DATARIAU.COM - Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah industri pers. Berita yang dahulu membutuhkan waktu untuk diproduksi, dicetak, dan didistribusikan, kini dapat diterbitkan dalam hitungan menit bahkan detik.
Di Riau, perkembangan tersebut turut melahirkan dan memperkuat berbagai media online yang menjadi salah satu sumber informasi masyarakat. Namun, kecepatan bukan satu-satunya ukuran kualitas sebuah media.
Di tengah persaingan mendapatkan pembaca, trafik, perhatian publik, dan distribusi melalui mesin pencari serta media sosial, media online Riau tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga independensi, akurasi, keberimbangan, dan etika jurnalistik.
Persoalannya, bagaimana media online dapat tetap cepat tanpa mengorbankan ketelitian?
Jawabannya bukan sekadar soal kemampuan menulis berita. Redaksi harus memahami aturan pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, serta berbagai pedoman Dewan Pers yang berkaitan dengan profesionalisme perusahaan pers dan wartawan.
Dasar utama: UU Pers Nomor 40 Tahun 1999
Landasan utama kehidupan pers di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang tersebut masih berstatus berlaku.
UU Pers memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers. Pasal 4 menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Namun, kemerdekaan tersebut berjalan bersama tanggung jawab.
Pasal 5 ayat (1) UU Pers mengatur bahwa pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pasal 6 kemudian mengatur peranan pers, antara lain memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Artinya, kebebasan pers tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab jurnalistik.
Media online bukan hanya dituntut mampu mendapatkan pembaca sebanyak-banyaknya, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan setiap informasi yang dipublikasikan.
1. Pahami perbedaan berita, opini, dan iklan
Salah satu prinsip dasar yang harus dijaga media online adalah pemisahan antara produk jurnalistik, opini, dan iklan.
Berita harus disusun berdasarkan fakta dan proses jurnalistik. Opini merupakan ruang bagi pendapat atau pandangan penulis. Sedangkan iklan merupakan komunikasi komersial.
Ketiganya jangan dicampur sedemikian rupa sehingga pembaca tidak dapat membedakan mana fakta jurnalistik, mana pendapat, dan mana materi promosi.
Media online yang profesional sebaiknya memiliki penanda yang jelas untuk advertorial, iklan, sponsored content, opini, dan berita.
Transparansi seperti ini penting untuk mempertahankan kepercayaan publik.
2. Jangan mengorbankan akurasi demi kecepatan
Di era digital, persaingan media sering kali membuat redaksi berlomba menjadi yang pertama.
Namun, menjadi yang pertama tidak berarti harus menjadi yang tercepat mengunggah informasi yang belum terverifikasi.
Kesalahan kecil dalam nama, jabatan, angka, lokasi, tanggal atau kronologi dapat mengubah makna sebuah berita.
Karena itu, sebelum berita diterbitkan, redaksi idealnya melakukan pemeriksaan sederhana:
Siapa sumber informasi?
Apa dasar informasi tersebut?
Kapan peristiwa terjadi?
Di mana peristiwa terjadi?
Apakah nama dan jabatan narasumber benar?
Apakah angka dan data sudah diperiksa?
Apakah kutipan sesuai dengan pernyataan narasumber?
Apakah informasi berasal dari sumber primer atau hanya berantai di media sosial?
Apakah pihak yang disebut atau dituduh telah diberi kesempatan memberikan klarifikasi?
Semakin sensitif sebuah berita, semakin ketat pula proses verifikasinya.
3. Jangan menjadikan media sosial sebagai satu-satunya sumber
Media sosial merupakan sumber informasi awal yang sangat berguna bagi wartawan.
Tetapi unggahan TikTok, Facebook, Instagram, X, WhatsApp atau platform lainnya tidak otomatis menjadi fakta jurnalistik.
Unggahan dapat menjadi petunjuk awal untuk melakukan peliputan, tetapi redaksi perlu melakukan verifikasi lebih lanjut.
Misalnya, ketika muncul video yang mengklaim terjadi sebuah peristiwa di Pekanbaru, wartawan dapat menghubungi pihak terkait, mengecek lokasi, mencari dokumen pendukung, meminta keterangan saksi atau menghubungi instansi berwenang.
