Izin RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Satgas PKH Temukan Sawit hingga Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Riau

datariau.com
148 view
Izin RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Satgas PKH Temukan Sawit hingga Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Riau

Klaim Kontribusi Ekonomi dan Program Lingkungan


Dalam pernyataannya, PT RAPP juga menegaskan telah menjadi bagian dari Riau selama lebih dari tiga dekade.

Perusahaan menyebut Pangkalan Kerinci berkembang dari komunitas sekitar 200 orang pada 1993 menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan sekitar 250.000 penduduk saat ini. PT RAPP memperkirakan sekitar 20 persen dari jumlah tersebut memiliki keterkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.

Pada periode 2016-2025, PT RAPP mengklaim telah berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap PDRB Riau.

Dalam 10 tahun terakhir, perusahaan juga menyatakan telah menginvestasikan sekitar Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.

Program tersebut antara lain penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

PT RAPP bersama Grup APRIL juga menyebut lebih dari 85 persen produksinya diekspor ke berbagai pasar dunia dan menghasilkan devisa bagi Indonesia.

Di bidang lingkungan, perusahaan menyatakan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab merupakan bagian utama dari kegiatan operasionalnya. PT RAPP mengklaim turut melestarikan hampir setengah juta hektare kawasan hutan, termasuk melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau.

Perusahaan juga menyebut Program Desa Bebas Api yang dijalankan sejak 2014 telah bekerja sama dengan lebih dari 40 desa dan membantu mengurangi luas area terdampak kebakaran di komunitas peserta hingga lebih dari 90 persen.

Pemerintah Dituntut Pastikan Pemulihan


Pencabutan izin dan pengambilalihan kawasan tersebut menjadi babak baru dalam penertiban kawasan hutan di Riau.

Langkah pemerintah kini tidak berhenti pada pencabutan izin dan penguasaan kembali kawasan. Pemulihan lingkungan, pengawasan terhadap kawasan, serta kepastian fungsi hutan menjadi pekerjaan lanjutan yang harus dilakukan.

Kawasan hutan bukan hanya berkaitan dengan izin dan investasi, tetapi juga menyangkut keberadaan habitat satwa, sumber air, ekosistem gambut dan ruang hidup masyarakat.

Terlebih, penertiban tersebut bersinggungan dengan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo dan habitat gajah Sumatera yang membutuhkan kawasan hutan yang aman dan berkelanjutan.

Karena itu, keberhasilan penertiban akan sangat ditentukan oleh langkah pemerintah setelah pencabutan izin: memastikan kawasan tidak kembali dikuasai secara ilegal, melakukan pemulihan terhadap area yang rusak, serta memastikan manfaat pengelolaan kawasan benar-benar dirasakan masyarakat dan negara.***

Tag:RAPP
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)