DPRD Sayangkan OPD di Natuna yang Terkesan Kurang Bergairah, Anggaran Disediakan Pusat Hangus

datariau.com
1.673 view
DPRD Sayangkan OPD di Natuna yang Terkesan Kurang Bergairah, Anggaran Disediakan Pusat Hangus

NATUNA, datariau.com - Ketua Komisi III DPRD Natuna Harken sangat menyayangkan adanya dana yang disediakan Pemerintah Pusat untuk Natuna hangus alias tidak bisa dicairkan.

"Kami juga kaget ketika mengetahui ada dana sekitar Rp 22 miliar di Kementerian tidak direalisasikan dan hangus, padahal sudah disediakan Tahun Anggaran 2017," kata Harken kepada datariau.com, kemarin.

Dijelaskannya, kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) perlu dipertanyakan. Pasalnya, anggaran di Kementerian tidak digunakan di tahun 2017.

"Hangusnya anggaran program kerja ini sangat disayangkan. Karena anggarannya sudah disediakan pemerintah untuk pembangunan di Natuna. Namun tidak direalisasikan," sesalnya.

Harken mengatakan, salah satu anggaran yang tidak direalisasikan adalah di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT). Di Kementerian tersebut sekitar Rp 22 miliar tidak diambil Pemerintah Daerah Natuna.

Ketika dikonfirmasi penyebab anggaran ini hangus, lanjut Harken, ternyata penyebabnya karena OPD terkait tidak menghadiri undangan ketika dilaksanakan pertemuan dengan Kementerian terkait. Akhirnya anggaran yang sudah disediakan dibatalkan Kementerian.

“Tentu penyebabnya karena OPD tidak jemput bola di Kementerian. Ini baru satu Kementerian, belum Kementerian lain,” ujar Harken.

Menurut Harken, Kabupaten Natuna yang mendapat perhatian Pemerintah Pusat untuk keroyokan kementerian dan lembaga membangun Natuna mesti didukung setiap OPD terkait. Karena pemerintah daerah juga sudah menganggarkan biaya perjalanan dinas kepala dinas untuk jemput program dan anggaran di Kementerian.

"Kami berharap ada evaluasi Pemerintah Daerah tahun 2018 mendatang. Hangusnya anggaran di Kementerian dapat merugikan daerah menyongsong percepatan pembangunan," pintanya.

Ditambahkan Harken, bahwa persoalan ini sudah dipertanyakan langsung oleh dirinya melalui Fraksi PPP DPRD Natuna yang saat itu bersama Raja Marzuni, pada bulan Oktober 2017 kepada Kementerian di Jakarta ketika diundang finalisasi akhir, ternyata DAK itu hangus karena perwakilan Natuna tidak hadir dalam pembahasan final di Pusat.

Penulis
: Arizki Fil Bahri
Editor
: Angga
Sumber
: Datariau.com
Tag:
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar