PEKANBARU, datariau.com - DPRD Pekanbaru mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023, Rabu (27/9/2023) di Ruang Rapat Paripurna Balai Gedung Payung Sekaki.
DPRD dan Pemko Pekanbaru mengetuk palu APBD Perubaha Tahun 2023 sebesar Rp 2,895 Triliun.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST didampingi Tiga Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama ST MT, Tengku Azwendi Fajri SE dan Ir Nofrizal MM.
Rapat ini juga dihadiri Pj Walikota Pekanbaru Muflihun diikuti Sekdako Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Asisten, Kepala OPD, Staf Ahli, Camat serta Forkopimda.
Di dalam APBD Perubahan 2023 yang sudah diketuk palu ini ada penambahan anggaran sebesar Rp 195 Miliar dari APBD Murni TA 2023 senilai Rp 2,699 Triliun. Sehingga, diproyeksikan pendapatan asli daerah (PAD) di Perubahan 2023 ini menjadi Rp 2,895 Triliun.
Juru Bicara Banggar DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid menyampaikan bahwa pembahasan APBD Perubahan 2023 dilakukan melalui sistem informasi berteknologi.
Dalam perkembangannya, Pemko diharapkan bisa menjaga stabilitas ekonomi dan diikuti menaikkan potensi pajak dan retribusi daerah.
Penyusunan APBD harus memperhatikan program prioritas pembangunan. Di sisi lain, penyusunan APBD Perubahan Kota Pekanbaru saat ini, tetap memperhatikan juga arah dan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Riau.
"Kami harapkan, dengan sudah disahkannya anggaran perubahan ini, bisa menjalankan program yang sudah disepakati," ucap Isa.
Dijelaskan Isa, program-program yang dimaksudkan seperti halnya melakukan program penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, program pengembangan budaya dan usaha.
Program sanitasi berbasis masyarakat, program penyediaan air bersih dan program stimulan perumahan swadaya, serta perbaikan akses jalan lingkungan dan drainase.
Perubahan APBD 2023, peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp 195 miliar lebih atau 7,26 persen, dari target penerimaan murni sebesar Rp 2,699 triliun. Sehingga, didalam APBD Perubahan 2023 menjadi Rp 2,895 Triliun. Serta adanya peningkatan belanja daerah sebesar Rp 210 Miliar.
"Kami berharap Pemko dapat meningkatkan pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat. Seperti subsidi bunga bagi pelaku UMKM, santunan kematian miskin, beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu, bantuan masyarakat hidup sehat, dukungan pendanaan untuk Pemilu 2024, dukungan UHC atau jaminan kesehatan Pekanbaru Bertuah, jaminan penanganan sampah, banjir dan drainase yang rusak," jelas Politisi PKS tersebut.
Sebagai gambaran, untuk capaian PAD dalam APBD-P 2023 ini diproyeksikan sebesar Rp 1,018 Triliun, meningkat sebesar Rp 56,484 Miliar lebih atau 5,87 persen dari anggaran semula Rp 961,638 Miliar lebih.
Demikian juga untuk pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini meningkat Rp 139,38 Miliar lebih atau 8,02 persen dari anggaran semula Rp 1,737 Triliun lebih menjadi Rp 1,877 Triliun.
Sementara itu, Pj Walikota Pekanbaru Muflihun berharap sektor pajak dan retribusi daerah dapat dikejar sehingga capaian target yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan 2023 bisa diraih.
"Kita harap OPD terkait bisa lebih giat mencari pendapatan dari sektor pajak dan retribusi sehingga dari tahun ke tahun APBD kita bisa terus meningkat. Peruntukkannya masih tetap sama, kita tetap prioritaskan untuk kebutuhan masyarakat," kata Muflihun.
Diantara program prioritas Pemko Pekanbaru, Muflihun menyebut bahwa penambahan anggaran di APBD Perubahan 2023 ini juga diperuntukkan untuk membayar gaji guru hingga tunggakan PJU.
"Gaji guru yang masih kurang itu kita anggarkan full. Lalu, beban tunggakan PJU dan listrik yang tidak full itu kita juga akan bayarkan full. Kemudian, ada beberapa juga tenaga honorer itu yang masih diangggarkan selama 10 bulan, nah ini harus digenapkan menjadi 12 bulan," papar Muflihun.
Di APBD-P 2023 ini, Pemko Pekanbaru tidak ada melakukan overlay jalan. Melainkan, hanya fokus untuk melakukan pemeliharaan jalan saja.
"Dianggaran perubahan, tidak ada lagi namanya overlay. Tapi kita punya dana OP walaupun tidak banyak, minimal kalau nanti sifatnya mendadak itu bisa menggunakan dana OP. Sedangkan untuk overlay jalan, kita tidak ada lagi di perubahan ini mengingat anggaran kita sangat terbatas sekali. Overlay jalan nanti akan kita fokuskan di APBD Murni 2024," paparnya.
Sedangkan program UHC yang menjadi unggulan Pemko Pekanbaru, di APBD Perubahan 2023 ini mendapat tambahan sebesar Rp 10 Miliar demi program ini bisa berjalan melayani masyarakat berobat gratis hingga akhir tahun 2023.
"UHC dari awal sudah kita siapkan. Di APBD P 2023 ini ada tambahan, kita itu butuh kurang lebih sekitar Rp 10 Miliar," sebutnya.
Muflihun juga menyebutkan, didalam anggaran perubahan ini Pemko Pekanbaru mengangsur hutang tunda bayar.
"Tunda bayar ada, tapi yang lama kita coba angsur membayarnya. Tentu tunda bayar ini tidak mungkin drastis langsung nol. Makanya itu bertahap," tutup Muflihun. (end)
