PEKANBARU, datariau.com - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin, mengusulkan agar Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengalokasikan anggaran operasional minimal Rp10 juta untuk setiap pos pelayanan terpadu (posyandu) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Usulan tersebut disampaikan Tekad setelah menerima berbagai keluhan dari kader posyandu saat melaksanakan kegiatan reses beberapa hari terakhir. Mayoritas keluhan berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan masyarakat.
Sejumlah kebutuhan yang disampaikan kader di antaranya alat tulis kantor (ATK), lemari penyimpanan berkas, meja, hingga tempat tidur untuk pemeriksaan kesehatan.
Menurut Tekad, selama ini kebutuhan operasional tersebut masih banyak dipenuhi melalui swadaya masyarakat. Sementara insentif kader sudah memiliki alokasi tersendiri dari pemerintah, dukungan anggaran untuk perlengkapan operasional posyandu dinilai belum memadai.
"Selama ini kosong. Mereka mengandalkan swadaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan posyandu. Makanya, banyak yang mengadu kepada kami saat reses. Kita minta supaya ada biaya operasional Rp10 juta per posyandu setiap tahun," kata Tekad, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan, usulan anggaran tersebut tidak diperuntukkan bagi pembayaran honor maupun insentif kader. Dana itu secara khusus harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas dan perlengkapan yang mendukung kegiatan pelayanan posyandu.
Tekad menilai dukungan anggaran operasional semakin diperlukan seiring dengan transformasi posyandu menjadi pusat pelayanan masyarakat yang mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Cakupan pelayanan tersebut tidak lagi terbatas pada bidang kesehatan, tetapi juga meliputi pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
Dengan bertambahnya cakupan pelayanan, kebutuhan sarana pendukung di tingkat posyandu juga semakin meningkat. Selain melayani pemeriksaan kesehatan, kader kini turut menjalankan fungsi pendataan serta membantu mengidentifikasi berbagai persoalan masyarakat di lingkungan masing-masing.
"Posyandu sekarang sudah enam SPM. Kesehatan hanya salah satunya. Ada juga pendidikan, sosial dan bidang lainnya. Bahkan sekarang ada kegiatan berkebun dan sebagainya. Jadi, kebutuhan operasionalnya juga harus diperhatikan," ujarnya.
Berdasarkan data Pemko Pekanbaru yang dipublikasikan pada Oktober 2026, jumlah posyandu di Kota Pekanbaru tercatat sekitar 650 unit.
Dengan asumsi setiap posyandu memperoleh alokasi Rp10 juta per tahun, maka total anggaran yang perlu disiapkan pemerintah daerah diperkirakan mencapai Rp6,5 miliar.
Tekad menilai kebutuhan anggaran tersebut masih dapat dipertimbangkan dalam kemampuan keuangan APBD Kota Pekanbaru. Menurutnya, pengalokasian dana operasional merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan pelayanan masyarakat dari tingkat paling bawah.
Terkait mekanisme penganggaran, ia menyarankan agar dana tersebut dapat ditempatkan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait ataupun kecamatan.
Namun, Tekad berpandangan pengelolaan melalui kecamatan dapat menjadi salah satu pilihan karena pembinaan posyandu selama ini juga melibatkan pemerintah kecamatan.
"Kalau bisa, anggarkan Rp10 juta per posyandu untuk operasional. Bisa melalui OPD terkait atau kecamatan. Menurut saya, lebih bagus di kecamatan karena pembinaannya juga di sana," terangnya.
