Sementara Vietnam menerapkan karantina pertama kali di Son Loi tanggal 13 Februari 2020, yang diikuti dengan testing dan contact tracing yang sangat masif. Karantina, diikuti oleh testing dan contact tracing yang masif adalah kebijakan dasar kedua Cina dan VIetnam dalam mengendalikan pandemi. Perlu dicatat karantina berlaku secara universal, kedua negara itu juga menutup bandara. Orang asing sama sekali dilarang masuk sementara warga sendiri diwajibkan karantina 14 hari sebelum boleh keluar bandara.
Tindakan cepat dan tegas kedua negara memperoleh apresiasi dunia karena terbukti berhasil mengendalikan pandemi. Keberhasilan tersebut ditunjukkan oleh kasus positif dan jumlah kematian akibat Covid-19. Pada tanggal 1 Agustus 2021 jumlah kasus positif di Cina dan Vietnam tercatat 157.507 dan 93.162, bandingkan dengan Indonesia yang telah mencatat 3,44 juta kasus. Tingkat kematian karena Covid-19 di Cina dan Vietnam (4.636 dan 11.306) sangat rendah dibandingkan Indonesia yang mencapai 95.723 jiwa.
Faktor Objektif dan Subjektif Kegagalan Kebijakan Pandemi Jokowi
Keberhasilan Cina dan Vietnam menanggulangi pandemi terbukti tidak dipengaruhi oleh jumlah populasi dan fasilitas kesehatan. Penduduk Cina hampir 1,5 milyar, sementara Vietnam hampir 100 juta. Fasilitas kesehatan di kedua negara tidak bisa dikatakan mencukupi. Rumah-sakit moderen dan lengkap hanya berada di kota-kota besar, sementara di kota kecil dan pedesaan layanan kesehatan dapat dibilang sederhana. Kunci keberhasilan mereka terletak pada kesungguhan menjalankan karantina, testing dan contact tracing.
Dan terlebih penting dari segalanya, Cina dan Vietnam sangat fokus dalam menangani masalah kesehatan publik. Kesehatan rakyat menjadi prioritas utama yang tidak bisa diganggu oleh kepentingan lain, misalnya ekonomi.
Adapun kebijakan penanggulangan pandemi di Indonesia telah gagal. Aroma kegagalan itu sudah terasa ketika pemerintah memilih untuk mengabaikan UU No.6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pengabaian ini menyiratkan keengganan pemerintah menjalankan protokol penanggulangan pandemi sesuai dengan standar ilmu kesehatan masyarakat.
Sebelum mengupas lebih lanjut perlu ditekankan bahwa suatu kebijakan dikatakan gagal bila subjek kebijakan itu tidak bisa lagi mengendalikan objeknya. Dengan kata lain, kebijakan pandemi gagal bila pemerintah tidak bisa lagi mengendalikan merebaknya virus corona dan mengakibatkan hilangnya kendali atas jatuhnya korban manusia maupun material.
Keadaan memburuk dari waktu ke waktu, seperti bola salju yang menggelundung turun semakin besar semakin cepat. Kondisi tersebut dalam teori sistem terjadi bila sistem mengalami siklus umpanbalik positif (positive feedback cycle).
Kegagalan tersebut bisa dilihat dari faktor subjektif dam tiga faktor objektif yang saling berkaitan, yaitu yaitu faktor teknis penanganan pandemi, ekonomi, dan kepemimpinan pemerintah. Apakah terjadi siklus umpan balik positif di tiga dimensi itu?
