JAKARTA, datariau.com - Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) memiliki posisi strategis dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat karena berhadapan langsung dengan berbagai dinamika kehidupan warga di tingkat desa dan kelurahan.
Selain menjalankan fungsi perlindungan masyarakat, Satlinmas juga memiliki peran dalam membantu penanganan bencana, mendukung kegiatan sosial, serta mengantisipasi berbagai potensi kerawanan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung RI sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., M.H., kepada awak media di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Pernyataan itu disampaikan menyusul Apel Akbar dan Pengukuhan DPD-DPC Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (ASLINMAS) serta ABPEDNAS se-Bali yang digelar di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar, Sabtu (19/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, ribuan anggota ASLINMAS dan ABPEDNAS dari berbagai wilayah di Bali mengukuhkan komitmen untuk memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan desa.
Pengukuhan juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara organisasi kemasyarakatan, pemerintah desa, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan serta menjaga ketahanan sosial masyarakat.
Burhanuddin mengukuhkan jajaran DPD dan DPC ASLINMAS serta ABPEDNAS se-Bali di hadapan ribuan peserta. Hadir pula Gubernur Bali Wayan Koster, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Bali, Manggala Utama Pacalang Bali, serta sekitar 1.000 pacalang dari berbagai wilayah di Bali.
Burhanuddin menegaskan, pengukuhan organisasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai seremoni kelembagaan. Menurutnya, mandat yang diberikan harus diwujudkan melalui pengabdian nyata kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
“Pengukuhan pada hari ini bukan hanya sekadar seremonial, melainkan sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan keikhlasan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara serta masyarakat,” ujar Burhanuddin.
Ia mengatakan, Satlinmas merupakan representasi semangat gotong royong yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.
Karena itu, seluruh anggota Satlinmas diminta mengedepankan integritas, kedisiplinan, dan kualitas pelayanan. Predikat sebagai pelindung masyarakat, kata dia, harus diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata, bukan sekadar menjadi identitas organisasi.
“ABPEDNAS menjadi rumah besar bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa serta sebagai mitra pemerintah desa yang memberikan suara bagi aspirasi masyarakat desa,” kata Burhanuddin.
Menurutnya, ABPEDNAS memiliki posisi penting dalam memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan desa. Organisasi tersebut menjadi wadah bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekaligus mitra pemerintah desa dalam menyerap, menyuarakan, dan mengawal aspirasi masyarakat.
Burhanuddin menilai penguatan tata kelola pemerintahan desa harus berjalan seiring dengan peningkatan keamanan dan ketahanan sosial masyarakat.
Pembangunan desa dan pembangunan kota, lanjutnya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan.
“Desa adalah akar pondasi dan struktur nasional bangsa Indonesia. Di sanalah nilai-nilai luhur gotong royong, suasana kekeluargaan dan kearifan lokal tetap hidup dan terjaga,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah desa, BPD, dan Satlinmas memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
Burhanuddin juga mengingatkan seluruh pengurus ASLINMAS dan ABPEDNAS agar menjaga integritas serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal utama bagi organisasi yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Setiap pengurus dan anggota harus menghindari tindakan yang dapat mengikis kepercayaan tersebut serta menjalankan amanah organisasi secara bertanggung jawab.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI sekaligus Ketua Dewan Pengawas ASLINMAS Indonesia, Prof. Dr. Reda Manthovani, menjelaskan posisi strategis ASLINMAS dan ABPEDNAS dalam kehidupan sosial dan pemerintahan desa.
Menurut Reda, ASLINMAS menaungi unsur perlindungan masyarakat, sedangkan ABPEDNAS menjadi wadah bagi anggota BPD yang memiliki fungsi penting dalam tata kelola pemerintahan desa.
Ia mengatakan kedua organisasi tersebut dapat menjadi bagian penting dari kekuatan masyarakat desa dalam menjaga keamanan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan desa.
“Ini merupakan komponen-komponen warga yang ada di desa-desa untuk bisa menjaga, pertama keamanan dan juga tata kelola keuangan desa,” jelas Reda.
Reda menyebut keberadaan asosiasi mulai dari tingkat daerah hingga nasional dapat memperkuat koordinasi sekaligus menyatukan kepentingan para anggota.
Menurutnya, langkah tersebut juga membuka ruang bagi ASLINMAS dan ABPEDNAS untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat desa secara lebih terorganisasi kepada pemerintah.
Reda turut menyoroti masih adanya perbedaan kebijakan maupun fasilitas bagi anggota Satlinmas di berbagai daerah.
Melalui wadah organisasi yang lebih terkoordinasi, ia berharap kebutuhan anggota dapat diperjuangkan secara sistematis sekaligus mendorong kebijakan yang lebih adil.
Selain memperjuangkan kepentingan anggota, ASLINMAS dan ABPEDNAS dinilai memiliki peluang untuk menjadi penghubung antara program pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat desa.
Kedua organisasi tersebut dapat membantu memastikan berbagai program pemerintah tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi dapat diterapkan hingga tingkat desa dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Reda menyebut sejumlah program pemerintah memiliki potensi untuk dikembangkan di tingkat desa. Di antaranya budidaya ikan tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemberdayaan masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, serta perluasan akses beasiswa dari kementerian terkait untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa.
“Dengan berkumpulnya dan terbentuknya asosiasi ini, program-program pemerintah yang ada di pusat bisa kita tarik ke bawah, ke desa-desa,” kata Reda.
