DATARIAU.COM - Demonstrasi No Kings pada Sabtu, 28 Maret 2026 di Amerika Serikat (AS) tercatat sebagai protes terbesar dalam sejarah dunia. Aksi ini menyuarakan penolakan masif masyarakat terhadap kebijakan Presiden AS Donald Trump, terutama terkait ketegangan perang di Iran serta kebijakan domestik yang kontroversial. (Metro TV News, 29/03/2026).
Di Washington, D.C., suasana kian emosional saat belasan ibu dari Palestina membentangkan bendera raksasa di Lincoln Memorial. Di saat yang sama, kondisi ekonomi negara adidaya (superpower) ini berada dalam tekanan serius. Mengutip CNBC Indonesia, utang nasional AS telah menembus angka Rp661.440 triliun (US$39 triliun), yang berarti setiap individu menanggung beban sebesar Rp1,93 miliar. Angka irasional ini lahir dari besarnya biaya keterlibatan AS dalam berbagai konflik geopolitik global demi ambisi kekuasaan.
Krisis Tatanan Global
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa negara telah kehilangan fungsinya. Kepemimpinan Donald Trump secara eksplisit mengilustrasikan mekanisme Kapitalisme global, di mana militer dijadikan instrumen politik untuk melanggengkan dominasi negara inti (core states). Sebagaimana diungkapkan Immanuel Wallerstein, negara-negara ini akan terus mengontrol geopolitik demi menjaga hegemoninya.
Akibatnya, terjadi polarisasi strategi kekuasaan yang tajam. Menurut Chantal Mouffe, perselisihan kepentingan ini sengaja dipelihara untuk mempertahankan kekuasaan, yang akhirnya menciptakan masyarakat yang terperangkap dalam konflik horizontal. Rakyat pun gagal memahami masalah yang bersifat struktural karena opini mereka terus dimanipulasi oleh populisme elite. Fenomena No Kings mencerminkan titik di mana publik tidak lagi percaya pada narasi penguasa; rakyat kini memiliki "kamera" sendiri untuk melihat realitas kejam di balik topeng demokrasi.
Gugatan Akar Sistemik
Kekacauan ini lekat dengan tabiat Kapitalisme yang meniadakan wahyu sebagai asas politik. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizhomul Islam menjelaskan akar masalah ini dengan sangat jernih:
"Standar kebahagiaan menurut persepsi mereka [kapitalisme] adalah kenikmatan jasmani, yakni apa saja yang bisa memberikan kenikmatan sebesar-besarnya bagi manusia. Dengan demikian, asas kemanfaatan menjadi standar bagi perbuatannya."
Inilah konsekuensi ketika manfaat materi dijadikan standar tunggal kebijakan. Politik hanya menjadi alat pemuas syahwat duniawi, negara bertindak sebagai regulator kepentingan korporasi, dan rakyat diposisikan sebagai objek yang mendapatkan dampaknya. Krisis global ini adalah saksi bisu kegagalan sistemis yang membelenggu dunia. Jika rakyat terus dipaksa menelan dampak pahit dari eksploitasi dan ketimpangan sosial yang dianggap lumrah, maka tatanan ini memang sudah mencapai titik nadirnya.
Solusi Tatanan Islam
Islam hadir sebagai mabda (ideologi) yang menawarkan solusi struktural dan menyeluruh. Secara ekonomi, Islam menghapus jeratan riba dan fokus pada distribusi kekayaan yang adil. Sumber Daya Alam (SDA) dikelola negara sebagai kepemilikan umum untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Dalam ranah politik, Islam mengembalikan fungsi negara sebagai pelindung umat (ra’in). Sebagaimana sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم:
"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya." (HR Bukhari)
Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Nizhomul Islam menegaskan bahwa fungsi utama negara adalah memelihara urusan umat di dalam negeri dan mengemban dakwah ke luar negeri. Hubungan internasional dalam Islam bertujuan menyebarkan risalah yang membawa rahmat bagi alam semesta (QS Al-Anbiya: 107), bukan untuk eksploitasi struktural.
Rentetan demonstrasi yang terjadi hari ini adalah gugatan nyata terhadap sistem yang menafikan wahyu. Dalam dekapan Kapitalisme, kedaulatan rakyat hanyalah jargon, sementara kenyataannya publik terjepit di antara krisis ekonomi yang irasional. Maka, mau sampai kapan rakyat harus menjadi tumbal eksploitasi sebelum menyadari bahwa kembali kepada sistem Islam adalah satu-satunya jalan keluar yang hakiki? Kini, dunia membutuhkan perubahan cara pandang dan pola pikir, bukan sekadar memperbaiki struktur penguasa, melainkan mengatur kehidupan dengan aturan Sang Maha Pengatur. Wallahu a’lam bish-shawab. ***
