BAGANBATU, datariau.com - Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kawasan bekerjasama dengan Bank BRI Syariah Bagan Batu melaksanakan acara adat Tepuk Tepung Tawar dan Upah-upah Kepada Calon Jamaah Haji Plus yang diberangkatkan oleh PDA Travel, Sabtu (27/7/2019).
Dalam acara Tepuk Tepung Tawar ini Lembaga Adat Melayu Riau Kawasan sangat berterima kasih Kepada PDA Travel dan Bank BRI Syariah selaku sponsor dalam acara ini.
Kemudin, acara Tepuk Tepung Tawar ini suatu tradisi yang tidak bertentangan dengan agama dan sejalan dengan adat istiadat yang ada di negeri ini. Bank BRI Syariah berkomitmen menegakkan adat istiadat yang ada di daerah ini, Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau melalui lembaga adat Melayu Riau.
Sambutan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) H Syamsudin Ahmad menyatakan, apa yang dilakukan pada hari ini adalah sebuah upaya menjunjung tinggi dan melestarikan keberadaan adat istiadat di suatu daerah.
Lembaga Adat Melayu merupakan Tuan di Negeri ini maka dari itu siapapun yang berada di negeri ini wajib taat dan patuh kepada norma-norma dan nilai adat istiadat yang ada di Lembaga Adat Melayu Riau.
"Kami tidak menutup diri, dan kami terbuka kepada setiap orang, setiap organisasi yang ada di negeri ini namun harus paham segala sesuatunya harus mengikuti norma-norma adat yang ada di negeri ini, seperti apa yang kita lakukan pada hari ini, Tepuk Tepung Tawar ini adalah sebuah acara Adat," katanya.
Jika acara adat ini dilakukan, maka bertanyalah Kepada Lembaga Adat Bagaimana tata tertib pelaksanaannya.
"Misalnya yang selama ini banyak tidak diketahui oleh orang banyak khususnya di pemerintahan maupun di tengah masyarakat biasa jika pelaksanaan Tepuk Tepung Tawar ini dilakukan di tingkat Provinsi, maka yang pertama kali meng Upah upahkan misalnya Calon Jemaah Haji ini adalah Ketua Majelis Kerapatan Adat dan Ketua Dewan Pengurus Harian (DPH) baru dilanjutkan dengan pimpinan Wilayah Gubernur dan seterusnya," tegasnya.
Selanjutnya, jika dilaksanakan di tingkat Kabupaten juga sama Ketua Lembaga Adat Kabupaten yang pertama kali diminta untuk meng Upah-upah terhadap Calon Jemaah Haji baru diikuti oleh Bupati dan seterusnya.
"Pada hari ini dilaksanakan di tingkat Kecamatan, maka yang didahulukan pertama kali disini adalah Ketua lembaga adat Melayu Kawasan yang ada di sini, baru dilanjutkan dengan Camat dan para undangan lainnya inilah ADAT. Jangan hal-hal yang salah selama ini terulang lagi di kecamatan kita ini," pinta Haji Syamsudin Ahmad.
Selanjutnya menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Harian (DPH) H Syafrizal mengatakan hal adat istiadat selalu dilupakan oleh pemerintah khususnya di Kecamatan Bagan sinembah sebai contoh
pada saat pelepasan calon Jamaah Haji Reguler itu pelaksanaan upah-upah nya di laksanakan sambil berdiri ini suatu hal yang sangat melanggar Adat Istiadat, kenapa bisa terjadi karena tidak mau berkoordinasi dan bertanya dengan LAM Riau.
"Contoh lain, baru-baru ini ada penertiban pedagang kaki lima (PKL) seharusnya dalam penertipan ini Camat Kecamatan Bagan sinembah harus selalu berkoordinasi atau berkonsultasi dengan Lembaga Adat Melayu Riau Kawasan, disamping Kepolisian dan Upika lainnya," tegas H Syafrizal.
"Kamikan bagian dari Tuan di Negeri ini keberadaan Lembaga Adat itu sebagaimana yang dijelaskan di atas sejajar dengan Pimpinan daerah pimpinan wilayah atau Upika, hanya beda Tugas dan Fungsi, kami selaku Lembaga Adat lebih-lebih mengharapkan negeri kita ini tertib Aman damai dan sejahtera," pintanya.
H Syafrizal menegaskan, kapan baru terjadi koordinasi tak kala sudah ada riak kekacauan misalnya seperti yang terjadi pada penertiban Rumah Liar diperbatasan beberapa waktu yang lalu.
"Saya selaku Ketum Dewan Pengurus Harian (DPH) menghimbau kepada UPIKA agar selalu berkonsultasi, mari kita selalu bersinergi bersama lembaga adat Melayu Riau kawasan untuk menata negeri yang kita cintai ini," uangkap H Syafrizal. (sul)
