JAKARTA, datariau.com - Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memakain istilah pemberontakan dipimpin oleh Facebook, SMS, WA (WhatsApp) dinilai terlalu berlebihan. Pasalnya, yang terjadi di media sosial kebanyakan hanya berupa kritikan walaupun ada beberapa yang dinilai berlebihan dalam penyampaiannya, namun tidaklah tepat jika hal tersebut disebut dengan istilah pemberontakan.
“Istilah pemberontakan hanya tepat kepada pergerakan-pergerakan nyata yang mengganggu stabilitas keamanan nasional, jika hanya karena kritik dan penyampaian informasi di media sosial sudah ada aturan yang mengatur UU ITE, malah sebaliknya jika disebut pemberontakan dikhawatirkan justru akan terkesan pemerintah anti kritik," kata Jajat dalam rilis yang dikirim ke redaksi datariau.com, Selasa (30/8/2016).
Menurut Jajat, di era modern yang serba cepat ini segala informasi dapat dengan mudah diperoleh masyarakat melalui media sosial, sejatinya dengan kewenangan yang dimilikinya, seharusnya pemerintah bisa juga bisa memanfaatkan media sosial untuk dengan cepat menanggapi isu yang beredar dimasyarakat, sehingga kejadian – kejadian tidak diinginkan bisa dihindari.
“Pemberontakan bisa terjadi karena satu alasan yang jelas dan terorganisir, jika kritik dianggap pemberontak apa bedanya dengan hidup di era orde baru yang segala sesuatunya serba dibatasi,” tutup Jajat.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, dunia saat ini banyak dilanda konflik yang berujung pada kesedihan dan kesulitan. Dikatakan JK, penyebab banyaknya konflik dan pemberontakan tak terlepas dari peran media sosial.
Dulu, kata JK, setiap pemberontakan pasti ada pemimpinnya. Namun hal itu kini berubah. Media sosial dianggap sebagai 'pemimpin' pemberontakan maupun konflik.
"Dunia sekarang boleh berontak. Dulu setiap konflik selalu ada pemimpin. Sekarang dunia revolusi tanpa pemimpin lagi. Yang Pimpin Facebook, SMS, WA (WhatsApp), media sosial, itu yang terjadi," kata JK saat memberikan kuliah kepada peserta pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri tahun ajaran 2016 di Istana Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/8/2016).
JK memberikan contoh peristiwa kerusuhan di Lampung beberapa waktu lalu. Menurutnya, kerusuhan yang dipicu karena kecelakaan salah seorang pelajar. Namun karena informasi yang beredar lewat media sosial dan pesan berantai, maka memicu amarah publik.
"Jadi, ini dikendalikan oleh SMS, artinya konflik semakin cepat. Kalau dulu, dari mulut ke mulut butuh waktu seminggu untuk sampai ke seribu orang. Sekarang dua-tiga menit bisa sampai ke seribu orang. Artinya kita harus bangun kekuatan IT yang baik. Jangan terlambat. Begitu telat dikalahkan media sosial," kata JK.
Tak hanya dalam negeri, lanjut JK, di luar negeri, konflik juga bisa dipicu dari informasi yang tersebar di media sosial.
"Revolusi di negara Arab, itu tidak ada pemimpin. Yang kendalikan Facebook, WA berantai. Revolusi di Iran dulu masih dengan tape recorder. Dulu masih dengan fax, sekarang makin cepat. Artinya anda semua harus menguasai IT. Karena kalau ada pemimpin pasti ada eselon-eselonnya, wakil-wakilnya, sekarang sudah enggak ada. Langsung saja kumpul, ya kumpul, enggak tahu siapa yang suruh kumpul. Jadi isunya makin cepat terjadi, jadi jengan cepat kalah kecepatan. Memang tidak mudah, tapi itu terjadi," jelas JK.
"Maka, konflik bisa terjadi di mana-mana. Isu sederhana bisa jadi besar. Tanpa pemimpin konflik itu bisa terjadi. Dipimpin oleh isu, dipimpin oleh media sosial. Dan teknologi makin cepat dan cepat," tambah JK.
