DATARIAU.COM - Wakil Presiden, Jusuf Kalla memanggil Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar. Dalam pertemuan ini, JK berpesan agar PLN mempercepat pembangunan infrastruktur listrik dan pelayanan.
"Pemerintah memberikan support kepada PLN, suatu badan usaha yang harus didukung oleh pemerintah tetapi juga PLN diminta untuk fokus di dalam percepatan di pembangunan dan pelayanan," kata Sripeni usai bertemu JK di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Kamis (29/8).
Rencananya, pemerintah akan merancang Perpres terkait percepatan pembangunan infrastruktur listrik.Namun Wapres JK belum mau merinci dan menyerahkan kepada pihak ESDM. ''Rencana ada rancangan Perpres yang akan dikeluarkan tapi masih dibahas sama ESDM,'' ungkap Sripeni.
Sebelumnya diketahui Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kinerja PLN dan mitra swasta sebenarnya untuk mempercepat pembangunan insfrastruktur guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya.
Namun, memang dilema antara pemenuhan kebutuhan listrik dan pembangunan infrastrukturnya terkadang menimbulkan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi.
"Semua pejabat itu harus kerjanya menguntungkan orang main. Kalau dianggap menguntungkan tapi orang PLN-nya kena masalah, maka itu penegakan hukumnya harus diawasi. Kecuali kalau memang dia (direksi PLN) melanggar hukum, itu lain lagi," jelas JK.
Wapres mengatakan, Indonesia sangat lambat dalam menyediakan pembangkit listrik, baik untuk keperluan cadangan maupun dari energi terbarukan.
Oleh karena itu, percepatan dalam pembangunan infrastruktur memerlukan kerja sama dari berbagai pihak baik Kementerian ESDM, PLN, dan pihak swasta. "Kelambatan ini harus sama-sama diperbaiki prosesnya, Pak Wamen (ESDM) dengan Menteri (ESDM), PLN dan asosiasi pengusaha harus duduk bersama membicarakan apa masalahnya untuk mempercepat itu," ujar Wapres.
