JAKARTA, datariau.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Komisi II DPR RI dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Regulasi baru tersebut dinilai penting untuk memperkuat pelayanan publik, mengintegrasikan data kependudukan serta meningkatkan pelindungan data pribadi masyarakat.
Apresiasi itu disampaikan Tito saat Rapat Kerja Tingkat I bersama Komisi II DPR RI dalam rangka pembahasan RUU Administrasi Kependudukan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Tito mengatakan, pembaruan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan perkembangan teknologi informasi, mobilitas penduduk, integrasi data lintas sektor hingga tuntutan keamanan data pribadi.
“Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh,” ujar Tito.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah mendorong penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau
Single Identity Number. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus berulang kali menggunakan nomor identitas yang berbeda.
Menurut Tito, penguatan identitas tunggal harus didukung integrasi dan interoperabilitas sistem informasi antarkementerian dan lembaga.
Namun, integrasi tersebut bukan berarti seluruh data sektoral harus disatukan dalam satu basis data tanpa batas. Setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab terhadap data yang dikelola sesuai kewenangannya.
“Interoperabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterhubungan teknis antarsistem. Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan,” jelasnya.
Tito juga mengusulkan agar pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna dibatasi untuk kepentingan verifikasi dan validasi. Lembaga yang mengakses data wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran informasi serta dilarang menyimpan, memberikan atau memperjualbelikan data tersebut kepada pihak lain.
Selain itu, pemerintah mendorong penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan.
IKD tidak hanya dipandang sebagai aplikasi pada perangkat elektronik, tetapi merupakan sistem informasi yang merepresentasikan KTP elektronik (KTP-el) dan dokumen kependudukan lainnya.
Mendagri juga menekankan pentingnya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota agar penyelenggaraan administrasi kependudukan berjalan efektif tanpa tumpang tindih tanggung jawab.
Meski pelayanan semakin diarahkan ke sistem digital, pemerintah tetap harus memastikan masyarakat yang belum memiliki perangkat elektronik, akses jaringan maupun kemampuan menggunakan teknologi tetap mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap pelayanan dokumen kependudukan dalam kondisi darurat dan bencana, termasuk penerbitan dokumen pengganti identitas bagi pengungsi dan korban bencana.
Tito mencontohkan penanganan dokumen kependudukan masyarakat terdampak bencana di Sumatera dan Flores. Saat itu, Ditjen Dukcapil Kemendagri mengirimkan tim untuk membantu penerbitan kembali dokumen masyarakat yang hilang atau rusak akibat bencana.
“Ini kami sudah merasakan betul pada saat bencana Sumatera, di tiga provinsi, 53 kabupaten, juga ada bencana di Flores, banyak sekali dokumen-dokumen yang terbawa hanyut, banjir, dan lain-lain, tapi kami mengirim tim Dukcapil karena semua datanya ada di server, di Kemendagri. Jadi hanya dalam satu minggu juga bisa diselesaikan,” tandasnya.