Pencitraan Politik di Media: Ramai di Berita, Sepi di Dampak

Oleh: Pertika Sari*
datariau.com
967 view
Pencitraan Politik di Media: Ramai di Berita, Sepi di Dampak
Ilustrasi. (Foto: Int.)

DATARIAU.COM - Belakangan ini, ruang publik dipenuhi oleh pemberitaan tentang aktivitas pejabat. Mulai dari kunjungan kerja, peninjauan lapangan, hingga pernyataan empati di tengah berbagai persoalan. Semua terlihat aktif dan responsif. Namun muncul pertanyaan sederhana: apakah semua yang ramai diberitakan itu benar-benar berdampak bagi masyarakat?

Pencitraan politik kini menjadi bagian penting dalam komunikasi kekuasaan. Setiap langkah pejabat hampir selalu didokumentasikan dan disebarkan melalui media. Tidak jarang, kegiatan yang bersifat seremonial justru mendapat porsi besar, sementara persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat hanya disentuh di permukaan.

Kita sering melihat contoh kunjungan singkat ke suatu daerah yang diberitakan seolah menjadi solusi dari masalah yang sudah bertahun-tahun ada. Pejabat datang, berbincang dengan warga, lalu berfoto. Media mengangkatnya sebagai bentuk kepedulian. Tetapi setelah sorotan kamera hilang, kondisi di lapangan kerap tidak banyak berubah.
Hal serupa juga terjadi saat krisis. Yang muncul ke publik lebih dulu adalah pernyataan dan visual kehadiran, bukan penjelasan soal penyebab masalah atau evaluasi kebijakan. Media pun cenderung mengutip pernyataan resmi tanpa banyak pertanyaan lanjutan. Akibatnya, publik hanya menerima narasi versi penguasa, tanpa gambaran yang utuh.

Di titik ini, media seharusnya tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga penguji klaim. Sayangnya, demi kecepatan dan akses, banyak media terjebak pada pemberitaan yang aman dan minim kritik. Peran media sebagai pengawas kekuasaan pun perlahan melemah.

Pencitraan yang berlebihan menciptakan kesan seolah pemerintah selalu bekerja, padahal kerja nyata seharusnya diukur dari hasil kebijakan, bukan seberapa sering muncul di berita. Jika kondisi ini terus dibiarkan, masyarakat akan terbiasa melihat simbol kerja, tetapi kehilangan ruang untuk menilai kinerja yang sebenarnya.

Sebagai bagian dari masyarakat, terutama generasi muda dan mahasiswa, kita perlu lebih kritis dalam menyikapi informasi. Tidak semua yang terlihat baik di media mencerminkan realitas. Kritik bukan bentuk kebencian, melainkan upaya menjaga agar demokrasi tetap berjalan sehat.

Pada akhirnya, komunikasi publik seharusnya digunakan untuk menyampaikan kenyataan, bukan sekadar membangun citra. Media perlu kembali berpihak pada kepentingan publik, dan pejabat publik perlu dinilai dari dampak kebijakannya. Tanpa itu semua, demokrasi hanya akan menjadi tontonan yang ramai di layar, tetapi minim perubahan nyata.***

*) Penulis merupakan Mahasiswi Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Komunikasi.

JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar