MoU APIP-APH Buka Kran Aduan Korupsi

Ruslan
689 view
MoU APIP-APH Buka Kran Aduan Korupsi
Gambar: riaupos
Sekda Prov Riau H Ahmad Hijazi didampingi Ketua DPRD Riau Septina Primawati, Kajati Riau Uung Abdul Syakur menyaksikan penandatanganan MoU APIP-APH provinsi dan kabupaten/kota pada Rakor Pengawasan Daerah 2018 di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah.

PEKANBARU, datariau.com - Pemerintah terus berupaya membenahi reformasi birokrasi melalui keterbukaan informasi publik. Bahkan masyarakat kini sudah bisa melaporkan apabila menemukan indikasi korupsi di kalangan pejabat pemerintahan. Hal ini setelah dilakukan penandatangan perjanjian kerja sama antara pemerintah dengan penegak hukum.

    

Di Provinsi Riau, melalui rapat Koordinasi Pengawasan Daerah pada 2018 berikut penandatanganan perjanjian kerja sama aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum (APH) tingkat kabupaten/kota se-Riau. Digelar Jumat (14/9) di Gedung Daerah Provinsi Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru. 

    

Kegiatan yang bertujuan untuk penanganan pengaduan masyarakat itu dihadiri Inspektorat Jenderal Kemendagri Sri Wahyuningsih, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, Ketua DPRD Riau, Kapolda Riau, Kejati Riau dan para bupati/wali kota dan Forkopimda kabupaten/kota se-Riau.

"Melalui kerjasama antara APIP dan APH, diharapkan ada koordinasi dan sinergitas dalam penanganan pengaduan masyarakat di wilayah masing-masing. Khususnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi," kata Irjen Kemendagri, usai pertemuan.

   

Lebih lanjut kata Sri Wahyuningsih daerah dipersilakan menindaklanjuti mekanisme koordinasi di daerah. Dengan demikian diharapkan menjadi jelas dalam menangani aduan masyarakat terkait pidana korupsi di lingkungan pemerintahan.

    

Kerja sama antara APIP dan APH kemarin diawali dari tingkat Provinsi Riau. Kemudian dilanjutkan dengan tingkat kabupaten/kota yang rata-rata dihadiri bupati atau wali kotanya. Melalui kegiatan kemarin, Sekdaprov Riau berharap upaya bersama dalam pencegahan korupsi dapat berjalan lebih optimal di Riau.

   

"Sesuai yang sudah dicanangkan Pemprov Riau, ini terus kita dorong melalui tindak lanjut sebagai upaya menyiapkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan," tambahnya.

Editor
: Ruslan Efendi
Sumber
: riaupos.co
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar

Berita Terkini Indeks