Soal Iuran Sampah, Zulfan Hafiz: Pemko Pekanbaru dan LPS Jangan Berbisnis dengan Masyarakat

datariau.com
363 view
Soal Iuran Sampah, Zulfan Hafiz: Pemko Pekanbaru dan LPS Jangan Berbisnis dengan Masyarakat
Foto: Endi
Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Zulfan Hafiz ST.

PEKANBARU, datariau.com - Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Zulfan Hafiz ST mengingatkan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk tidak melepas tanggung jawab ketika Lembaga Pengelola Sampah (LPS) sudah dibentuk di setiap kelurahan.

“Perlu kita tegaskan, pemerintah kota jangan lepas tangan setelah LPS dibentuk, artinya betul-betul dikontrol supaya proses pengangkutan sampah di lingkungan masyarakat ini berjalan sebagaimana mestinya,” kata Zulfan, Rabu (25/6/2025)

Zulfan menegaskan, pemerintah dan LPS tidak boleh berbisnis dengan masyarakat, terutama soal iuran sampah ke masyarakat. Berdasarkan laporan dari warga, ada beberapa LPS yang meminta iuran sebesar Rp45 ribu, Rp40 Ribu dengan nominal yang bervariasi kepada masyarakat.

“Terkait iuran, ini kan sudah ada Perda restribusi sampah. Walaupun sampah ini masuk kategori iuran yang disampaikan DLHK kepada kita, ya jangan sampai LPS ini berbisnis dengan masyarakatnya,” tegasnya.

“kita dapat informasi ada Rp45 ribu satu bulannya, ada yang Rp40 ribu, Rp30 ribu, ada juga yang Rp20 ribu, bervariasi. (LPS) ini jangan konteksnya sekadar profit oriented saja, RT berapa, LPS berapa, biaya angkutan berapa. Ujung-ujungnya kan yang dikorbankan juga masyarakat. Kita mendesak ini pemerintah jangan sampai berbisnis dengan masyarakat,” jelasnya.

Politisi NasDem ini menyarankan LPS untuk dapat menyesuaikan iuran sampah ke masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Sampah.

“Intinya jangan lari dari rambu-rambu. Kalau tak salah rumah type 36 itu Rp 8 ribu. Kalau dikenakan Rp 20 ribu otomatis memberatkan masyarakat, kondisi ekonomi hari ini masih carut-marut, ditambah lagi dibebankan iuran sampah yang naiknya sekian persen. Masyarakat pun juga tidak itu saja yang dibayarkan, belum lagi nanti biata ronda segala macam," cetusnya.

Ia juga meminta LPS yang telah dibentuk di masing-masing kelurahan untuk terlebih dahulu mendiskusikan dan mensosialisasikan iuran sampah dengan masyarakat.

"Jangan LPS main patok iuran sendiri, tentu harus dibicarakan di masyarakat dulu dan disosialisasikan. Jangan sampai ada gejolak yang luar biasa di masyarakat, tentu ini tak baik buat pemerintah. Jadi iuran sampah ini harus ada kesepakatan bersama masyarakat," tutup Zulfan. (end)

Penulis
: Endi Dwi Setyo
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar