DATARIAU.COM - Harga pangan masih membebani pedagang dan rumah tangga meski inflasi umum Oktober 2026 terkendali di 3,23% dan pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disesuaikan dari Rp268 triliun menjadi Rp229,75 triliun.
Keluhan itu terdengar dari pasar. “Susah juga masyarakat gara-gara MBG ini,” ujar seorang pedagang pasar di Lombok dalam wawancara yang dipublikasikan InsideLombok pada Rabu (17/6/2026). Ia merasa harga bahan pokok hingga sayur-mayur melonjak sejak MBG berjalan.
Keluhan serupa muncul di Bandung. Dilaporkan Metro TV pada Jumat (30/10/2026), pedagang soto ayam dan es campur menghadapi kenaikan harga ayam, cabai, bawang, beras, gula, dan susu. Modal usaha membengkak, sementara harga jual harus tetap terjangkau.
Inflasi Terkendali, Harga Pangan Tetap Menekan
Pengalaman di pasar ini perlu dibaca bersama data nasional. Bank Indonesia (BI) melaporkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2026 turun dari 3,28 persen pada September dan masih dalam sasaran 2,5±1 persen.
Namun, inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) naik menjadi 5,81 persen dari 5,03 persen. Menurut BI, pendorong utamanya cabai merah dan cabai rawit akibat produksi menurun di sentra. Inflasi umum yang terkendali tidak otomatis berarti kebutuhan dapur terjangkau, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah yang sebagian besar pengeluarannya untuk makanan.
Anggaran MBG Dipangkas, Persoalan Belum Selesai
Di sisi lain, MBG adalah salah satu belanja terbesar negara. Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2026, total kebutuhan pendanaan MBG diperkirakan Rp335 triliun, dengan Rp268 triliun dialokasikan melalui BGN dan Rp67 triliun dicadangkan. Setelah penajaman belanja, pagu BGN disesuaikan menjadi Rp229,75 triliun, sebagaimana dilaporkan Antaranews pada September 2026. Pada Kamis (3/9/2026), Katadata juga melaporkan Purbaya membuka peluang pemangkasan hingga di bawah Rp200 triliun. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian fiskal dalam pelaksanaan program MBG.
Apakah MBG Penyebab Kenaikan Harga?
Belum ada bukti yang cukup untuk menyatakannya. BI menunjuk penurunan produksi cabai, dan Jakarta Post melaporkan El Niño turut menjaga harga pangan tetap tinggi. Cuaca, musim panen, biaya produksi, dan distribusi sama-sama berperan.
Itu tidak berarti dampak MBG boleh diabaikan. Dalam video TikTok pada Jumat (16/10/2026), Fahrur Irzan mengilustrasikan petani yang menjual hasil panen Rp5.000 per kilogram, sementara konsumen membayar Rp12.000. Ia bertanya bagaimana dapur MBG dapat membeli bahan secara layak tanpa membuat masyarakat umum membayar lebih mahal. Angka itu hanya ilustrasi, bukan potret pasar nasional. Namun, pertanyaannya sah.
Ketika pembeli berkebutuhan besar masuk ke pasar yang pasokannya sedang terganggu, persaingan memperoleh komoditas bisa meningkat. Besarnya dampak bergantung pada komoditas, daerah, dan mekanisme pengadaan. Itulah yang harus diukur, bukan diasumsikan.
Petani Tidak Otomatis Diuntungkan
Kenaikan harga di tingkat konsumen juga belum tentu menyejahterakan petani. Pupuk, benih, tenaga kerja, bahan bakar, dan ongkos angkut menggerus pendapatan bersih. Selisih harga antara petani dan konsumen menunjukkan bahwa nilai ekonomi tidak selalu terbagi adil sepanjang rantai pasok. Jika MBG hanya menambah permintaan tanpa memperbaiki posisi petani, konsumen membayar lebih mahal sementara petani tidak menikmati manfaat yang setara.
4 Langkah Konkret yang Layak Ditempuh
Pertama, pemerintah pusat dan daerah perlu memetakan pasokan dan kebutuhan pangan setiap wilayah secara berkala. Dengan begitu, potensi kekurangan terdeteksi sebelum harga naik, bukan sesudahnya. Kedua, dapur MBG perlu bermitra langsung dengan kelompok tani, koperasi, dan UMKM lokal dengan harga yang transparan. Aturannya juga harus memastikan pembelian program tidak menyedot pasokan pasar umum. Ketiga, evaluasi MBG harus mencakup harga komoditas di sekitar dapur, pendapatan petani, dan kondisi pedagang. Jumlah penerima manfaat dan serapan anggaran saja tidak cukup. Keempat, pemerintah perlu menekan biaya produksi petani lewat subsidi pupuk, benih unggul, solar, dan irigasi yang tepat sasaran, serta menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang berpihak pada petani. Selisih harga di tingkat petani dan konsumen menunjukkan perlunya pengawasan aparat terhadap penimbunan dan permainan harga, agar kenaikan harga tidak hanya dinikmati perantara. Pembelian dapur MBG pun sebaiknya mengacu pada HPP agar petani ikut menikmati tambahan permintaan dari program.
