BANDUNG, datariau.com - Pemerintah Indonesia bersama UNICEF menggelar rapat koordinasi awal kerja sama periode 2026-2030 di Kantor Bappeda Jawa Barat, Bandung, Senin (18/5). Dalam program ini, Jawa Barat ditetapkan sebagai salah satu provinsi fokus baru dalam kerja sama Country Program Action Plan (CPAP) RI-UNICEF 2026-2030.
Rapat ini menjadi langkah awal untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam mendukung pembangunan manusia dan pemenuhan hak anak secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Pemerintah Pusat, UNICEF, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari pemerintah pusat hadir pejabat Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas. Sementara UNICEF menghadirkan sejumlah pimpinan bidang, mulai dari pendidikan, gizi, hingga operasi lapangan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipimpin langsung Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan bersama Kepala Bappeda dan jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Erwan menegaskan bahwa pembangunan manusia menjadi dasar penting untuk mewujudkan Jawa Barat yang maju dan berkelanjutan.
“Karena itu, pembangunan Jawa Barat ke depan difokuskan pada peningkatan kualitas manusia yang unggul, sehat, berkarakter, dan berdaya saing,” ujarnya.
Menurut Erwan, kerja sama dengan UNICEF sangat penting untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pemaparannya, UNICEF menyebut Indonesia telah mencatat sejumlah kemajuan dalam pembangunan anak, seperti menurunnya angka kemiskinan anak, meningkatnya angka kelulusan pendidikan menengah pertama, serta berkurangnya jumlah anak yang belum mendapat vaksinasi.
Meski begitu, masih ada sejumlah tantangan yang harus diatasi, seperti kemiskinan anak, akses sanitasi aman yang belum merata, stunting, dan rendahnya tingkat literasi di beberapa wilayah.
UNICEF menjelaskan, kerja sama periode 2026-2030 akan dilakukan dengan pendekatan yang lebih fokus dan strategis. Dukungan kebijakan dan pendampingan teknis akan dipusatkan pada daerah yang memiliki kebutuhan dan potensi terbesar.
Pendekatan tersebut dilakukan melalui penguatan kebijakan berbasis data, penguatan sistem nasional, dan pendampingan intensif di provinsi fokus agar hasilnya lebih luas dan berkelanjutan.
Jawa Barat sendiri menjadi salah satu dari 13 provinsi fokus dalam kerja sama RI-UNICEF periode 2026-2030. Penetapan ini didasarkan pada berbagai indikator kesejahteraan dan kerentanan anak, termasuk tingkat kemiskinan dan prioritas pembangunan daerah.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Paudah, mengatakan rapat ini merupakan tindak lanjut penetapan Jawa Barat sebagai provinsi fokus baru kerja sama RI-UNICEF.
Ia menjelaskan, keterlibatan UNICEF di Jawa Barat akan menggunakan pendekatan menyeluruh bagi anak atau whole child approach, melalui penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas, dan pendampingan lintas sektor.
Rapat koordinasi juga membahas kebijakan pemenuhan layanan dasar anak di bidang gizi, kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, lingkungan, sanitasi, dan kebijakan sosial.
Selain itu, forum ini menjadi wadah untuk membahas koordinasi antarperangkat daerah dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan terkait hak anak.
Penanggung Jawab Operasional Program Kerja Sama RI-UNICEF di Kementerian PPN/Bappenas, Arifi, mengatakan hibah dalam kerja sama ini diharapkan menjadi penguat pembangunan nasional dan daerah.
Ia menambahkan, kerja sama RI-UNICEF di wilayah Jawa lebih diarahkan pada penguatan kebijakan daerah.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu berjalan seiring agar pelaksanaan program lebih efektif dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah juga didorong untuk memasukkan praktik baik hasil kerja sama UNICEF ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, menyediakan data secara berkala, serta menjaga keberlanjutan program melalui penguatan kebijakan daerah.
Rapat koordinasi awal ini diharapkan dapat menghasilkan pemetaan potensi dan tantangan daerah, rekomendasi kebutuhan program, serta dukungan kerja sama agar pembangunan anak di Jawa Barat berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.*ril