Prinsipnya sederhana:
Media sosial bisa menjadi pintu masuk informasi, tetapi bukan berarti setiap unggahan dapat langsung diperlakukan sebagai fakta.
4. Terapkan prinsip keberimbangan
Berita yang menyangkut konflik, tuduhan, dugaan pelanggaran, sengketa, perkara hukum atau kritik terhadap seseorang membutuhkan kehati-hatian lebih tinggi.
Jika pihak A menuduh pihak B melakukan sesuatu, media perlu berupaya mendapatkan respons dari pihak B.
Apabila pihak B belum memberikan jawaban ketika berita harus diterbitkan karena kepentingan publik dan perkembangan peristiwa, redaksi harus menjelaskan upaya konfirmasi yang telah dilakukan secara proporsional. Jangan membuat kesimpulan sendiri terhadap pihak yang diberitakan.
Bedakan antara:
"Polisi menetapkan X sebagai tersangka."
dengan:
"X diduga melakukan..."
Keduanya mempunyai makna jurnalistik dan konsekuensi yang berbeda.
5. Hindari mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi
Kode Etik Jurnalistik mengharuskan wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.
Dalam praktiknya, wartawan perlu membedakan fakta dengan interpretasi pribadi.
Contoh:
Fakta:
"Proyek tersebut belum selesai meskipun batas waktu pengerjaan telah berakhir."
Opini menghakimi:
"Kontraktor tersebut jelas tidak becus mengerjakan proyek."
Kalimat kedua membutuhkan dasar yang jauh lebih kuat jika ingin digunakan dalam karya jurnalistik.
Media sebaiknya membiarkan fakta, data dan keterangan narasumber menjadi dasar bagi pembaca untuk menilai sebuah persoalan.
6. Jaga independensi wartawan dan redaksi
Independensi merupakan salah satu fondasi penting jurnalistik. Wartawan tidak boleh menjadikan profesinya sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari informasi yang diperoleh ketika menjalankan tugas.
Dewan Pers dalam Peraturan Nomor 03/Peraturan-DP/IV/2024 tentang Pedoman Perilaku dan Standar Pers Profesional menegaskan kewajiban wartawan profesional untuk menaati peraturan perundang-undangan di bidang pers, Kode Etik Jurnalistik dan ketentuan terkait lainnya.
Pedoman tersebut juga menekankan sikap independen, termasuk tidak menerima atau meminta hadiah, imbalan atau suap dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan profesinya dari pihak yang dapat memengaruhi independensi.
Karena itu, redaksi perlu memiliki kebijakan internal mengenai:
penerimaan uang atau hadiah dari narasumber;
fasilitas perjalanan;
sponsorship;
undangan kegiatan;
hubungan wartawan dengan pihak yang diberitakan;
konflik kepentingan;
konten berbayar;
advertorial;
dan aktivitas politik praktis.
7. Wartawan harus menunjukkan identitas
Kode Etik Jurnalistik menjelaskan bahwa cara profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik antara lain menunjukkan identitas kepada narasumber, menghormati hak privasi, tidak menyuap, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya, serta tidak melakukan plagiat.
Karena itu, wartawan yang melakukan wawancara sebaiknya memperkenalkan diri dan medianya. Identitas media juga harus jelas sehingga narasumber mengetahui dengan siapa mereka berkomunikasi dan untuk kepentingan pemberitaan apa informasi tersebut digunakan.
8. Lindungi privasi dan kelompok rentan
Tidak semua informasi yang diketahui wartawan harus dipublikasikan. Kepentingan publik harus menjadi pertimbangan. Kode Etik Jurnalistik menyatakan bahwa wartawan menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
Perhatian khusus diperlukan ketika meliput:
anak;
korban kekerasan seksual;
korban kejahatan;
orang sakit;
keluarga korban;
penyandang disabilitas;
masyarakat miskin;
dan kelompok rentan lainnya.
Jangan mengejar klik dengan mengeksploitasi penderitaan seseorang.
9. Hindari prasangka dan diskriminasi
Berita tidak boleh dibangun berdasarkan prasangka terhadap suku, ras, agama, jenis kelamin, warna kulit maupun bahasa.
Kode Etik Jurnalistik juga melarang pemberitaan yang merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, penyandang disabilitas atau kelompok lain yang rentan.
Ini sangat penting bagi media online di Riau yang meliput masyarakat dengan latar belakang sosial, budaya, agama dan etnis yang beragam.
Judul berita juga perlu diperiksa secara khusus. Sebab, judul yang provokatif dapat menciptakan persepsi yang berbeda dari isi berita.
10. Jangan membuat judul yang menyesatkan
Judul memang harus menarik. Namun, judul tidak boleh mengubah substansi berita hanya untuk mengejar klik. Clickbait yang sehat masih dapat dilakukan selama informasi dalam judul benar-benar terdapat dalam isi berita.
Sebaliknya, judul yang sengaja membesar-besarkan fakta, menghilangkan konteks penting atau membuat kesimpulan yang tidak terdapat dalam berita berpotensi merugikan pembaca maupun pihak yang diberitakan.
Prinsip sederhana:
Judul boleh menarik, tetapi tidak boleh menipu.
Verifikasi informasi sebelum dipublikasikan
Dalam pemberitaan digital, verifikasi merupakan salah satu pekerjaan paling penting.
Minimal lakukan pemeriksaan terhadap:
sumber utama;
waktu kejadian;
lokasi;
identitas orang;
dokumen;
foto dan video;
kutipan;
data statistik;
kronologi;
respons pihak terkait.
Untuk berita hukum, jangan hanya mengandalkan informasi dari satu pihak.
Periksa dokumen resmi seperti surat laporan, surat penetapan, putusan pengadilan, keterangan resmi aparat atau dokumen lain yang relevan.
11. Jangan melakukan plagiat
Media online sangat mudah melakukan copy-paste. Namun, mengambil karya jurnalistik media lain lalu mengunggahnya kembali seolah-olah merupakan karya sendiri merupakan praktik yang bertentangan dengan prinsip profesionalisme.
Kode Etik Jurnalistik secara tegas memasukkan larangan plagiat sebagai bagian dari ketentuan cara profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Jika menggunakan informasi dari media lain, wartawan tetap perlu melakukan verifikasi dan memberikan atribusi secara jelas sesuai kebutuhan jurnalistik.
12. Koreksi harus dilakukan secara terbuka
Kesalahan dalam jurnalistik dapat terjadi. Yang membedakan media profesional dengan media yang tidak profesional salah satunya adalah bagaimana media tersebut memperbaiki kesalahan.
Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik mewajibkan wartawan segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai permintaan maaf apabila kesalahan tersebut menyangkut substansi pokok.
Untuk media online, koreksi sebaiknya tidak menghilangkan jejak perubahan secara diam-diam.
Pedoman Pemberitaan Media Siber mengatur bahwa ralat, koreksi dan hak jawab mengacu pada UU Pers, Kode Etik Jurnalistik serta Pedoman Hak Jawab Dewan Pers dan harus ditautkan pada berita yang diralat atau dikoreksi, dengan mencantumkan waktu pemuatan koreksi atau hak jawab. Ini penting untuk menjaga transparansi kepada pembaca.
13. Hormati hak jawab dan hak koreksi
Hak jawab bukan sekadar formalitas. Pedoman Hak Jawab Dewan Pers menyebutkan bahwa hak jawab merupakan hak seseorang, kelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang merugikan nama baiknya, khususnya akibat kekeliruan atau ketidakakuratan fakta.
Pers wajib melayani hak jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas dan profesionalitas.
Kode Etik Jurnalistik juga mengatur bahwa wartawan melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
Karena itu, ketika seseorang atau lembaga menyampaikan keberatan atas pemberitaan, redaksi tidak seharusnya langsung menganggap keberatan tersebut sebagai ancaman.
Periksa terlebih dahulu substansinya. Jika terdapat kekeliruan, perbaiki. Jika terdapat hak jawab yang memenuhi ketentuan, layani secara proporsional.
14. Bedakan hak jawab dengan permintaan menghapus berita
Hak jawab pada dasarnya merupakan mekanisme untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan. Tidak setiap keberatan otomatis berarti berita harus dihapus.
