BANGKINANG KOTA, datariau.com - Dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem, pemerintah Kabupaten Kampar terus melakukan berbagai terobosan dalam menghapus miskin ekstrem yang berada di kawasan Swakamarga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling.
Sebelumnya Pemkab Kampar dan BKSDA Riau Kementerian Lingkungan Hidup RI telah melakukan kerjasama Nomor : NK. 372/K.6/BTU/KUM.3/03/2019 dan 414.4/BUP KPR/2019/07 Tanggal 13 Maret 2019 tentang pengembangan wisata alam terbatas sebagai penguatan fungsi kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling melalui pembangunan jalan interpretasi dan pengembangan penguatan fungsi masyarakat adat, sebagai upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat yang berada dalam kawasan yang mencakup seluas 16.400 ha pada 9 desa.
"Setelah kita evaluasi semua kegiatan sudah dilaksanakan namun belum berjalan secara maksimal, ini dikarenakan adanya recofusing anggaran akibat adanya wabah Covid-19. Inilah yang harus kita evaluasi lagi apa skema baru terhadap lanjutan kegiatan yang telah di-MoU-kan," kata Pj Bupati Kampar Dr H Kamsol MM saat menyampikan arahan pada rapat koordinasi dengan Balai Besar Konservasi Alam dan Sumber Daya Alam (BB KSDA) Provinsi Riau di Balai Bupati Kampar, Bangkinang, Senin (17/10/2022).
MoU ini perlu dievaluasi dan diperbahrui lagi dengan format baru pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan pada blok khusus kawasan Swakamarga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling termasuk pembangunan Sumber Daya Manusia.
"Pemkab Kampar beharap dengan kewenangan yang dimiliki oleh BB BKSDA kita berharap dengan koordinasi dengan Pemkab Kampar dalam dua tahun ini kemiskinan ekstrem dapat kita tuntaskan, marilah kita dorong bersama sehingga apa yang dialami dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama ini dapat kita realisasikan. Hal ini bukan hanya dialami oleh Kampar saja namun hal yang sama juga dialami banyak kabupaten di Indonesia," terang Pj Bupati.
Dari panjang lebih kurang 36 KM jalur interpretasi dari tahun 2019-2020 terealisasi sepanjang 22,04 M sisanya sepanjang 13, 058 KM belum dapat diselesaikan, sementara realisasi jembatan dari APBD Kampar sebanyak 12 jembatan gantung, sementara yang berasal dari APBN sebanyak 2 unit jembatan.
"Memang persoalan ini menjadi perhatian nasional yang meliputi 9 desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, dimana mereka menganggap seakan-akan tidak ada kepedulian pemerintah, namun tidak demikian halnya, ini disebabkan desa tersebut berada di wilayah kawasan dan pemerintah tidak bisa melakukan intervensi banyak, namun kita lakukan berbagai upaya termasuk berkoordinasi dan menyampaikan kondisi ke beberapa Kementerian," terang Pj Bupati.
"Masyarakat di sana telah hidup dari sejak nenek moyang, namun kehidupan mereka tidak meningkat bahkan masyarakat menilai gajah mati menjadi perhatian namun jika manusia yang meninggal walaupun telah menjadi takdir ini dianggap biasa. Oleh sebab itu perlu kita pikirkan bersama-sama, bahwa ini menjadi paru-paru dunia, namun konvensasi bagi masyarakat perlu kita berikan, bukan saja satwa liar saja yang perlu dikonservasi tapi juga manusia yang hidup di dalamnya," lanjut Kamsol lagi.
Kemiskinan Kampar secara porsentase barada posisi nomor 4 di Riau, namun dari segi jumlah jiwa Kampar terbanyak yakni 15 ribu lebih jiwa.
"Kami juga mengkampanyekan konvensasi carbon yang telah menjadi isu International, apa yang dapat diberikan nilai ekonomi kepada masyarakat yang ada di sana," kata Kamsol.
"Kita memperjuangkan hidup orang banyak, bagaimana strategi kita dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem yang khususnya di Kampar dalam waktu dua tahun ini hingga 2024 dapat kita tuntaskan," harap Kamsol.
Dikatakannya, Pemkab Kampar tidak bisa sendiri dalam mengangkat human development, malalui BKSDA bersinergi dalam membangun masyarakat di kawasan Swakamarga yang telah ditetapkan melalui regulasi, apa solusi dalam mengentaskan kemiskinan ini.
Ia meminta BKSDA dengan Kementerian KL HK dapat memberikan keseimbangan pembangunan yang merata bagi masyarakat sehingga tidak ada gejolak sosial di masyarakat.
"Kita telah melakukan program Desa Ekowisata Ramah Anak dan Peduli Perempuan (DERAPP) yang akan melibatkan berbagai Kementerian/lembaga di pusat," jelas Kamsol.
Sementara itu Kepala Balai Besar Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BB BKSDA) Provinsi Riau Genman Suhefti Hasibuan SHut MM menyampikan bahwa ia baru dilantik pada 2 bulan lalu, sehingga perlu sama-sama mereview kembali terhadap MoU Pemkab Kampar dengan BKSDA Riau.
