DATARIAU.COM - Tak cukup di Gaza, kini giliran Tepi Barat, Palestina dijadikan target eskalasi oleh penjajah yang nenek moyangnya pernah dikutuk menjadi kera oleh Tuhan. Sampai kiamat takkan ada habisnya ambisi bangsa penjajah Israel untuk menguasai wilayah Timur Tengah yang mereka klaim peninggalan nenek moyang mereka sebagai pemberian dari Tuhan.
Dilaporkan oleh Ramiz Alakbarov, selaku Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, bahwasanya sejak 10 Agustus 2026 setidaknya 76 orang warga Palestina, termasuk 18 remaja adalah di antaranya, syahid dalam menghadapi pemukim Israel yang mengepung rumah-rumah warga Palestina di Tepi Barat. Akibat pembongkaran dan penggusuran yang dilakukan pemukim Israel, sebanyak 3.800 warga Palestina kehilangan tempat tinggal selama tahun 2026 ini saja (Republika, 12/8/2026).
Hannan Sulieman, seorang Wakil Direktur Eksekutif UNICEF mengungkapkan bahwa periode Januari 2024 sampai Juli 2026, PBB mencatat terdapat 174 kematian anak-anak di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Lebih dari 1500 anak terluka yang sebagian besarnya akibat peluru tajam. Dan sebanyak 355 anak-anak Palestina dan Tepi Barat ditahan di dalam tahanan militer Israel (Republika, 12/8/2026).
Baca juga:Tepi Barat Berdarah, Dunia Membisu: Ketika Nyawa Anak Palestina Hanya Jadi Angka
Inilah bukti kebiadaban Zionis Israel. Mencaplok tanah dan rumah pribumi, lalu membumihanguskan dan meratakannya dengan tanah tanpa ampun. Meski tampak di depan mata seperti itu pun tak kunjung mendapatkan respons apapun. Dunia hanya mampu sebatas mengecam. Teror yang mereka ciptakan sungguh membuat trauma, penderitaan tak berkesudahan bagi anak-anak Palestina. Padahal Tepi Barat adalah wilayah yang mereka akui sebagai milik Palestina. Namun ambisi mereka untuk menguasai bekas bahagian wilayah Syam secara menyeluruh memang tidak boleh dipandang sebelah mata. Israel dengan kebrutalannya akan selalu menghantui Tepi Barat sebagaimana mimpi buruk yang telah mereka ciptakan di Gaza.
Sementara itu, para penguasa negeri-negeri di dunia seolah hanya mampu menjadi penonton atas tragedi yang terus berlangsung di Palestina. Dunia menyaksikan bagaimana rakyat Palestina dibombardir, terusir dari rumahnya, kehilangan orang-orang yang mereka cintai, bahkan harus berjuang mempertahankan hidup di tengah kepungan dan kehancuran. Namun, di tengah penderitaan yang semakin nyata, reaksi para penguasa Muslim justru sering kali berhenti pada kecaman, pernyataan keprihatinan, bantuan kemanusiaan, atau diplomasi yang tidak memiliki daya tekan berarti.
Lebih ironis lagi, sebagian negara Muslim justru memiliki hubungan politik, ekonomi, militer, atau keamanan yang erat dengan Amerika Serikat dan Israel. Pada titik inilah umat layak bertanya, mengapa negeri-negeri Muslim yang memiliki jumlah penduduk besar, sumber daya melimpah, wilayah strategis, dan kekuatan militer yang cukup besar justru tidak mampu menghentikan kezaliman yang berlangsung di depan mata?
Baca juga:Anak-anak Gaza: Generasi yang Hilang di Tengah Perang
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan Palestina bukan sekadar persoalan kurangnya solidaritas kemanusiaan. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni bagaimana umat Islam hari ini kehilangan satu kekuatan politik yang mampu menghimpun potensi mereka dalam satu kepemimpinan. Kaum Muslim memang masih berjumlah sangat besar dan tersebar di berbagai belahan dunia. Mereka memiliki kekayaan alam, sumber daya manusia, kekuatan ekonomi, serta kekuatan militer yang tidak sedikit. Namun, seluruh potensi itu berdiri sendiri-sendiri karena terikat oleh kepentingan masing-masing negara. Ketika Palestina membutuhkan kekuatan umat secara keseluruhan, yang bergerak justru negara-negara dengan agenda nasionalnya masing-masing.
Demikianlah salah satu konsekuensi ketika persatuan politik umat Islam runtuh dan kaum Muslim terpecah ke dalam batas-batas negara-bangsa. Nasionalisme kemudian menjadikan identitas kebangsaan sebagai ikatan utama. Muslim Indonesia merasa terikat terutama dengan kepentingan Indonesia. Muslim Mesir dengan kepentingan Mesir. Muslim Turki dengan kepentingan Turki, dan seterusnya. Akibatnya, persoalan umat yang semestinya dipandang sebagai persoalan bersama berubah menjadi persoalan luar negeri masing-masing negara. Palestina pun akhirnya diposisikan sebagai isu diplomatik, bukan sebagai persoalan umat yang membutuhkan kekuatan politik dan pertahanan bersama.
Padahal, dalam perspektif Islam, kaum Muslim tidak semestinya dipisahkan oleh sekat-sekat geografis dan kepentingan nasional hingga kehilangan rasa sebagai satu tubuh. Rasulullah shalallahu alaihi wasallam menggambarkan kaum Muslim sebagai satu kesatuan. Ketika satu bagian tubuh merasakan sakit, bagian lainnya ikut merasakan demam dan tidak bisa tinggal diam. Karena itu, penderitaan kaum Muslim di Palestina semestinya tidak berhenti pada rasa iba, doa, donasi, atau bantuan kemanusiaan semata. Solidaritas harus memiliki konsekuensi politik, yaitu adanya upaya nyata untuk menghentikan kezaliman dan melindungi mereka yang tertindas.
Baca juga:
Sunyi di Gaza, Jeritan yang Tak Terdengar Dunia
Masalahnya, ketika umat terfragmentasi dalam bentuk puluhan negara, keputusan politik pun ikut terfragmentasi. Setiap penguasa memiliki perhitungan sendiri, mulai dari kepentingan ekonomi, hubungan dagang, investasi, utang, kerja sama keamanan, hingga tekanan geopolitik negara-negara besar. Akibatnya, keberpihakan kepada Palestina kerap berhadapan dengan kepentingan nasional. Negara yang seharusnya memiliki posisi kuat untuk menekan Israel bisa saja memilih menjaga hubungan diplomatik. Negara yang memiliki kekuatan ekonomi dapat memilih mempertahankan hubungan dagang. Bahkan negara yang memiliki kekuatan militer besar dapat memilih untuk tidak terlibat karena pertimbangan aliansi dan kepentingan strategis.
Inilah ironi besar yang sedang dihadapi umat. Kaum Muslim secara jumlah sangat besar, tetapi kekuatan mereka tercerai-berai. Mereka memiliki banyak negara, tetapi tidak memiliki satu kesatuan politik yang mampu mengarahkan seluruh potensi tersebut untuk membela kepentingan umat. Mereka memiliki sumber daya yang melimpah, tetapi kebijakan politiknya sering kali berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, kekuatan yang seharusnya menjadi daya tawar besar justru berubah menjadi potensi yang tercerai dan mudah dipengaruhi oleh kepentingan global.
Karena itu, persoalan Palestina semestinya mendorong umat untuk melihat masalah ini lebih jauh daripada sekadar pergantian kebijakan satu atau dua negara. Selama umat ini tidak kompak dan masih terpecah dalam kepentingan nasional yang saling berbeda, selama hubungan antarnegara lebih dominan daripada ikatan ukhuwah dan kepentingan umat, serta selama kebijakan politik sangat bergantung pada tekanan dan kepentingan kekuatan global, maka pembelaan terhadap Palestina akan terus menghadapi keterbatasan.
Dari sinilah pentingnya membangun kembali kesadaran bahwa persatuan umat bukan sekadar slogan emosional, melainkan persoalan kekuatan politik. Islam memandang kaum Muslim sebagai satu umat yang memiliki ikatan akidah yang tidak mengenal batas geografis. Karena itu, diperlukan kepemimpinan yang mampu menyatukan potensi kaum Muslim, menjaga keamanan mereka, serta mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan umat dan tuntunan syariat, bukan semata-mata berdasarkan tekanan geopolitik dan kepentingan negara-negara besar.
Palestina pada akhirnya bukan hanya tentang sebidang tanah yang sedang dijajah. Palestina adalah cermin yang memperlihatkan betapa besar jarak antara jumlah umat Islam yang begitu banyak dengan kekuatan politik yang mereka miliki hari ini. Selama umat hanya berdiri sebagai kumpulan negara yang berjalan sendiri-sendiri, penderitaan Palestina akan terus menjadi berita yang disaksikan, dikutuk, dan diratapi. Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah umat Islam memiliki kekuatan, melainkan mengapa kekuatan sebesar itu belum mampu dihimpun menjadi satu kekuatan politik yang benar-benar mampu melindungi umat dan menghentikan kezaliman? Wallahu a'lam.***
