Pemerintah Aceh Perkuat Sosialisasi Batas Daerah antar Provinsi

Samsul
72 view
Pemerintah Aceh Perkuat Sosialisasi Batas Daerah antar Provinsi

BANDA ACEH, datariau.com - Pemerintah Aceh melalui Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Aceh akan memperkuat sosialisasi kepada Permendagri tentang Batas Daerah Tim PBD kabupaten/kota dan pemangku kepentingan terkait lainnya di wilayah Aceh.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda Aceh, Syakir, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) perbatasan daerah Tahun 2021 yang digelar di Hermes Hotel, Senin (22/11/2021). Acara tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh, M Jafar.

Syakir menjelaskan, sosialisasi Permendagri batas daerah tersebut penting dilakukan, agar para pihak seperti camat dan keuchik yang berada di batas perbatasan Aceh-Sumatera Utara dapat memahami batas antara Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara secara konkret.

Syakir menyebutkan, setidaknya ada sembilan segmen batas Aceh " Sumut yang perlu dipertegas batas administrasinya, dengan tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat. “Secara bertahap dan dalam waktu dekat akan dilaksanakan di Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam,” sebut Syakir.

Untuk mempertegas batas wilayah, sebut Syakir, dalam waktu dekat Tim PBD Aceh melalui Biro Tata Pemerintahan juga akan mengalokasikan anggaran untuk pemasangan pilar secara bertahap di perbatasan Aceh " Sumut. Pada Tahun 2021, Segmen Aceh Tenggara " Kabupaten Karo telah dilaksanakan pemasangan pilar. “Pada Tahun 2022, pemasangan pilar akan kita lakukan pada segmen Aceh Tamiang " Langkat dan segmen Aceh Singkil-Tapanuli Tengah,” kata Syakir.

Pemerintah Aceh, kata Syakir, mengharapkan kepada Tim PBD Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri untuk segera memfasilitasi permasalahan di perbatasan Aceh Tamiang " Langkat, dengan cara sosialisasi bersama Tim PBD Aceh, Sumut, Aceh Tamiang, Langkat dan pemangku kepentingan lainnya.

“Pemerintah kabupaten/kota diharapkan aktif melakukan sosialisasi kepada perangkat di daerah perbatasan, baik camat, keuchik (kepala desa) dan pemangku kepentingan lainnya di kabupaten/kota masing-masing,” kata Syakir.

Sementara itu, Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri Sugiar menjelaskan, sembilan segmen perbatasan Aceh-Sumut yang ditetapkan melalui Permendagri Perluto empat cara. Pertama, Permendagri batas daerah tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan yang berada di perbatasan, baik dari Aceh maupun Sumut. “Kedua, dengan cara pemasangan pilar batas. Penempatan titik-titik koordinat perapatan, harus memperhatikan serta mempertimbangkan kondisi eksisting di lapangan, gambaran peta RBI, dan citra satelit atau foto udara,” kata Sugiarto.

Lebih lanjut, Sugiarto menyebutkan dua cara lainnya yang perlu dilaksanakan Pemerintah Aceh beserta pemerintah kabupaten/kota, yaitu penegasan batas kecamatan dan batas desa dan membangun kerja sama antar daerah.

Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh, M Jafar, Dibantu Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh Syakir, saat mengikuti Rapat Koordinasi Perbatasan Daerah Tahun 2021.

Penulis
: Mahdi Andela
Editor
: Samsul
Sumber
: Datariau.com
Tag:Aceh