Satpol PP Pekanbaru Usulkan Anggaran Rp 28 Miliar di APBD 2023, Komisi I Berharap Kegiatan Penegakan Perda Semakin Baik

datariau.com
1.324 view
Satpol PP Pekanbaru Usulkan Anggaran Rp 28 Miliar di APBD 2023, Komisi I Berharap Kegiatan Penegakan Perda Semakin Baik
Foto: Ist.
Wakil Ketua Komisi I DPRD kota Pekanbaru, Krismat Hutagalung

PEKANBARU, datariau.com - Komisi I DPRD Kota Pekanbaru melakukan rapat atau hearing dengan Satpol PP Kota Pekanbaru, membahas rancangan APBD 2023, Rabu (19/10/2022). Dalam hearing itu, Satpol PP Kota Pekanbaru mengajukan anggaran Rp 28 miliar di APBD 2023.

"Anggaran yang diajukan tadi sebesar Rp 28 miliar. Untuk Satpol PP secara umum masih di tingkat pelayanan. Kita berharap ada penambahan anggaran terutama untuk kelengkapan operasional yang perlu di-suport dalam rangka penegakkan Perda. Ada mobil dinas yang perlu di-suport untuk dilakukan perbaikan dan kebutuhan lainnya," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD kota Pekanbaru Krismat Hutagalung kepada wartawan usai rapat.

Baca juga: Dinkes Pekanbaru Ajukan Rp 269,5 Miliar di APBD 2023, Nurul Ikhsan: Kegiatan yang Tidak Urgen Sebaiknya Ditunda Dulu


Dijelaskan Krismat, secara keseluruhan dari beberapa kali rapat dengar pendapat atau hearing dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra Komisi I DPRD kota Pekanbaru, belum ada persoalan yang menjadi sorotan khusus oleh para kalangan legislatif.

Komisi I senantiasa mengingatkan agar penggunaaan anggaran di APBD 2023 mendatang lebih efisien dan efektif. Namun untuk anggaran yang bersentuhan dengan pelayanan masyarakat secara langsung tetap menjadi perhatian dan diperjuangkan di dalam pembahasan dan penyusunan APBD 2023.

"Dari beberapa OPD yang dipanggil tidak ada yang menjadi sorotan khusus, cuma kami selalu tekankan bahwa untuk penggunaan anggaran di 2023 mendatang lebih efektif dan efisien," terang Krismat.

Baca juga: Disdukcapil Kota Pekanbaru Ajukan Anggaran Rp22,5 Miliar di APBD 2023, Akan Lakukan Program KTP Jemput Bola


Hal tersebut menurut Krismat, untuk kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat yang jauh lebih baik, pasalnya hingga saat ini masih banyak persoalan masyarakat yang belum teratasi dengan maksimal, mulai dari persoalan banjir, sampah, drainase, pendidikan, pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu dan beragam persoalan lainnya yang membutuhkan kehadiran pemerintah secara langsung.

"Tingkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat, kita mau hand to hand kerjasama setiap OPD sangat penting, semangat yang ditularkan Pj itulah yang kita sampaikan ke setiap OPD yang kita undang. Kalau bisa anggaran yang ada di OPD dipergunakanlah secara efektif dan efisien, lihat kondisi masyarakat yang benar-benar butuh sekali hadirnya pemerintah di pelayanan bersentuhan dengan masyarakat," pungkasnya.

JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)