DATARIAU.COM - Etika yaitu refleksi kritis mengenai nilai-nilai yang dapat dilihat pada sikap dan perilaku manusia baik secara pribadi atau kelompok. Dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, birokrasi pemerintah dituntut untuk mencerminkan seperangkat nilai-nilai dalam perilakunya juga mengembangkan diri sebagai teladan dengan moralitas yang tinggi, menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak terpuji. Hal seperti ini yang akan meningkatkan citra aparatur pemerintah di mata masyarakat.
Banyak sesuatu yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai etika dan moral, hal ini akibat dari tidak berfungsinya praktek etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Aparat pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan pada masyarakat harus ada etikanya yang sesuai dengan harapan masyarakat, karena ini akan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang pada akhirnya muncul pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang jujur, bersih dan berwibawa (Clean Government).
Agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan jujur, ada beberapa cara agar birokrasi ke depan dalam melayani kepentingan publik sebagai berikut:
1. Menerapkan etika dan moral dalam menjalankan tugas pemerintahan
2. Mengembangkan cara berfikir dan cara bekerja yang rasional bukan dengan emosi
3. Dalam menjalankan tugasnya birokrasi harus profesional, sadar akan tugas utamanya yaitu melayani kepentingan masyarakat
4. Birokrasi kedepan harus mendukung masyarakat untuk berkarya, berkreatifitas dan ikut berpartisipasi
5. Birokrasi harus bersikap netral dan konsisten dengan apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat
Pelayanan Birokrasi yang Profesional
Dalam upaya mencapai tujuan negara, pastilah memerlukan perangkat negara yang disebut dengan pemerintah dan pemerintahannya. Dalam hal ini pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi melayani masyarakat serta menciptakan kondisi agar setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya (Rasyid, 1998:139).
Pelayanan publik menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan yang paling kasat mata. Masyarakat akan dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas pelayanan publik yang diterima, karena kualitas pelayanan publik dapat dirasakan masyarakat dari semua kalangan.
Ada beberapa langkah yang dapat mewujudkan etika birokrasi yang baik yaitu:
1. Pemerintah memberikan pemahaman kembali tentang undang-undang yang berhubungan dengan birokrasi terutama dalam pelayanan
2. Membuat peningkatan kapasitas birokrat sesuai dengan pengetahuan dan nilai-nilai ketaqwaan
3. Meningkatkan kapasitas birokrat dalam prosedur teknis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menjalankann playanan kepada masyarakat
Jadi dapat disimpulkan bahwa birokrasi diinginkan agar dapat mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik dalam rangka melayani kepentingan publik dengan dilandasi nilai-nilai etika dan moral yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kewenangannya.
Masyarakat beranggapan bahwa birokrasi itu arogan, korup, procedural, hal ini dijadikan pelajaran untuk para birokrat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintah harus sanggup mengurangi persepsi buruk tentang birokrasi dan harus bisa membangkitkan kepercayaan publik.
Menghadapi kondisi masyarakat yang menginginkan kualitas playanan yang baik, maka diharapkan birokrasi bersikap netral, berorientasi pada masyarakat dan dapat mengurangi budaya patrimonial. Adanya patolog dalam birokrasi diharapkan pemerintah Indonesia lebih memperhatikan sistem dalam melaksanakan layanan publik, komitmen pada melayani bukan dilayani, mendorong bukan menghambat, mempermudah bukan mempersulit, sederhana bukan berbelit-belit, ramah bukan arogan, tepat waktu bukan jam karet.
