DPRD Pekanbaru Terima Keluhan Aliansi Buruh Kebersihan DLHK: Gaji Kami Dipotong 50 Persen

Admin
163 view
DPRD Pekanbaru Terima Keluhan Aliansi Buruh Kebersihan DLHK: Gaji Kami Dipotong 50 Persen
Foto: Endi Dwi Setyo
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ir Nofrizal MM saat menerima kedatangan buruh kebersihan.

PEKANBARU, datariau.com - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal MM menerima perwakilan Aliansi Buruh Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru yang menyampaikan aspirasi tentang pemotongan gaji 50 persen. Pemotongan gaji Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dinilai hal yang sangat sulit untuk diterima, terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat dan para buruh yang serba sulit.

"Kami hanya menuntut upah yang layak, gaji kami dipotong sampai 50 persen sementara kerja tetap full 8 jam. Kami minta persoalan ini dicarikan solusi seperti apa, karena untuk mencari kerja sampingan yang lain juga tidak bisa, siapa yang mau terima kami kerja cuma setegah hari," kata Perwakilan Aliansi Buruh Kebersihan DLHK, Hendrik, saat menemui DPRD Pekanbaru, Kamis (25/11/2021).

Dia menjelaskan bahwa kebijakan pemotongan gaji pokok yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Buruh Harian Lepas (THL) Dinas DLHK sebanyak 50 persen dengan alasan yang kurang jelas dan tanpa dasar yang kuat. Dia berharap agar Pemerintah Kota Pekanbaru bersama pihak Legislatif untuk duduk bersama dengan para THL guna mencarikan solusi dan mengembalikan gaji para THL kembali pada gaji pokok awal.

"Yang kami tahu pemotongan gaji kami ini akibat anggaran yang terkuras untuk penanganan Covid-19, tapi apa karena itu kami yang menjadi korban. Kepada Walikota Pekanbaru, kepala DLHK dan Dewan tolong pikirkan dengan hati nurani terkait nasib kami untuk menghidupi keluarga kami," kata Zai, buruh lainnya yang hadir di Kantor DPRD.

Menanggapi aspirasi para buruh ini, Nofrizal menyampaikan bahwa persoalan pemotongan gaji para THL kebersihan tersebut juga dialami para THL lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk para THL yang ada di DPRD Kota Pekanbaru.

"Kondisi ini memang terjadi seluruh THL di Pekanbaru, kebijakan yang diambil Pemko ini memang kebijakan yang berat, cuman mungkin yang bisa diambil jalan tengahnya yakni bagaimana pihak DLHK menyesuaikan jam kerja buruh dengan gaji yang mereka terima saat ini, kalau kerja tetap full sementara gaji dipotong tentu ini berat bagi THL," pugnkas Nofrizal. (end)

Penulis
: Endi Dwi Setyo
Editor
: Riki
Sumber
: Datariau.com