Dana Desa Dibegal KKB Papua

Ruslan
223 view
Dana Desa Dibegal KKB Papua

DATARIAU.COM - Menembus jalan terjal. Hutan dan Perbukitan. Rela dilakukan kepala desa di Papua untuk mengambil transfer dana desa dari pemerintah pusat. Tak jarang, usahanya mengancam nyawa.

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya melihat peluang itu. Duit dana desa ratusan juta yang diambil kepala desa untuk kesejahteraan masyarakat, menjadi sasaran mereka. Mereka menginginkan dana itu untuk operasional KKB. Termasuk membeli senjata melawan aparat.

KKB mengetahui persis jadwal pengambilan uang dana desa. Mereka juga sudah memetakan jalur yang biasa dilewati.Jalurnya di luar radar penjagaan aparat.

"Biasa mereka tahu jadwal-jadwal yang turun, ada bocoran alus. Kemudian mereka tungguin di titik poin tertentu. Terus nanti begitu setelah kepala desa sudah diambil, dipalak lah di situ,” jelas Mantan Kapolda Papua, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpau saat berbincang dengan merdeka.com, pekan lalu.

Kontur jalan di Papua berliku. Terkadang para kepala desa harus naik angkutan umum, berjalan kaki puluhan kilometer untuk mengambil dana desa. Kondisi ini dimanfaatkan KKB untuk merampok.

Tapi ada temuan lain. Ada kepala desa yang justru dengan sengaja memberikan duit dana desa untuk operasional KKB. Dengan sejumlah alasan. Salah satunya karena hubungan kekerabatan dengan para buronan polisi itu.

"Mereka ada hubungan family ya, keluarga. Jadi membantu saudara-saudaranya," tambah Paulus.

Modus perampokan dana desa oleh KKB sudah terendus sejak 2019. Hingga kini, masih kerap dilakukan. Teranyar, pelakunya sudah tertangkap. Berawal dari penangkapan Paniel Kogoya (41). Dia tersangka penyuplai senjata KKB di Intan Jaya.

Tidak tanggung-tanggung, mereka mengancam tiap kepala desa harus menyetor Rp1 miliar.

Paniel Kogoya menghabiskan dana Rp1,1 miliar untuk membeli empat pucuk senjata api untuk KKB pimpinan Egianus Kogoya.

"Dana untuk membeli senjata api itu diperoleh dari Ges Gwijangge, anggota kelompok Egianus Kogoya, yang berasal dari perampasan, perampokan serta pemerasan kepada kepala suku maupun dana desa di tiap desa," kata Kasatgas Humas Nemangkawi saat itu, Kombes Iqbal Alqudusy.

Data Kementerian Keuangan, di Kabupaten Intan Jaya terdapat 97 desa yang mendapatkan dana desa. Pada tahun 2019, Kementerian Desa mengucurkan dana Rp136 miliar. Sementara tahun 2020, Kabupaten Intan Jaya mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp143 miliar.

Pada akhir 2019, Mabes Polri mengungkap selembaran dari KKB. Isinya, KKB meminta para kepala desa untuk menyiapkan dana desa untuk kebutuhan kelompoknya.

Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah (Polda) Papua, Kombes Faizal Rahmadani tengah melakukan penyelidikan tentang penggunaan dana desa untuk kepentingan KKB. Khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua.

Dari keterangan para pelaku, dana desa dikumpulkan dari beberapa kepala kampung di Pegunungan Bintang untuk membeli senjata dari Papua Nugini (PNG).

"Tapi ini kan baru keterangan sepihak seperti itu, dan mungkin nanti direktorat lain yang mendalami lebih," ujar Faizal.

Dana desa yang dikumpulkan digunakan untuk membeli 20 pucuk senjata. Berbeda dengan di Intan Jaya, di Pegunungan Bintang dipimpin oleh kelompok Lamek Taplo.

Dari 20 senjata itu, delapan di antaranya telah diamankan aparat. Lima Senjata diamankan oleh Korem di daerah Batom. Tiga senjata lainnya diamankan Polda di Sentani.

"50 Juta dikirim ke PNG untuk membeli sekitar 20 senjata."

Di Pegunungan Bintang, Kementerian Keuangan mengalokasikan Rp253 miliar untuk 277 desa per tahun pada tahun 2019. Sementara untuk 2020, Kabupaten Pegunungan Bintang mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp265 miliar.

Informasi mengenai dana desa mengalir ke KKB, rupanya belum sampai ke telinga pemerintah. Kemendes juga belum pernah mendapatkan laporan dari kepala desa di Papua dan Papua Barat, mengenai aksi KKB membegal dana desa.

"Kemendesa PDTT belum menerima informasi secara resmi dari pihak terkait mengenai hal tersebut," singkat Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Sugito saat dikonfirmasi.

Setali tiga uang dengan Kemendes. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan juga tidak mengetahui dugaan dana desa mengalir ke kelompok separatis. Kemendagri hanya menekankan penggunaan dana desa tak bisa sembarangan.

Dana desa telah diatur dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Tujuannya, untuk melindungi dan memberdayakan desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.