DATARIAU.COM - Pertemuan tahunan IMF-World Bank yang berlangsung 8-14 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali telah usai. Hajatan akbar super mewah di negara yang baru terkena bencana dan anjloknya mata uang rupiah sungguh sangat menyesakkan dada.
Meski berbagai kritik dilontarkan agar pertemuan AM IMF-WB dibatalkan dan dana yang digunakan untuk pertemuan dialihkan untuk bencana, tampaknya pemerintah tidak bergeming. Berbagai alasan pun dikemukakan.
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan agenda pertemuan IMF bisa menjadi ajang untuk mencari bantuan internasional serta bertukar pengalaman soal mitigasi bencana (tirto.id).
Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro juga menyatakan pertumbuhan ekonomi di Bali akan tumbuh sekitar 0.5 % dari agenda AM IMF-WB. Susiwijono Moegiarso, Ketua Pelaksana Harian Pertemuan IMF-World Bank menyatakan pemerintah memperhitungkan potensi PNBP dari kegiatan AM IMF-WB mencapai Rp. 44.4 miliar (tirto.id).
Sekarang pertanyaannya apa hasil yang dicapai dari pertemuan IMF-World Bank ini dan manfaatnya bagi rakyat negeri ini? Mengingat angka Rp. 855,5 milyar bukanlah angka yang kecil untuk membiayai pertemuan ini. Angka ini tentu sangatlah berharga jika digunakan untuk rehabilitasi pasca bencana Lombok dan Palu juga bencana-bencana di daerah lain yang akhir-akhir ini terjadi.
Utang Indonesia Hakekatnya Penjajahan
Lagi-lagi pemerintah akan menambah utang sebagai hasil dari pertemuan AM IMF-WB. ADB akan memberikan pinjaman senilai US $ 1 milyar untuk rekonstruksi wilayah terdampak di Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat (viva.co.id). World Bank juga berkomitmen mengucurkan pinjaman senilai Rp. 15,2 trilyun untuk memulihkan bencana di Palu dan Lombok.
Tidak hanya itu, BUMN juga mendapat kucuran utang senilai Rp. 202,5 trilyun untuk membiayai sektor energi, kelistrikan, teknologi dan infrastruktur. Padahal utang Indonesia saat ini sudah hampir menembus Rp. 5000 triliun.
Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia pada akhir April 2018 sebesar US $ 356.9 miliar atau setara dengan Rp. 4996,6 triliun (kurs Rp 14.000 per dollar AS). Jika kurs rupiah melemah, maka utang Indonesia otomatis akan membengkak.
Rezim negeri ini sepertinya lebih senang berutang daripada mengelola sendiri kekayaan alam yang berlimpah di Indonesia. Utang yang disertai bunga dan persyaratan yang mengikat dari negara atau lembaga kreditur, tentu membahayakan kedaulatan negeri.
Jangankan membayar utang pokoknya, bunganya terus meningkat. Akhirnya rakyat yang menjadi korban. Hak rakyat dialihkan untuk membayar utang. Berbagai subsidi dipangkas. Siapa yang akan menanggung utang itu nanti?
Lagi-lagi rakyat. Rezim negeri ini bisa lepas tangan karena kekuasaannya terbatas. Warisan utang itu turun temurun beserta bunganya. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa setiap bayi yang baru lahir menanggung beban utang sebesar 997 dolar AS atau setara dengan Rp. 13,5 juta (kurs 1 dolar = Rp.13.500). Padahal kini rupiah sudah bertengger di Rp.15.203 per dolar (15 Oktober 2018).
Penggelontoran utang besar-besaran kepada Indonesia hakekatnya adalah penjajahan. Dampaknya rakyat yang menderita. Walaupun rezim mengatakan utang demi rakyat. Kenapa? Karena pembayaran utang tersebut menyerap pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk rakyat, misalnya saja untuk anggaran pendidikan, bahan bakar minyak (BBM), listrik dan sebagainya.
Dalam situasi seperti ini, bukannya negara berhenti mengutang. Negara justru menambah utang baru untuk menutup utang lama. Disisi lain ribuan triliun hasil kekayaan alam Indonesia dibawa oleh asing ke negaranya. Dan itu terjadi secara sengaja, atas legalitas negara.
Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan mengungkapkan, terus bertambahnya utang tidak lepas dari permainan mafia utang atau pemain bisnis utang yang bemain. Mafia utang menyebut Indonesia rentan akan krisis ekonomi dan sangat tergantung akan ekonomi luar. Sedikit ada goncangan di ekonomi global maka ekonomi Indonesia langsung berpengaruh seperti melemahnya nilai tukar.
Imperialis barat memang tidak lagi menjajah dalam bentuk fisik. Tapi dengan cara penghisapan. Ada satu teori ketergantungan mengatakan negara pusat akan terus menggantung negara pinggiran sebagai isapan ekonomi mereka. Praktik utang luar negeri ini dengan cara mempertahankan modus penghisapan.
Sesungguhnya, negeri ini telah masuk jebakan kaum neoliberal. Para penguasa berkolaborasi dengan pengusaha-lokal dan asing- mengeruk kekayaan alam negeri ini demi kepentingan mereka. Pertemuan IMF-World Bank semakin mengokohkan cengkeraman neoimperialis di Indonesia.
Tapi semua itu bisa dihentikan, bila negeri ini kembali menerapkan aturan Allah yang Maha Pencipta dan Pengatur, Dzat yang menciptakan negeri ini. Semua kekayaan alam harus dikembalikan kepada rakyat dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Rakyat mendambakan pemimpin yang jujur dan amanah. Pemimpin yang memikirkan kepentingan rakyat daripada pribadi dan kelompoknya. (rls)
