DATARIAU.COM - Persoalan kesehatan jiwa anak kini menjadi perhatian serius pemerintah. Hal ini ditandai dengan disepakatinya Surat Keputusan Bersama (SKB) penguatan kesehatan jiwa anak oleh sembilan kementerian dan lembaga negara. Penandatanganan tersebut melibatkan sejumlah pejabat penting, di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Kepala BKKBN Wihaji, serta Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Langkah ini menunjukkan bahwa kesehatan mental generasi muda telah dipandang sebagai persoalan serius yang membutuhkan pendekatan lintas sektor. Data dari Kementerian Kesehatan melalui platform healing119.id serta laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan empat faktor utama yang memicu keinginan anak mengakhiri hidup, yaitu konflik keluarga (24??"46 %), masalah psikologis (8??"26 %), perundungan atau bullying (14??"18 %), serta tekanan akademik (7??"16 %). Angka-angka ini memperlihatkan bahwa persoalan kesehatan mental anak tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan kondisi sosial yang lebih luas.
Menteri Kesehatan juga mengaitkan kondisi tersebut dengan rasio gangguan kejiwaan global yang diperkirakan oleh World Health Organization, yakni sekitar satu dari delapan hingga satu dari sepuluh orang. Jika rasio ini dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia, maka diperkirakan sekitar 28 juta orang mengalami gangguan kesehatan jiwa, mulai dari depresi, gangguan kecemasan, ADHD hingga skizofrenia. Pemerintah pun berupaya memperkuat layanan kesehatan jiwa di puskesmas untuk memperluas deteksi dan penanganan sejak dini.
Namun angka 28 juta tersebut bukan sekadar statistik kesehatan. Ia juga merupakan potret sosial yang mengkhawatirkan. Angka ini harus dibaca dalam konteks bagaimana sistem kehidupan dijalankan saat ini. Dalam sistem kapitalisme, beban kehidupan sering kali ditarik sepenuhnya kepada individu dan keluarga, sementara negara berperan secara minimal dalam menjamin kesejahteraan rakyat.
Pertama, dalam sistem kapitalis, tanggung jawab kesehatan pada dasarnya dibebankan kepada individu. Kesehatan tidak diposisikan sebagai hak dasar yang sepenuhnya dijamin negara, tetapi lebih sebagai layanan yang harus diakses melalui mekanisme pasar. Masyarakat harus mengeluarkan biaya untuk perawatan rumah sakit, konsultasi psikolog, terapi, obat-obatan, hingga layanan kesehatan lainnya.
Ketika tekanan hidup meningkat??"akibat biaya hidup yang tinggi, pengangguran, maupun ketidakpastian ekonomi??"mereka yang rentan secara psikologis sering kali tidak memiliki sistem perlindungan yang memadai. Akibatnya, banyak individu harus menanggung beban gangguan kejiwaan tanpa dukungan struktural yang cukup. Kondisi ini menunjukkan bagaimana negara dalam sistem kapitalis cenderung abai terhadap tanggung jawab riil terhadap kesehatan mental rakyatnya.
Kedua, sistem pendidikan sekuler tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan spiritual generasi muda. Pendidikan sering kali lebih berorientasi pada keterampilan teknis, prestasi akademik, serta kompetisi. Anak dan remaja didorong untuk menjadi individu yang produktif dalam pasar kerja, namun tidak selalu dibekali dengan ketahanan jiwa dan pemahaman spiritual yang kuat.
Tekanan akademik yang meningkat, tuntutan standar hidup yang tinggi, serta perbandingan sosial yang tajam??"terutama melalui media sosial??"sering kali menciptakan tekanan mental yang besar bagi anak-anak dan remaja. Dalam kondisi ini, perhatian terhadap kebutuhan emosional dan psikologis siswa sering kali terabaikan. Kurikulum pendidikan jarang menempatkan pembentukan adab, ketahanan jiwa, dan spiritualitas sebagai prioritas utama.
Akibatnya, banyak generasi muda tumbuh tanpa fondasi mental yang kuat. Mereka lebih rentan terhadap stres, kecemasan, bahkan depresi. Temuan skrining kesehatan jiwa pada anak dan remaja yang menunjukkan tingginya gejala gangguan kecemasan menjadi salah satu indikasi dari persoalan ini.
Ketiga, tekanan ekonomi dalam sistem kapitalisme juga berdampak pada stabilitas keluarga. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan sebagian besar dibebankan kepada keluarga, terutama kepada ayah sebagai pencari nafkah. Kondisi ini membuat banyak kepala keluarga harus bekerja dengan jam panjang dan tekanan kerja tinggi.
Di sisi lain, ibu juga sering kali harus memikul beban ganda: mengurus rumah tangga sekaligus membantu ekonomi keluarga melalui pekerjaan di luar rumah. Beban ganda ini tidak hanya menimbulkan kelelahan fisik, tetapi juga tekanan psikologis yang besar. Dalam banyak keluarga, anak-anak akhirnya tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi kecemasan dan tekanan ekonomi.
Tidak adanya dukungan struktural negara, seperti layanan konseling keluarga yang memadai, perlindungan kerja yang kuat, atau jaminan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, semakin memperparah kondisi mental dalam keluarga.
Keempat, pengaruh media sosial dan budaya konsumerisme juga turut memperburuk kondisi psikologis masyarakat. Konten yang menampilkan gaya hidup glamor, budaya flexing, dan standar kesuksesan material menciptakan perbandingan sosial yang tidak sehat. Banyak orang merasa hidupnya tidak cukup baik dibandingkan gambaran kehidupan yang ditampilkan di dunia maya.
Fenomena ini, ditambah minimnya pendidikan spiritual, menciptakan kekosongan batin yang pada akhirnya memperburuk kesehatan mental masyarakat.
