PEKANBARU, datariau.com - Anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Dapot Sinaga SE, menyoroti kinerja Pj Walikota Pekanbaru Muflihun yang belum sepenuhnya tuntas dalam mengatasi persoalan sampah, banjir hingga jalan rusak. Ia menilai, program 100 hari kerja Muflihun hanya sebatas mengumpulkan warga untuk sebuah acara seremonial.
"Target penyelesaian tiga program prioritas seperti banjir, sampah dan kerusakan jalan tidak beres selama 100 hari kerja, itu harus dituntaskan," kata Dapot, Selasa (6/9/2022).
Menurut Dapot, Pj Walikota Pekanbaru Muflihun selama 100 hari kerja ini, lebih banyak mengumpulkan masyarakat untuk acara seperti HUT RI kemarin.
"Pak Pj Wako itu kebanyakan mengumpulkan massa untuk acara seremonial. Sementara sampah masih berserak-serak, banjir belum ada ditangani dan jalan rusak sampai saat ini belum ada diperbaiki," ujarnya.
Dapot meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengevaluasi Muflihun sebagai Pj Walikota Pekanbaru. Ia menyebut, cara kerja Muflihun seolah mirip politisi yang tengah mengumpulkan massa.
"Ini kan satu tahun evaluasi. Pak Mendagri harus mengevaluasi, cocok atau tidak untuk dilanjutkan, saya rasa kurang cocok. Pak Pj Wako ini jangan pencitraan-pencitraan saja, beliau ini PNS, jangan kumpulkan masa di sini, kumpulkan masa di sana. Apa mau maju di 2024," jelasnya.
Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru ini meminta Pj Walikota Pekanbaru Muflihun agar bekerja sesuai perintah Mendagri Tito dan Gubernur Riau Syamsuar. Hal ini mengingat, jabatannya saat ini hanya amanah untuk menuntaskan kinerja sebelum adanya Walikota definitif.
"Dia bukan wali kota, bukan dipilih rakyat tapi Pj Wako, dipilih Kemendagri. Kami legislatif ini ada 45 anggota berserak-serak, melihat kondisi di Pekanbaru setiap hari. Saya melihat pak Pj di 100 hari ini dia asik mengumpulkan massa di kecamatan dan kelurahan dan lainnya. Enggak tupoksi dia itu, dia bukan orang politik," ungkapnya.
Ia mencontohkan, adanya agenda Jalan Santai di Jalan Cipta Karya Pekanbaru Kelurahan Sialang Munggu beberapa waktu lalu. Kegiatan itu dalam rangka HUT Kemerdekaan RI. Sebelum acara dimulai, selokan dan sejumlah fasilitas umum dibersihkan. Jalanan berlubang juga ditempel.
"Jalan berlobang ditempel, itu hanya bertahan 1 sampai 2 bulan saja. Habis itu hancur lagi. Ada acara di Cipta Karya, parit dibersihkan semua. Seakan-akan dia wali kota definitif pilihan rakyat, saya lihat itu. Ada apa ini? 'Pak Pj mau datang' kata warga. Ya kalau mau semua dibersihkan begitu. Dia jadi Pj harus panggil kepala Dinas DLHK," paparnya.
Dapot menilai, tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru saja yang bisa dicopot, namun Pj Walikota Muflihun juga bisa dicopot dan dievaluasi jika tidak dapat menuntaskan persoalan di Pekanbaru.
Pasalnya, tumpukan sampah di Kota Pekanbaru sempat berkurang setelah Muflihun ditunjuk Menteri Dalam Negeri sebagai Pj Walikota. Di mana saat dilantik pada 23 Mei lalu, persoalan sampah disindir Gubernur Riau Syamsuar.
Namun, setelah 100 hari kerja Pj Walikota Pekanbaru, sampah yang sempat berkurang kembali muncul di sejumlah lokasi akhir-akhir ini.
"Kalau anak buah tidak maksimal ya berarti dia yang tidak maksimal. Jangan buang badan," tutup Dapot. (end)
