DATARIAU.COM - Calon petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung soal pengembalian lahan yang dikuasai oleh segelintir orang saat menyampaikan pidato kebangsaan di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Minggu (24/2/2019) malam.
"Nah, nah, nah jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan ke negara, saya tunggu sekarang. Dan (lahan) akan saya bagikan untuk rakyat kecil," katanya.
Tampaknya, pidato Jokowi menyindir calon Presiden Prabowo Subianto yang mengaku siap akan mengembalikan lahan seluas 120 ribu hektar di Aceh Tengah dan 220 ribu hektar di Kalimantan Timur.
Sebab, lahan itu dalam bentuk hak guna usaha (HGU). Sehingga, sewaktu-waktu lahan tersebut bisa diambil oleh negara dari Prabowo yang sementara punya izin untuk mengelola.
Ternyata, beberapa pihak langsung 'menyerbu' Jokowi dengan memberikan dukungan untuk mengambil alih lahan-lahan HGU. Namun, Jokowi harus mengeluarkan aturan hukum terlebih dulu seperti mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan (Perpu).
"Ayuk dukung @jokowi keluarkan Perpu ambil alih lahan-lahan HGU yang diberikan negara pada para pengusaha," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik melalui twitternya yang dikutip Senin (25/2/2019).
Kemudian, Jokowi disarankan jangan hanya mengangkat isu lahan untuk tujuan elektoral dengan maksud mendiskreditkan Prabowo. Namun, Jokowi harus berani juga ambil lahan milik pengusaha asing untuk dibagikan ke rakyat kecil.
"Ambil dan bagikan pada rakyat lahan-lahan yang dikuasai Taipan! Yang mulia berani?," ujarnya.
Rachland menduga Jokowi tak peduli reformasi agraria, tidak peduli perbaikan nasib rakyat. Bahkan, Jokowi dianggap tidak mungkin ambil alih lahan HGU karena sebagian diberikan pada pendukungnya.
"Toh dia angkat juga isu lahan ini. Semata untuk memanipulasi perasaan publik dan mendiskreditkan kompetitornya," jelasnya.
Sementara mantan Staf Khusus ESDM, Muhammad Said Didu mengingatkan Jokowi harus berani mengeluarkan aturan terkait pengembalian HGU. Sebab, Jokowi mengaku tidak takut dengan siapa pun kecuali Allah SWT.
"Kalau Bapak Presiden tidak berani keluarkan aturan terkait pengembalian HGU karena dibutuhkan Negara, karena sudah didukung oleh untuk Capres01, Capres02 dan Masyarakat. Maka, akan timbul pertanyaan kenapa Bapak masih takut. Padahal, Bapak sudah kemukakan hanya takut pada Allah. Ayo pak segera wujudkan," katanya.
Sedangkan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan apabila Jokowi paham arti reforma agraria tentu beliau segera menandatangani Perpu HGU.
"Bagi-bagi akta itu tugas pelayanan administratif lurah. Sementara #ReofrmaAgraria adalah keputusan politik presiden melalui Perpu. Ayo Pak Jokowi sambut tawaran pak @prabowo pak!," kata Fahri.
Karena, kata dia, mumpung Prabowo sudah setuju ingin kembalikan lahan tapi tinggal menunggu Jokowi teken Perpu pengembalian HGU dari semua pengusaha lahan.
"Ayo pak @jokowi ambil ballpoint teken sekarang juga. Bila perlu tulis tangan aja kalau gak ada tukang ketik. Simpel pak, berani ya?. #PerpuHGU," ujarnya.
Menurut dia, turunan atas kebijakan #ReformaAgraria adalah pengembalian lahan. Kini, Prabowo sudah bersedia namun tinggal menunggu payung hukum agar berlaku bagi semua.
"Nah, pak @prabowo sudah bersedia. Maka perlu payung hukum agar berlaku bagi semua. Mumpung Pak Prabowo ok, segeralah pak @jokowi teken #PerpuHGU. Ayo pak," tandasnya.
Untuk diketahui, calon presiden nomor urut 01 Jokowi kembali menyinggung soal pengembalian lahan yang dikuasai oleh segelintir orang saat menyampaikan pidato kebangsaan di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Minggu (24/2/2019) malam.
Sementara, pembahasan soal kepemilikan lahan ini muncul dalam debat capres kedua yang digelar Minggu (17/2/2019) malam. Jokowi menyebut calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memiliki 120 ribu hektare lahan di Aceh Tengah dan 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur.
Prabowo pun mengakui memiliki ratusan ribu lahan di wilayah tersebut, tapi dalam bentuk hak guna usaha (HGU). Bahkan, Prabowo menyebut kalau lahan itu sewaktu-waktu bisa diambil oleh negara. Akan tetapi, Prabowo mengatakan lebih baik mengelola sendiri daripada lahan tersebut dikelola asing. Karena, Prabowo mengaku nasionalis dan patriot. (*)
