Izin RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Satgas PKH Temukan Sawit hingga Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Riau

datariau.com
150 view
Izin RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Satgas PKH Temukan Sawit hingga Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Riau

PEKANBARU, datariau.com - Pemerintah mencabut izin pengelolaan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau. Pada saat yang sama, pemerintah mengambil alih pabrik kelapa sawit beserta kebun PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) seluas 42 hektare di Kabupaten Kuantan Singingi.

Penertiban tersebut dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Jumat (20/11/2026). Langkah ini menjadi bagian dari penanganan pemerintah terhadap persoalan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Pencabutan izin RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Berdasarkan temuan Satgas PKH, di dalam areal perizinan RAPP ditemukan sejumlah persoalan, antara lain kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan dalam areal perizinan dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara.

Namun, pemerintah masih memiliki pekerjaan lanjutan untuk memastikan kawasan yang telah ditertibkan dapat dipulihkan dan fungsi hutannya dikembalikan. Pencabutan izin juga tidak serta-merta menghapus kewajiban pemulihan lingkungan maupun tanggung jawab hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Pabrik dan Kebun GSL Juga Diambil Alih


Selain RAPP, Satgas PKH melakukan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pemerintah mengambil alih pabrik kelapa sawit beserta kebun perusahaan tersebut seluas 42 hektare. Satgas PKH menemukan dugaan bahwa perusahaan membeli dan mengolah hasil perkebunan kelapa sawit yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus menolak permohonan tersebut.

Penertiban ini juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang merupakan salah satu habitat penting gajah Sumatera.

Penyusutan dan kerusakan habitat menjadi persoalan serius bagi satwa yang hidupnya bergantung pada keberadaan kawasan hutan yang saling terhubung.

Didukung Lintas Kementerian dan Lembaga


Dalam kegiatan penertiban tersebut, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai diwakili Irdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Totok Sutriono.

Ia hadir bersama Plt Gubernur Riau, Kajati Riau, Kapolda Riau, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga.

Turut hadir Wamenhan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kabareskrim Polri, Jampidsus, serta Direktur Utama Agrinas Muhammad Abdul Gani.

Brigjen TNI Totok Sutriono mengatakan, TNI AD mendukung langkah pemerintah dalam melakukan penertiban kawasan hutan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.

“Melalui sinergi dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga, diharapkan penertiban kawasan hutan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga fungsi kawasan hutan dapat dikembalikan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat serta negara,” ujarnya.

PT RAPP Hormati Keputusan Pemerintah


Sementara itu, PT RAPP menyatakan telah menerima informasi mengenai keputusan pemerintah yang mencabut izin konsesi kehutanan perusahaan di Provinsi Riau.

Dalam pernyataan resminya tertanggal 20 November 2026, PT RAPP menyebut menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait.

“Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait,” demikian pernyataan Corporate Communications PT RAPP.

Perusahaan menyatakan masih menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut mengenai keputusan tersebut. PT RAPP juga menyebut akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah menerima informasi resmi.

Di tengah keputusan tersebut, perusahaan menekankan dampak operasional terhadap masyarakat dan dunia usaha. PT RAPP bersama Grup APRIL disebut mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa.

Perusahaan juga menyebut studi dampak ekonomi sebelumnya memperkirakan aktivitas PT RAPP mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.

PT RAPP mengatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok dan mitra usaha, serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul akibat keputusan pemerintah tersebut.

Klaim Kontribusi Ekonomi dan Program Lingkungan


Dalam pernyataannya, PT RAPP juga menegaskan telah menjadi bagian dari Riau selama lebih dari tiga dekade.

Perusahaan menyebut Pangkalan Kerinci berkembang dari komunitas sekitar 200 orang pada 1993 menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan sekitar 250.000 penduduk saat ini. PT RAPP memperkirakan sekitar 20 persen dari jumlah tersebut memiliki keterkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.

Pada periode 2016-2025, PT RAPP mengklaim telah berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap PDRB Riau.

Dalam 10 tahun terakhir, perusahaan juga menyatakan telah menginvestasikan sekitar Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.

Program tersebut antara lain penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

PT RAPP bersama Grup APRIL juga menyebut lebih dari 85 persen produksinya diekspor ke berbagai pasar dunia dan menghasilkan devisa bagi Indonesia.

Di bidang lingkungan, perusahaan menyatakan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab merupakan bagian utama dari kegiatan operasionalnya. PT RAPP mengklaim turut melestarikan hampir setengah juta hektare kawasan hutan, termasuk melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau.

Perusahaan juga menyebut Program Desa Bebas Api yang dijalankan sejak 2014 telah bekerja sama dengan lebih dari 40 desa dan membantu mengurangi luas area terdampak kebakaran di komunitas peserta hingga lebih dari 90 persen.

Pemerintah Dituntut Pastikan Pemulihan


Pencabutan izin dan pengambilalihan kawasan tersebut menjadi babak baru dalam penertiban kawasan hutan di Riau.

Langkah pemerintah kini tidak berhenti pada pencabutan izin dan penguasaan kembali kawasan. Pemulihan lingkungan, pengawasan terhadap kawasan, serta kepastian fungsi hutan menjadi pekerjaan lanjutan yang harus dilakukan.

Kawasan hutan bukan hanya berkaitan dengan izin dan investasi, tetapi juga menyangkut keberadaan habitat satwa, sumber air, ekosistem gambut dan ruang hidup masyarakat.

Terlebih, penertiban tersebut bersinggungan dengan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo dan habitat gajah Sumatera yang membutuhkan kawasan hutan yang aman dan berkelanjutan.

Karena itu, keberhasilan penertiban akan sangat ditentukan oleh langkah pemerintah setelah pencabutan izin: memastikan kawasan tidak kembali dikuasai secara ilegal, melakukan pemulihan terhadap area yang rusak, serta memastikan manfaat pengelolaan kawasan benar-benar dirasakan masyarakat dan negara.***

Tag:RAPP
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)