Kembali Menahan Rindu ke Baitullah Hingga Kebijakan Ambigu Pemerintah Terkait Covid

Ruslan
132 view
Kembali Menahan Rindu ke Baitullah Hingga Kebijakan Ambigu Pemerintah Terkait Covid
Foto: Astuti Rahayu Putri
Astuti Rahayu Putri

DATARIAU.COM - Siapa yang tak merasa haru tatkala mendengar maupun melantunkan kalimat talbiyah diatas? Sudah barang tentu seorang muslim merasakannya. Apa lagi bagi para calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertahun-tahun menunggu untuk bisa menginjakkan kaki ke Baitullah. Namun apa daya, mereka harus kembali menahan rindu. Setelah tahun sebelumnya pemerintah memutuskan tidak memberangkat jamaah haji. Tahun ini pun harapan untuk bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala bernasib sama.

Pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No 660/2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji dan Penyelanggaran Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M. Pemerintah melalui Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan dalam konferensi pers pada hari Kamis (3/6/2021) bahwa sejumlah alasan telah menjadi pertimbangan pemerintah membatalkan ibadah haji untuk kedua kalinya. Alasan paling mendasar adalah demi menjaga kesehatan dan keselamatan para jemaah dari ancaman pandemi covid-19 ( sumber: suara.com/07-06-2921).

Respon yang muncul pun beragam. Ada yang kecewa dan sedih, bingung dan bertanya-tanya, bahkan merasa tak terima dan keberatan dengan keputusan pemerintah tersebut. Seorang calon jamaah haji bernama Dr TM Luthfi Yazid mengajukan surat keberatan atas terbitnya surat keputusan tersebut. Dia menilai keputusan tersebut terlalu tergesa-gesa, karena otoritas Arab Saudi disebutkannya belum mengambil keputusan apapun soal haji.

"Seharusnya Pemerintah Indonesia terlebih dahulu menunggu informasi dari otoritas resmi maupun otoritas yang berkompeten dari Kerajaan Arab Saudi tentang pelaksanaan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M, apakah ditiadakan atau tetap diselenggarakan dengan mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi pandemi sebelum menerbitkan Surat Keputusan 660/2021 tersebut," paparnya dalam surat keberatannya, Senin (7/6/2021) (sumber: sindonews.com/08-06-2021).

Memang mengundang dilema. Di satu sisi keselamatan dan kesehatan jemaah haji menjadi keutamaan. Di sisi lain kewajiban untuk menjalankan rukun Islam yang ke 5 sudah dua kali tertunda. Apa lagi mengingat usia jemaah haji yang tak sedikit sudah lanjut usia dan sakit-sakitan. Bisa jadi jika diundur terus, fisik mereka tidak kuat lagi untuk berangkat. Maka tak heran kekecewaan pun menyelimuti para jemaah haji.

Seandainya penguasa mau serius mengurusi urusan rakyatnya. Tentu, pembatalan keberangkatan haji tak akan terjadi hingga kedua kalinya. Karena dengan kejadian tahun lalu, seharusnya bisa jadi bahan koreksi dan antisipasi, sehingga bisa lebih matang dalam persiapan haji tahun ini. Misalnya, dengan mengupayakan 3T (testing, tracing, dan treatment) pada para calon jamaah haji, kemudian menyiapkan fasilitas untuk menjaga protokol kesehatan dan penyediaan tenaga medis yang memadai. Jika ini dilakukan dengan serius dan disiapkan dengan matang, maka keberangkatan haji layak untuk diselenggarakan. Namun sayang, keseriusan itu masih setengah hati. Lagi-lagi rakyat hanya bisa pasrah berharap simpati penguasa dengan nasib rakyat.

Ditambah lagi, rakyat pun semakin dibuat bingung dengan kebijakan-kebijakan yang tak konsisten. Misalnya saja, pemerintah menetapkan kebijakan pembatalan keberangkatan haji dengan alasan pandemi. Akan tetapi di saat yang sama malah mengizinkan dan membiarkan wisatawan aisng masuk ke Indonesia. Bukankah membuka jalur masuk wisatawan asing juga akan berdampak pada meningkatnya kasus covid-19 di tanah air?

Jika memang ingin menyelamatkan jiwa rakyat dari ancaman pandemi, harusnya bukan hanya keran jamaah haji saja yang ditutup. Tapi juga keran wisatawan asing. Sehingga kebijakan pun tidak saling tumpang tindih yang malah membuat rakyat semakin bertanya-tanya. Dimanakah peran dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak rakyatnya untuk menjalankan kewajiban beragama?

Dalam islam, pada dasarnya tugas seorang pemimpin mengurusi urusan rakyat, termasuk mengurusi pelakaanan ibadah haji dengan totalitas. Sejarah pun mencatat bagaimana pelayanan seorang Khalifah dalam menyelenggarakan ibadah haji, melayani serta menyambut para tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai negara. Tanpa ada kepentingan bisnis maupun investasi dibaliknya. Murni sebagai bentuk ri'ayah (pelayanan) seorang khalifah terhadap urusan rakyatnya.

Penulis
: Astuti Rahayu Putri
Sumber
: Datariau.com