ROKANHILIR, datariau.com - SMPN 5 Bagansinembah dengan yang jarak sekolah dari ibu kota kecamatan 20 KM yang berdiri dari Tahun 2014 hingga sekarang berhasil mengharumkan nama besar Kabupaten Rokan Hilir di Provinsi Riau.
Adapun, nama baik yang dibawa oleh SMP Negeri 5 Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah, Rokan Hilir ini selama dua tahun berturut-turut adalah, pertama mendapatkan prediket sekolah berwawasan lingkungan Tingkat Nasional Adiwiyata di Tahun 2015 dengan nilai diatas 72 untuk Nasional.
"Kemudian disusul juara satu lomba tata kelola manajemen pelaporan Bos SMP tingkat Provinsi Riau tahun 2016. Dengan jumlah siswa yang sedikit bisa mengelola dana bos yang baik," kata Kepala SMPN 5 Bagan Sinembah, Mukhlis SPd ketika dijumpai Datariau.com di ruang kerjanya, Kamis (13/10/2016).
Ia menjelaskan, pertama kali sekolahnya mengikuti seleksi tingkat Kabupaten Rokan Hilir yang dikuti beberapa sekolah di Rokan Hilir dalam tata kelola manajemen Pelaporan Bos yang lolos dua sekolah saja, yaitu SMPN 5 Bagan Sinembah dan SMPN 2 Kubu, kemudian jadi utusan Kabupaten Rokan Hilir ke Provinsi Riau.
"Sedangkan untuk utusan Riau ada beberapa sekolah kemarin. Pertama SMPN 5 Bagan Sinembah, kemudian SMPN 2 Dumai, SMPN 2 Kubu. Rohil mendapatkan dua sekolah yang ikut seleksi ke tingkat Provinsi Riau. Dan termasuk sekolah kita," katanya.
Pada saat itu, terangnya, SMPN 5 Bagan Sinembah mendapat juara dua se Kabupaten Rokan Hilir, kemudian dilanjut ajang tingkat Provinsi Riau. "Di ajang Provinsi Riau, Alhamdulillah dari juara dua menjadi juara satu se Provinsi Riau," kata Kapsek ini bersyukur.
Setelah dapat juara satu di tingkat Provinsi Riau, diutuskan kembali ke tingkat Nasional yang dilaksanakan pada Agustus 2016 dalam rangka lomba tata pengelolaan dana Bos tingkat Nasional.
"Sampai di sana kita kandas. Karena dampak dari dana bos dalam pretasi siswa. Karena di bidang pertasi siswa kita tidak punya. Dan itu menjadi kelemahannya sekolah kita. Kalau masalah tata sekolah kita sudah bagus. Dan diberikan aspirasi dari tim penilai tingkat nasional kemarin," katanya lagi.
Selain dari pada itu, Kasek menjelaskan tim penilai saat itu terdiri dari KPK, BPKP, BPK dan ICW. "Jadi, empat orang inilah menjadi tim penilai untuk tingkat nasional," ujarnya.
Pada saat tingkat Nasional kemarin dirinya berhadapan dengan KPK, BPKP, BPK dan ICW. "Kami dari keluarga besar SMPN 5 Bagan Sinembah sangat berbangga hati mendapatkan perdikat terbaik dalam tata Pengelolaan Dana Bos tingkat Provinsi Riau," ujarnya.
Walaupun sekolah jauh ke dalam dan jumlah murid sedikit, SMPN 5 Bagan Sinembah mampu mengelola dana Bos resmi dengan baik dan transparan. "Itu sudah dinyatakan oleh tim verifikasi dan tim yang turun lansung ke sekolah, ataupun di tingkat nasional dan itu sudah dinyatakan bahwa SMPN 5 Bagan Sinembah ini sudah baik dalam tata pengelolaan dana Bos-nya," ungkapnya.
Dalam hal ini, SMPN 5 Bagan Sinembah berharap kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat memperhatikan dalam segi bantuan pagar sekolah, kantor kepala sekolah yang selama ini belum ada.
"Kami berharap agar kiranya dapat menjadi perhatian dan proritas sekolah-sekolah yang telah memberikan nama baik Kabupaten Rokan Hilir maupun Provinsi Riau," harapnya.
Sebab, lanjutnya lagi, apalah artinya sekolah yang sudah membawa nama baik Kabupaten dan Provinsi tak dapat perhatian Pemerintah. "Karena sekolah ini dapat menjadi contoh sekolah lainya di Provinsi Riau. Nanti banyak sekolah lainya ingin belajar ke SMPN 5 ini bagaimana cara dalam tata kelola dana bos yang baik," katanya.
Tetapi, masih banyak perasana yang masih kurang di SMPN 5 ini. "Maka dari itu kita berharap agar kekurangan di SMPN 5 dapat diperhatian. Karena kita takut malu nanti Kabupaten Rokan Hilir bila sekolah dari Provinsi Riau datang kemari," ujarnya.
Untuk segi pembenahan, lanjutnya, SMPN 5 Bagan Sinembah ini terus berupaya untuk lebih baik lagi. "Secara bertahap-tahap dan sesuai kemampuan dari dana Bos itu dan kami akan berbuat untuk pembenahan sekolah semakin baik lagi. Namun dana bos sudah ada juknisnya dan tak bisa kita gunakan begitu saja. Apa lagi membangun dan membuat itu tidak boleh. Hendaknya bangunan fisik itu ya dari Pemkab Rohil setidaknya," pungkasnya.
