Emas Ujung Kulon dan Relokasi Badak: Memisahkan Fakta Geologi dari Spekulasi Politik

Oleh: Satrio Arismunandar*
datariau.com
709 view
Emas Ujung Kulon dan Relokasi Badak: Memisahkan Fakta Geologi dari Spekulasi Politik

Kecurigaan Publik Tidak Boleh Diabaikan, Tetapi Juga Tidak Boleh Dianggap sebagai Bukti


WALHI telah menyampaikan kekhawatiran bahwa relokasi badak mungkin berkaitan dengan potensi pertambangan emas. Namun, organisasi tersebut sendiri mengakui bahwa dugaan itu belum dapat dikonfirmasi dan masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut. WALHI juga mengkritik relokasi tanpa kajian ekologis transparan karena pemindahan satwa langka berpotensi menimbulkan risiko baru.

Kritik semacam ini sah dalam demokrasi. Apalagi Hashim merupakan adik kandung Presiden. Hubungan keluarga tersebut membuat setiap kebijakan yang melibatkan dirinya mudah dikaitkan dengan kemungkinan konflik kepentingan. Karena itu, pemerintah perlu lebih terbuka, bukan justru menganggap semua kecurigaan sebagai serangan politik.

Tetapi, hubungan keluarga bukan bukti adanya agenda pertambangan. Demikian pula, keberadaan potensi emas di sekitar Ujung Kulon tidak membuktikan bahwa relokasi badak dirancang untuk membuka jalan bagi eksploitasi mineral.

Secara hukum, taman nasional merupakan kawasan konservasi yang tidak dapat diperlakukan sebagai wilayah pertambangan biasa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memperkuat perlindungan kawasan konservasi. Perubahan status dan peruntukan kawasan tidak dapat dilakukan hanya dengan memindahkan satwa yang hidup di dalamnya.

Pada akhirnya, pemerintah perlu menjawab pertanyaan publik dengan data, bukan sekadar pernyataan. Kajian risiko bencana, kelayakan habitat Alas Purwo, dampak terhadap populasi badak, peta wilayah pertambangan, serta status hukum kawasan Ujung Kulon harus dibuka secara transparan.

Jangan sampai badak Jawa menjadi korban spekulasi politik, tetapi jangan pula konservasi dijadikan alasan untuk menutup pertanyaan publik. Potensi emas harus dibuktikan melalui penelitian geologi. Relokasi badak harus dibuktikan melalui kajian ilmiah. Dan dugaan konflik kepentingan harus diuji melalui transparansi serta pengawasan independen.

Dalam perkara ini, yang dibutuhkan bukan pembelaan politik terhadap pemerintah ataupun tudingan tanpa bukti. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap salah satu kekayaan hayati paling berharga milik Indonesia.***

*) Penulis merupakan Alumnus S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI.

JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)