Mendagri Minta Gubernur Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

Samsul
41 view
Mendagri Minta Gubernur Kawal Penetapan Upah Minimum 2027
JAKARTA, datariau.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah, khususnya gubernur, mengawal proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 agar berjalan lancar dan kondusif.

Ia menekankan pentingnya dialog antara pemerintah, pekerja dan pengusaha untuk menghasilkan kesepakatan pengupahan yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.

Arahan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).

Tito menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan pedoman nasional sebagai acuan bagi daerah dalam menetapkan upah minimum. Selanjutnya, pemerintah provinsi diminta menindaklanjuti pedoman tersebut dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah.

Ia juga meminta kepala daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui dialog tripartit yang melibatkan pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh serta kalangan pengusaha.

Menurutnya, komunikasi dan pembahasan bersama diperlukan agar formula pengupahan yang ditetapkan dapat memberikan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

"Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority," jelasnya.

Tito menegaskan, Kemendagri akan turut mengawal proses penetapan upah minimum melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.

Ia juga meminta jajarannya menyiapkan surat edaran sebagai pedoman lebih terperinci bagi daerah, termasuk terkait tahapan pelaksanaan, monitoring dan pengawasan.

“Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 ditargetkan paling lambat 21 November 2026.

Selanjutnya, lima hari setelahnya dilakukan penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP). Sementara penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026, kemudian dilanjutkan dengan penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota lima hari setelahnya.

Yassierli mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan menerbitkan surat edaran yang memuat rincian teknis serta lampiran data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum.

“Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS,” jelasnya.

Melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta dialog bersama pekerja dan pengusaha, penetapan upah minimum 2027 diharapkan berjalan sesuai jadwal dengan tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja dan iklim usaha di daerah.***
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)