PEKANBARU, datariau.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau bukan persoalan baru. Hampir setiap musim kemarau, masyarakat kembali dihadapkan pada ancaman asap, menurunnya kualitas udara, terganggunya aktivitas masyarakat, hingga potensi terganggunya penerbangan. Karena itu, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar. Dibutuhkan sistem yang mampu mendeteksi potensi kebakaran sedini mungkin, menggerakkan personel secara cepat, sekaligus memastikan seluruh pihak bekerja berdasarkan data yang sama.
Dalam konteks itulah pengalaman Komjen Pol. Purnawirawan Agung Setya Imam Effendi ketika menjabat Kapolda Riau menjadi menarik untuk dilihat lebih jauh. Salah satu pendekatan yang didorong adalah pemanfaatan teknologi melalui Dashboard Lancang Kuning Nusantara.
Bagi Riau, inovasi tersebut bukan sekadar persoalan teknologi. Dashboard Lancang Kuning merupakan gambaran tentang bagaimana data dapat diterjemahkan menjadi keputusan dan tindakan di lapangan. Ketika persoalan karhutla membutuhkan kecepatan, informasi yang akurat dan terintegrasi menjadi bagian penting dari strategi penanganannya.
Baca juga:Kapolda Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi Terima Penghargaan "Ingatan Budi" Dari Lembaga Adat Melayu Riau
Prinsip 1 Data, 1 Peta, 1 Komando
Salah satu persoalan klasik dalam penanganan bencana adalah fragmentasi informasi. Masing-masing instansi dapat memiliki data, peta, laporan dan mekanisme kerja sendiri. Jika tidak terintegrasi, proses mengambil keputusan dapat menjadi lebih lambat.
Pendekatan Dashboard Lancang Kuning mencoba menjawab persoalan tersebut dengan mengintegrasikan berbagai informasi dalam satu sistem. Data mengenai titik panas dan indikasi kebakaran dapat dipadukan dengan informasi cuaca, kondisi lapangan, jarak pandang, laporan masyarakat serta posisi personel yang melakukan penanganan. Konsepnya sederhana: 1 Data, 1 Peta, 1 Komando.
Dengan pola seperti ini, informasi tidak berhenti sebagai angka atau titik koordinat di layar komputer. Data harus berujung pada keputusan. Ketika terdapat indikasi titik api, informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan pengecekan lapangan dan mengerahkan personel ke lokasi.
Baca juga:Pesan Haru Irjen Agung Saat Apel Terakhir di Polda Riau
Inilah perbedaan penting antara sekadar memiliki teknologi dengan memanfaatkan teknologi sebagai instrumen pemerintahan dan pelayanan publik.
Deteksi Dini Menjadi Kunci
Dalam penanganan karhutla, waktu merupakan faktor yang sangat menentukan. Api yang masih kecil relatif lebih mudah ditangani dibandingkan kebakaran yang sudah meluas dan sulit dikendalikan.
Karena itu, sistem peringatan dini memiliki posisi strategis. Informasi dari berbagai sumber, termasuk pemantauan satelit dan data cuaca, dapat membantu aparat mengidentifikasi wilayah yang perlu mendapat perhatian lebih cepat.
Namun, perlu dipahami bahwa titik panas atau hotspot bukan secara otomatis berarti kebakaran hutan dan lahan. Hotspot merupakan indikasi yang tetap membutuhkan verifikasi di lapangan. Justru di sinilah pentingnya sistem yang menghubungkan data dengan personel.
Informasi harus segera diverifikasi. Jika memang ditemukan kebakaran, tindakan pemadaman dan penanganan dapat dilakukan sebelum api berkembang menjadi lebih besar.
Baca juga:Telusuri Hutan Belantara, Personel Brimob Polda Sumut Temukan 150 Hektare Ladang Ganja
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa teknologi bukan pengganti manusia. Teknologi menjadi alat bantu agar manusia dapat mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat.
