Pemprov Riau Targetkan Tunda Bayar Kontraktor Lunas Akhir Tahun

Samsul
75 view
Pemprov Riau Targetkan Tunda Bayar Kontraktor Lunas Akhir Tahun
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi/ foto: mediacenter.riau.go.id
PEKANBARU, datariau.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menargetkan seluruh kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga atau kontraktor dari tahun anggaran 2024 dan 2025 dapat diselesaikan sebelum akhir 2026.

Upaya tersebut dilakukan melalui penyisiran belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Langkah ini menjadi prioritas pemerintah daerah untuk menuntaskan kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh para penyedia jasa.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, mengatakan sisa kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga saat ini terus berkurang seiring proses pencairan yang dilakukan secara bertahap.

"Yang pertama dan terbesar itu untuk membayar utang (tunda bayar) tahun 2024 dan 2025. Memang masih ada sedikit lagi. Tetapi, kami berupaya seluruh utang kepada pihak ketiga bisa diselesaikan tahun ini," ujar Syahrial Abdi, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, percepatan pembayaran tersebut penting dilakukan karena sebagian kontraktor menggunakan fasilitas pinjaman perbankan sebagai modal untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan.

Dengan demikian, penyelesaian kewajiban pemerintah diharapkan dapat meringankan beban para kontraktor yang telah lebih dahulu menuntaskan pekerjaan di lapangan.

Selain pembayaran kepada pihak ketiga, Pemprov Riau juga mengarahkan belanja daerah untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta membiayai kebutuhan belanja pegawai.

Syahrial menambahkan, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bulan sebelumnya telah direalisasikan secara penuh, meskipun sempat mengalami keterlambatan sekitar satu bulan.

Pemprov Riau juga masih mengalokasikan anggaran TPP ASN selama 14 bulan dalam APBD Perubahan. Namun, realisasi pembayaran hingga akhir tahun tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

"Kami masih mengalokasikan anggaran TPP ASN selama empat belas bulan dalam APBD Perubahan. Namun, realisasi pembayaran hingga akhir tahun tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah, terutama optimalisasi penerimaan pendapatan," tutupnya.***

Sumber:mediacenter.riau.go.id
Halaman :
1
2
Semua
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar