DATARIAU.COM - Tak cukup di Gaza, kini giliran Tepi Barat, Palestina dijadikan target eskalasi oleh penjajah yang nenek moyangnya pernah dikutuk menjadi kera oleh Tuhan. Sampai kiamat takkan ada habisnya ambisi bangsa penjajah Israel untuk menguasai wilayah Timur Tengah yang mereka klaim peninggalan nenek moyang mereka sebagai pemberian dari Tuhan.
Dilaporkan oleh Ramiz Alakbarov, selaku Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, bahwasanya sejak 10 Agustus 2026 setidaknya 76 orang warga Palestina, termasuk 18 remaja adalah di antaranya, syahid dalam menghadapi pemukim Israel yang mengepung rumah-rumah warga Palestina di Tepi Barat. Akibat pembongkaran dan penggusuran yang dilakukan pemukim Israel, sebanyak 3.800 warga Palestina kehilangan tempat tinggal selama tahun 2026 ini saja (Republika, 12/8/2026).
Hannan Sulieman, seorang Wakil Direktur Eksekutif UNICEF mengungkapkan bahwa periode Januari 2024 sampai Juli 2026, PBB mencatat terdapat 174 kematian anak-anak di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Lebih dari 1500 anak terluka yang sebagian besarnya akibat peluru tajam. Dan sebanyak 355 anak-anak Palestina dan Tepi Barat ditahan di dalam tahanan militer Israel (Republika, 12/8/2026).
Baca juga:Tepi Barat Berdarah, Dunia Membisu: Ketika Nyawa Anak Palestina Hanya Jadi Angka
Inilah bukti kebiadaban Zionis Israel. Mencaplok tanah dan rumah pribumi, lalu membumihanguskan dan meratakannya dengan tanah tanpa ampun. Meski tampak di depan mata seperti itu pun tak kunjung mendapatkan respons apapun. Dunia hanya mampu sebatas mengecam. Teror yang mereka ciptakan sungguh membuat trauma, penderitaan tak berkesudahan bagi anak-anak Palestina. Padahal Tepi Barat adalah wilayah yang mereka akui sebagai milik Palestina. Namun ambisi mereka untuk menguasai bekas bahagian wilayah Syam secara menyeluruh memang tidak boleh dipandang sebelah mata. Israel dengan kebrutalannya akan selalu menghantui Tepi Barat sebagaimana mimpi buruk yang telah mereka ciptakan di Gaza.
Sementara itu, para penguasa negeri-negeri di dunia seolah hanya mampu menjadi penonton atas tragedi yang terus berlangsung di Palestina. Dunia menyaksikan bagaimana rakyat Palestina dibombardir, terusir dari rumahnya, kehilangan orang-orang yang mereka cintai, bahkan harus berjuang mempertahankan hidup di tengah kepungan dan kehancuran. Namun, di tengah penderitaan yang semakin nyata, reaksi para penguasa Muslim justru sering kali berhenti pada kecaman, pernyataan keprihatinan, bantuan kemanusiaan, atau diplomasi yang tidak memiliki daya tekan berarti.
Lebih ironis lagi, sebagian negara Muslim justru memiliki hubungan politik, ekonomi, militer, atau keamanan yang erat dengan Amerika Serikat dan Israel. Pada titik inilah umat layak bertanya, mengapa negeri-negeri Muslim yang memiliki jumlah penduduk besar, sumber daya melimpah, wilayah strategis, dan kekuatan militer yang cukup besar justru tidak mampu menghentikan kezaliman yang berlangsung di depan mata?
Baca juga:Anak-anak Gaza: Generasi yang Hilang di Tengah Perang
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan Palestina bukan sekadar persoalan kurangnya solidaritas kemanusiaan. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni bagaimana umat Islam hari ini kehilangan satu kekuatan politik yang mampu menghimpun potensi mereka dalam satu kepemimpinan. Kaum Muslim memang masih berjumlah sangat besar dan tersebar di berbagai belahan dunia. Mereka memiliki kekayaan alam, sumber daya manusia, kekuatan ekonomi, serta kekuatan militer yang tidak sedikit. Namun, seluruh potensi itu berdiri sendiri-sendiri karena terikat oleh kepentingan masing-masing negara. Ketika Palestina membutuhkan kekuatan umat secara keseluruhan, yang bergerak justru negara-negara dengan agenda nasionalnya masing-masing.
Demikianlah salah satu konsekuensi ketika persatuan politik umat Islam runtuh dan kaum Muslim terpecah ke dalam batas-batas negara-bangsa. Nasionalisme kemudian menjadikan identitas kebangsaan sebagai ikatan utama. Muslim Indonesia merasa terikat terutama dengan kepentingan Indonesia. Muslim Mesir dengan kepentingan Mesir. Muslim Turki dengan kepentingan Turki, dan seterusnya. Akibatnya, persoalan umat yang semestinya dipandang sebagai persoalan bersama berubah menjadi persoalan luar negeri masing-masing negara. Palestina pun akhirnya diposisikan sebagai isu diplomatik, bukan sebagai persoalan umat yang membutuhkan kekuatan politik dan pertahanan bersama.
Padahal, dalam perspektif Islam, kaum Muslim tidak semestinya dipisahkan oleh sekat-sekat geografis dan kepentingan nasional hingga kehilangan rasa sebagai satu tubuh. Rasulullah shalallahu alaihi wasallam menggambarkan kaum Muslim sebagai satu kesatuan. Ketika satu bagian tubuh merasakan sakit, bagian lainnya ikut merasakan demam dan tidak bisa tinggal diam. Karena itu, penderitaan kaum Muslim di Palestina semestinya tidak berhenti pada rasa iba, doa, donasi, atau bantuan kemanusiaan semata. Solidaritas harus memiliki konsekuensi politik, yaitu adanya upaya nyata untuk menghentikan kezaliman dan melindungi mereka yang tertindas.
Baca juga:
Sunyi di Gaza, Jeritan yang Tak Terdengar Dunia
Masalahnya, ketika umat terfragmentasi dalam bentuk puluhan negara, keputusan politik pun ikut terfragmentasi. Setiap penguasa memiliki perhitungan sendiri, mulai dari kepentingan ekonomi, hubungan dagang, investasi, utang, kerja sama keamanan, hingga tekanan geopolitik negara-negara besar. Akibatnya, keberpihakan kepada Palestina kerap berhadapan dengan kepentingan nasional. Negara yang seharusnya memiliki posisi kuat untuk menekan Israel bisa saja memilih menjaga hubungan diplomatik. Negara yang memiliki kekuatan ekonomi dapat memilih mempertahankan hubungan dagang. Bahkan negara yang memiliki kekuatan militer besar dapat memilih untuk tidak terlibat karena pertimbangan aliansi dan kepentingan strategis.