Dampak Langsung bagi Masyarakat
Bagi masyarakat, keberhasilan sistem penanganan karhutla tidak hanya dapat diukur dari berapa banyak titik api yang berhasil dipadamkan. Ada dampak yang jauh lebih luas.
Ketika kebakaran dapat dicegah sejak awal, risiko asap menyelimuti permukiman dapat ditekan. Kualitas udara masyarakat lebih terjaga. Aktivitas ekonomi tidak terlalu terganggu. Sekolah dan fasilitas publik dapat beroperasi dengan lebih baik. Bahkan sektor transportasi, termasuk penerbangan, dapat memperoleh manfaat karena informasi mengenai kondisi udara dan jarak pandang dapat dipantau secara lebih cepat.
Dalam situasi kabut asap, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas dan dapat dipercaya. Apakah kualitas udara masih aman? Bagaimana kondisi jarak pandang? Wilayah mana yang terdampak? Apakah asap bergerak menuju kawasan permukiman? Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan data.
Baca juga:Kapolda Sumut Irjen Agung Ganjar Penghargaan Kepada Tiga Perwira Lulus SIP, Pengungkapan Ladang Ganja 150 Hektare
Di sinilah integrasi data menjadi sangat penting. Masyarakat tidak boleh dipaksa menebak-nebak kondisi berdasarkan informasi yang beredar di media sosial. Pemerintah harus mampu menghadirkan informasi yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Memperkuat Penegakan Hukum
Karhutla juga bukan semata-mata persoalan lingkungan. Ketika kebakaran terjadi akibat kesengajaan atau kelalaian yang melanggar hukum, maka aspek penegakan hukum harus berjalan.
Teknologi dapat membantu proses tersebut. Informasi mengenai lokasi, waktu dan perkembangan suatu titik panas dapat menjadi bagian dari rekam data yang membantu proses penyelidikan. Namun, tentu saja, data tersebut tetap membutuhkan verifikasi dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.
Dengan sistem informasi yang terdokumentasi, proses penelusuran kejadian dapat menjadi lebih sistematis. Aparat tidak hanya datang setelah api membesar, tetapi memiliki jejak informasi mengenai bagaimana sebuah kejadian terdeteksi, kapan dilaporkan dan bagaimana respons dilakukan.
Dalam konteks pencegahan, keberadaan sistem pemantauan juga dapat memberikan efek jera. Pelaku pembakaran lahan harus memahami bahwa setiap kejadian dapat ditelusuri dan tidak mudah disembunyikan.
Dari Riau untuk Indonesia
Pengalaman Riau memberikan satu pelajaran penting bagi Indonesia: persoalan lingkungan membutuhkan kepemimpinan yang mampu mempertemukan regulasi, teknologi dan operasi lapangan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maupun kelembagaan pemerintah yang menangani urusan lingkungan dan kehutanan, menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar persoalan administrasi. Ada persoalan deforestasi, konflik lahan, perlindungan ekosistem, tata kelola kawasan hutan, perubahan iklim, karhutla, hingga kebutuhan membangun sistem pengawasan yang semakin modern.
Karena itu, pemimpin di sektor lingkungan membutuhkan kemampuan lintas bidang. Tidak cukup hanya memahami regulasi. Pemimpin juga harus mengerti bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi operasi nyata di lapangan.
Pengalaman Komjen Pol. Purnawirawan Agung Setya Imam Effendi di Riau menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat respons terhadap persoalan lingkungan.
Dashboard Lancang Kuning menjadi salah satu contoh bahwa inovasi digital dapat lahir dari persoalan nyata di daerah. Apa yang dibangun untuk menjawab persoalan karhutla di Riau pada prinsipnya dapat dikembangkan untuk kebutuhan yang lebih luas di tingkat nasional.
Indonesia membutuhkan sistem lingkungan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga prediktif dan preventif. Data harus mampu memberikan peringatan sebelum persoalan menjadi bencana. Pemerintah harus mampu bergerak sebelum masyarakat merasakan dampaknya.
