PEKANBARU, datariau.com - Presiden Prabowo Subianto berangkat menuju Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (24/8/2026), untuk mengecek langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Sumatera.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda Presiden dalam memastikan penanganan karhutla dilakukan secara cepat, terpadu, dan efektif. Sebelumnya, Prabowo telah meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, setelah dari Kalimantan, Presiden melanjutkan kunjungan ke Pulau Sumatera yang diawali dari Provinsi Riau.
Baca juga:Asap Tebal Selimuti Pekanbaru, Ditlantas Polda Riau Bagikan Ribuan Masker kepada Masyarakat
"Setelah meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan kunjungan ke Sumatera, yang akan dimulai dari Provinsi Riau, untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat, terpadu, dan efektif," kata Prasetyo kepada wartawan, Senin (24/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo didampingi sejumlah menteri. Kehadiran kepala negara di Riau diharapkan dapat memastikan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla bergerak secara maksimal.
Prasetyo menyebut pemerintah telah menambah dukungan sumber daya untuk mempercepat penanganan karhutla. Salah satunya dengan menambah helikopter yang digunakan untuk operasi water bombing.
Baca juga:
Kualitas Udara Pekanbaru Memburuk, Murid Belajar dari Rumah, Pengambilan MBG Dialihkan ke Orang Tua
Selain dukungan udara, pemerintah juga memperkuat personel di lapangan. Unsur TNI, Polri, dan Manggala Agni dikerahkan untuk melakukan penanganan kebakaran serta mencegah api meluas.
Pemerintah juga menyiagakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang terdampak karhutla dan kabut asap. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami penurunan kualitas udara.
"Selain itu, Presiden juga telah menginstruksikan tindakan tegas tanpa kompromi, di mana aparat penegak hukum telah memulai proses penyelidikan terhadap sejumlah area konsesi korporasi yang terbukti terbakar maupun lalai dalam menjaga lahannya," ujar Prasetyo.
Baca juga:26 Ton Garam Sudah Disemai di Awan, Operasi Modifikasi Cuaca Riau Masuki Hari ke-21
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang disampaikan Prasetyo, terdapat 2.894 hotspot atau titik panas yang tersebar di 10 provinsi di Sumatera.
Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan konsentrasi titik panas tertinggi, yakni mencapai 1.410 titik. Selanjutnya Riau tercatat sebanyak 480 titik dan Jambi sebanyak 425 titik.
Sementara itu, luas lahan terbakar di 10 provinsi di Sumatera sepanjang 2026 tercatat mencapai 36.047,64 hektare.
Kondisi tersebut juga berdampak terhadap kualitas udara di sejumlah wilayah. Pemerintah terus melakukan pemantauan untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dari dampak kabut asap akibat karhutla.
Prasetyo mengatakan Pekanbaru menjadi salah satu wilayah dengan kualitas udara yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan data yang disampaikannya, Pekanbaru tercatat memiliki Air Quality Index (AQI) 225 atau masuk kategori sangat tidak sehat.
"Jambi dan Palembang masing-masing berada pada AQI 187 dan 180," jelasnya.
Baca juga:Diselimuti Kabut Asap, Pemkab Pelalawan Minta Bantuan 18 Ribu Masker dan Oksigen ke Pemprov Riau
Pemerintah juga memastikan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan maupun membiarkan terjadinya kebakaran akan diperkuat. Penyelidikan terhadap area konsesi yang terbakar menjadi salah satu langkah untuk memastikan adanya pertanggungjawaban dari pihak yang memiliki kewajiban menjaga lahannya.
Meski demikian, Prasetyo menegaskan prioritas utama pemerintah saat ini adalah menghentikan penyebaran api dan mencegah munculnya titik panas baru.
"Kunjungan Presiden ke Sumatera, yang akan dimulai dari Riau, menjadi kelanjutan dari penanganan karhutla di Kalimantan dan merupakan satu kesatuan upaya nasional," ujarnya.
