20. Hati-hati memberitakan perkara hukum
Pemberitaan kasus hukum membutuhkan ketelitian karena seseorang yang sedang diperiksa, dilaporkan atau bahkan ditetapkan sebagai tersangka belum tentu telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Karena itu, gunakan istilah sesuai status hukum.
Contohnya:
"dilaporkan"
"terlapor"
"tersangka"
"terdakwa"
"terpidana"
"dibebaskan"
atau "dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan".
Jangan mengubah status hukum seseorang hanya demi membuat judul lebih menarik.
Asas praduga tak bersalah juga secara eksplisit menjadi bagian dari kewajiban pers dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pers.
21. Hindari menghakimi narasumber atau pihak yang diberitakan
Media berfungsi melakukan pengawasan, kritik dan koreksi terhadap kepentingan umum. Namun, kritik jurnalistik harus didasarkan pada fakta dan data.
Dewan Pers menegaskan bahwa fungsi pers antara lain melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Karena itu, media tetap dapat kritis tanpa harus menggunakan bahasa yang menghina, merendahkan atau menghakimi. Bangun sistem "cek sebelum tayang"
Salah satu cara praktis yang dapat diterapkan media online Riau adalah membuat checklist redaksi.
Sebelum berita diterbitkan, editor dapat memastikan:
□ Judul sesuai isi berita
□ Nama narasumber benar
□ Jabatan narasumber benar
□ Lokasi kejadian benar
□ Tanggal dan waktu benar
□ Angka dan data sudah diperiksa
□ Kutipan sesuai rekaman atau catatan
□ Sumber informasi jelas
□ Pihak yang dikritik sudah dimintai tanggapan
□ Status hukum ditulis secara tepat
□ Tidak mengandung prasangka
□ Tidak mengandung diskriminasi
□ Tidak melanggar privasi tanpa kepentingan publik
□ Foto sesuai konteks
□ Tidak menggunakan foto lama seolah-olah peristiwa baru
□ Tidak melakukan plagiarisme
□ Tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi
□ Informasi iklan/advertorial diberi penanda yang sesuai
□ Ada prosedur koreksi apabila kemudian ditemukan kesalahan
Checklist sederhana seperti ini dapat mencegah banyak kesalahan sebelum berita sampai kepada pembaca.
22. SEO penting, tetapi bukan pengganti jurnalistik
Media online membutuhkan SEO agar berita mudah ditemukan melalui mesin pencari. Namun, SEO seharusnya membantu pembaca menemukan informasi, bukan memanipulasi pembaca.
Praktik SEO yang sehat antara lain:
menggunakan kata kunci sesuai topik;
membuat judul yang relevan;
menggunakan subjudul;
menulis deskripsi yang sesuai;
menyajikan informasi yang benar-benar menjawab kebutuhan pembaca;
menggunakan struktur berita yang mudah dibaca;
dan memperbarui berita ketika terdapat perkembangan penting.
Jangan memasukkan kata kunci populer yang tidak berhubungan dengan isi berita hanya untuk mendapatkan trafik.
23. Kepercayaan publik adalah aset utama
Media online mungkin dapat memperoleh ribuan pembaca melalui satu judul sensasional. Namun, kepercayaan publik dibangun jauh lebih lama.
Pembaca akan menilai media dari banyak hal:
Apakah beritanya akurat?
Apakah media berani mengoreksi kesalahan?
Apakah narasumber diberi ruang menjelaskan?
Apakah judul sesuai isi?
Apakah berita membedakan fakta dan opini?
Apakah media independen?
Apakah media mencantumkan sumber?
Apakah media transparan ketika melakukan koreksi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi ukuran penting profesionalisme media di era digital.
Perkembangan penting pada 2026: mekanisme sengketa pers
Ada perkembangan hukum yang juga penting dipahami oleh perusahaan pers dan wartawan. Pada 19 Januari 2026, Mahkamah Konstitusi memutus permohonan uji materi terhadap Pasal 8 UU Pers. Dalam penjelasannya, Dewan Pers menyatakan putusan tersebut memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui hak jawab, hak koreksi dan dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik melalui Dewan Pers sebelum penggunaan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah, sesuai tafsir bersyarat yang diberikan Mahkamah Konstitusi.
Dewan Pers kemudian menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers diperkuat sebagai forum utama dan pertama atau primary remedy.
Bagi media online, perkembangan ini semakin menunjukkan pentingnya membangun mekanisme internal yang baik untuk menerima koreksi, hak jawab dan menyelesaikan keberatan terhadap pemberitaan. Jangan menunggu sengketa menjadi besar. Bangun mekanisme sejak awal.
Apa yang harus dimiliki media online Riau?
Untuk menjadi media online yang profesional, setidaknya ada beberapa fondasi yang perlu dibangun:
Struktur redaksi yang jelas.
Pedoman editorial internal.
Standar operasional peliputan.
Prosedur verifikasi berita.
Prosedur pemeriksaan sebelum publikasi.
Mekanisme koreksi.
Mekanisme pelayanan hak jawab.
Mekanisme pelayanan hak koreksi.
Kebijakan konflik kepentingan.
Kebijakan penerimaan hadiah atau fasilitas.
Pemisahan redaksi dan bisnis.
Perlindungan terhadap narasumber dan kelompok rentan.
Sistem pengarsipan dokumen dan hasil wawancara.
Identitas perusahaan pers yang jelas.
Wartawan yang memahami UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Editor yang melakukan pemeriksaan sebelum berita ditayangkan.
Kebijakan menghadapi konten viral dan informasi media sosial.
Transparansi ketika melakukan koreksi atau perubahan penting terhadap berita.
Penutup: Cepat Boleh, Ceroboh Jangan
Era digital telah membuat persaingan media semakin ketat. Media online Riau harus mampu beradaptasi dengan teknologi, mesin pencari, media sosial, video pendek, kecerdasan buatan dan perubahan perilaku pembaca. Namun, teknologi hanyalah alat.
Fondasi jurnalistik tetap berada pada fakta, verifikasi, independensi, keberimbangan, etika dan tanggung jawab kepada publik.
UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan landasan kemerdekaan pers. Kode Etik Jurnalistik memberikan pedoman perilaku wartawan. Pedoman Dewan Pers memberikan rambu-rambu profesionalisme dan penyelesaian persoalan jurnalistik.
Karena itu, media online tidak seharusnya hanya bertanya:
"Seberapa cepat berita ini bisa tayang?"
Tetapi juga:
"Apakah berita ini benar?"
"Apakah sumbernya jelas?"
"Apakah pihak yang diberitakan sudah diberi kesempatan memberikan keterangan?"
"Apakah judulnya sesuai fakta?"
"Apakah berita ini memenuhi prinsip jurnalistik?"
"Jika ternyata ada kesalahan, apakah redaksi siap memperbaikinya?"
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena kemerdekaan pers bukan hanya mengenai kebebasan untuk memberitakan, tetapi juga tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar.
Bagi media online Riau, menjaga prinsip tersebut bukan sekadar kewajiban etik dan hukum. Ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun kepercayaan pembaca dan menjaga marwah pers di tengah derasnya arus informasi digital. (rik)
