikutip dari akun Twitter yang diunggah pada 3 Oktober 2021.

Dia menjelaskan soal posisi Iwan yang sebelumnya adalah pegawai tidak tetap. Oleh karena itu dia mempertanyakan soal kekeleluasaan menjangkau ruangan di KPK. Padahal foto bendera itu ada di lantai 10 yang merupakan ruang kerja penuntutan yang biasa diisi para jaksa yang ditempatkan di KPK.

Tata juga mengatakan bahwa soal bendera tersebut, pemilik mejanya sudah pernah diperiksa oleh internal KPK. Dalam persidangan etik dilibatkan saksi ahli dari Kemenag dan sepengetahuan Tata, disebutkan bahwa bendera itu bukan bendera HTI.

"Kami terus melakukan perlawanan bukan karena masalah pekerjaan semata tapi karena ketidakrelaan kami menjadi kehilangan ruh pemberantasan korupsi seperti transparansi, akuntabilitas dan kredibiliras dalam peralihan status pegawai," tulisnya.

Halaman :
1
2
Semua
Tag:HtiKPK
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar