JAKARTA, datariau.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera mulai berdampak terhadap kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR RI, dr. Maharani, mendorong Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di wilayah yang terdampak kabut asap.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 21 Agustus 2026, karhutla telah terjadi di 87 kabupaten/kota yang tersebar di tujuh provinsi, yakni Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Baca juga:Hari Anak Sedunia 2024, Ketua Komnas PA Rohil dr Maharani Sebutkan Anak Adalah Cahaya Masa Depan
Sekitar tiga juta jiwa di 37 kabupaten/kota dilaporkan terpapar langsung kabut asap. Kementerian Kesehatan juga telah mengerahkan 314 tenaga medis dan tenaga kesehatan serta mendistribusikan logistik kesehatan ke sejumlah wilayah terdampak.
Di Kalimantan Tengah, kasus ISPA dilaporkan meningkat dari 402 menjadi 716 kasus hanya dalam waktu satu minggu. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 78,1 persen.
dr. Maharani menilai penanganan karhutla harus berjalan beriringan dengan perlindungan kesehatan masyarakat. Menurutnya, kesiapan fasilitas kesehatan perlu dipastikan sebelum terjadi lonjakan pasien akibat memburuknya kualitas udara.
"Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan kesehatan masyarakat. Ketika kualitas udara memburuk, pemerintah harus memastikan layanan kesehatan siap dan masyarakat mendapatkan perlindungan sejak dini," ujar dr. Maharani.
Baca juga:Ratusan Masyarakat Rohul Siap Untuk Menangkan dr Maharani Menuju Kursi DPR RI
Khusus di Riau yang merupakan daerah pemilihan dr. Maharani, kondisi kabut asap menjadi perhatian serius. Kualitas udara di Pekanbaru pada Minggu (23/8) sempat berada pada kategori sangat tidak sehat.
BMKG mencatat konsentrasi PM2,5 mencapai 170 mikrogram per meter kubik pada sore hari. Pada waktu yang sama, jarak pandang di Pekanbaru turun menjadi sekitar 2,5 kilometer akibat kondisi udara yang dipengaruhi kabut asap.
Sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik, Pemerintah Kota Pekanbaru kemudian menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi peserta didik pada Senin (24/8/2026).
Baca juga:Maharani dan Cindy Rahmadani Kunjungi Sekretariat DPD Pujakesuma di Rohil
Di sisi lain, Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyiapkan bantuan 18 ribu masker untuk Kabupaten Pelalawan, salah satu wilayah yang terdampak karhutla.
"Untuk Riau, perlindungan kelompok rentan harus menjadi prioritas. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan riwayat asma atau penyakit paru perlu mendapat perhatian. Informasi kualitas udara, penggunaan masker, dan akses pelayanan kesehatan harus benar-benar sampai kepada masyarakat," kata dr. Maharani.
Ia juga mendorong pemantauan tren ISPA dan gangguan kesehatan lainnya akibat paparan asap dilakukan secara berkala. Informasi mengenai kualitas udara, menurutnya, harus disampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami agar warga dapat menyesuaikan aktivitas sehari-hari.
Baca juga:
dr Maharani MM Dikukuhkan Jadi Ketua Komnas PA Kabupaten Rohil Periode 2023-2028
Selain itu, edukasi mengenai pencegahan dampak kabut asap perlu diperkuat. Masyarakat diimbau menggunakan masker ketika kualitas udara memburuk, membatasi aktivitas di luar ruangan, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan seperti batuk menetap, sesak napas, nyeri dada, atau iritasi mata berat.
"Jangan menunggu lonjakan pasien. Pencegahan, kesiapan fasilitas kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan harus dilakukan sejak sekarang. Respons kesehatan harus berjalan seiring dengan upaya pengendalian karhutla," tegasnya.
Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, dr. Maharani menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, langkah terpadu diperlukan agar dampak kesehatan akibat karhutla dapat ditekan dan pelayanan kesehatan tetap mudah diakses masyarakat di seluruh wilayah terdampak.***