Dewan Pers juga pernah menegaskan pentingnya transparansi apabila suatu artikel dicabut agar publik tidak menimbulkan spekulasi dan tetap dapat memahami alasan pencabutan tersebut.
Karena itu, redaksi perlu mempunyai prosedur internal yang jelas untuk:
menerima keberatan;
memeriksa materi keberatan;
mengecek kembali data;
menentukan apakah diperlukan koreksi;
memuat hak jawab;
atau melakukan perubahan sesuai ketentuan.
15. Pahami Pedoman Pemberitaan Media Siber
Media online mempunyai karakteristik berbeda dengan media cetak. Karena itu, Dewan Pers menetapkan Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai salah satu rujukan penting dalam pengelolaan pemberitaan digital.
Pedoman tersebut antara lain mengatur mengenai verifikasi, isi buatan pengguna atau user generated content, ralat, koreksi dan hak jawab.
Salah satu prinsip pentingnya adalah bahwa media siber wajib melakukan verifikasi pada prinsipnya terhadap setiap berita, kecuali kondisi tertentu yang memungkinkan berita belum terverifikasi sepenuhnya dengan ketentuan tertentu dan kewajiban melakukan verifikasi secepatnya.
Dalam praktik redaksi, prinsip tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebiasaan:
"Jangan publikasikan sesuatu hanya karena sedang viral."
Viral adalah alasan untuk memeriksa informasi, bukan alasan untuk melewati proses verifikasi.
16. Perhatikan konten buatan pengguna
Media online juga sering membuka ruang komentar, forum, atau konten dari pembaca. Konten tersebut tidak boleh diperlakukan tanpa pengawasan.
Redaksi perlu mempunyai mekanisme untuk menangani konten yang:
mengandung fitnah;
menuduh seseorang tanpa dasar;
mengandung ujaran kebencian;
melanggar kesusilaan;
mengandung data pribadi;
atau melanggar hukum dan ketentuan platform.
Dengan demikian, ruang digital media tetap menjadi ruang publik yang bertanggung jawab.
17. Perusahaan pers juga harus profesional
Tanggung jawab jurnalistik bukan hanya berada di pundak wartawan. Perusahaan pers juga mempunyai tanggung jawab membangun sistem kerja yang memungkinkan wartawan bekerja secara profesional.
Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/IV/2024 mengatur Pedoman Perilaku dan Standar Pers Profesional yang mencakup standar perusahaan pers profesional, wartawan profesional, hak publik, perlindungan hukum dan sengketa.
Pedoman tersebut juga menyebut bahwa perusahaan pers profesional memproduksi karya jurnalistik secara kontinu oleh wartawan profesional dan berita yang dihasilkan memenuhi kode etik serta standar jurnalistik.
Artinya, media yang ingin membangun reputasi jangka panjang perlu memperkuat sistem redaksinya, bukan hanya mengejar jumlah berita yang dipublikasikan.
18. Jangan gunakan profesi wartawan untuk kepentingan pribadi
Wartawan memperoleh akses terhadap informasi yang belum tentu diketahui masyarakat. Akses tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.
Kode Etik Jurnalistik mengatur bahwa wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Penafsiran Dewan Pers menjelaskan bahwa penyalahgunaan profesi mencakup tindakan mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh ketika bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
Ini merupakan batas penting antara kerja jurnalistik dan kepentingan pribadi.
19. Pisahkan ruang redaksi dan kepentingan bisnis
Media membutuhkan pendapatan agar dapat bertahan. Pendapatan dapat berasal dari iklan, kerja sama, advertorial, sponsorship dan berbagai bentuk usaha yang sah.
Namun, kepentingan bisnis sebaiknya tidak menentukan fakta jurnalistik. Perusahaan dapat bekerja sama secara komersial dengan pihak tertentu, tetapi berita mengenai pihak tersebut tetap harus tunduk pada standar jurnalistik.
Redaksi harus memiliki kewenangan editorial yang jelas. Semakin jelas pemisahan antara bisnis dan redaksi, semakin mudah media menjaga kepercayaan publik.
